Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Media Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat publikasi dan diseminasi informasi layanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (12/02) di Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan setiap program, capaian kinerja, serta inovasi pelayanan hukum dapat tersampaikan secara luas, cepat, dan terpercaya melalui media massa.

Penandatanganan kerja sama dilakukan secara simbolis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pimpinan media, yang disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, Tim Humas Kanwil Kemenkum Sumsel, serta perwakilan media.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa sinergi dengan media merupakan langkah penting dalam membangun transparansi dan memperluas jangkauan informasi layanan hukum kepada masyarakat.

“Media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif. Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, kami berharap penyebarluasan informasi layanan hukum dapat semakin optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenkum Sumsel,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kolaborasi dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang informatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan Supervisi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Kemuning, Kamis (12/2/2026), bertempat di Kantor Camat Kemuning. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Kemuning, Dr. Amirudin Sandy, S.STP., M.Si., seluruh Lurah se-Kecamatan Kemuning, operator kelurahan, serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan dibuka oleh Camat Kemuning, Dr. Amirudin Sandy, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan layanan Posbankum pada enam kelurahan di wilayahnya. Ia berharap Kanwil Kemenkum Sumsel terus memberikan bimbingan teknis serta melakukan monitoring terhadap keaktifan Posbankum di masing-masing kelurahan.

“Kami sangat mendukung keberadaan Posbankum sebagai akses layanan hukum bagi masyarakat. Kami juga berharap adanya pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, serta masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.

Selanjutnya, H. Asnedi, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sumsel, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kecamatan Kemuning dalam mendukung pembentukan dan pelaksanaan Posbankum. Menurutnya, kehadiran Posbankum merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah kecamatan terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya dokumentasi dan pelaporan layanan secara tertib dan akuntabel. “Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyediakan media pelaporan yang dapat dipantau hingga level pimpinan. Oleh karena itu, setiap layanan yang diberikan harus diinput dan dilaporkan secara tepat waktu,” jelasnya.

Materi tata cara pelaporan Posbankum secara daring melalui laman https://form.posbankum.bphn.go.id/login
disampaikan oleh Selvintrin, Penyuluh Hukum Ahli Madya. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung pengisian formulir layanan oleh operator kelurahan yang didampingi oleh Nelly Rusmania, Chandra, dan Dian Merdiansyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kecamatan Kemuning dan jajaran kelurahan dalam mendukung optimalisasi layanan Posbankum. “Supervisi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan Posbankum benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami mengapresiasi dukungan Camat dan para Lurah yang terus aktif dalam memperkuat akses keadilan di wilayahnya,” tegasnya.

Supervisi ditutup dengan sesi diskusi interaktif terkait berbagai permasalahan pelayanan dan penyelesaian perkara di tingkat kelurahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan layanan Posbankum di Kecamatan Kemuning semakin optimal, terdokumentasi dengan baik, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Palembang, Pemohon atas nama Sigit Eko Setianto berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada hari ini Kamis (12/02) untuk mencetak dokumen Apostille.

Layanan Apostille merupakan legalisasi dokumen publik melalui penerbitan sertifikat legalisasi tunggal oleh Kementerian Hukum sebagai Competent Authority melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Proses penerbitan sertifikat legalisasi yang dilaksanakan oleh Duta Layanan AHU, Dilla Nurfa, berlangsung selama kurang lebih 15–20 menit. Dokumen yang diajukan meliputi buku nikah, surat putusan, dan surat keterangan dengan negara tujuan Jerman untuk keperluan izin tinggal.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas mengungkapkan bahwa layanan Apostille merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Kementerian Hukum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses legalisasi dokumen untuk keperluan di luar negeri, melalui prosedur yang cepat, sederhana, dan terstandar.

‘Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan prosedur yang cepat, sederhana dan sesuai peraturan’ungkapnya.

Melalui pelayanan Apostille terciptalah sistem legalisasi dokumen yang efektif, efisien, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui keikutsertaan dalam rapat sosialisasi Aplikasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, yang didampingi Tim Sekretariat Wilayah IRH Kanwil Kemenkum Sumsel. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pemanfaatan aplikasi IRH sekaligus menginventarisasi kebutuhan fitur bagi Tim Sekretariat Wilayah dalam mendukung proses penilaian di daerah.

Rapat diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa dashboard aplikasi IRH dirancang untuk menampilkan progres verifikasi data dukung serta riwayat nilai IRH pemerintah daerah yang berada dalam pengawasan Sekretariat Wilayah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi IRH digunakan untuk memonitor seluruh tahapan penilaian, mulai dari proses unggah data dukung oleh pemerintah daerah, verifikasi oleh Tim Sekretariat Wilayah, penilaian mandiri oleh asesor, penilaian nasional, hingga pencatatan hasil akhir. Pada menu verifikasi data dukung, terdapat kategori hasil berupa lengkap atau tidak lengkap serta sesuai atau belum sesuai, di mana status “lengkap dan sesuai” menjadi syarat utama untuk melanjutkan ke tahap penilaian mandiri. Apabila data belum memenuhi ketentuan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan unggah ulang sesuai catatan perbaikan yang diberikan.

Selain itu, diperkenalkan pula pembaruan fitur dalam aplikasi IRH yang meliputi dashboard verifikasi data dukung, riwayat nilai IRH setiap tahun, serta monitoring tren capaian penilaian per wilayah. Tersedia juga fitur pendampingan dan pembinaan yang memungkinkan unggahan bukti kegiatan pada lima aspek, yaitu penilaian mandiri, sosialisasi, pendampingan penyiapan data dukung, audiensi, dan masa sanggah. Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus kualitas dokumentasi pelaksanaan IRH di daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang diikuti oleh seluruh kantor wilayah. Berbagai masukan disampaikan terkait pengembangan aplikasi, penyesuaian kebutuhan pengguna, serta perbaikan data wilayah yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem. Rapat ditutup dengan uji coba atau tutorial pengisian data pada aplikasi IRH oleh masing-masing wilayah sekaligus penyampaian kendala yang dihadapi dalam proses penginputan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung penguatan Indeks Reformasi Hukum di daerah.

“Pemanfaatan aplikasi IRH menjadi langkah strategis dalam memastikan proses penilaian berjalan lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Kami berharap seluruh tim dapat memahami mekanisme penggunaan aplikasi dengan baik sehingga pendampingan kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara optimal,” ujar Maju.

Ia juga menegaskan bahwa peran aktif Tim Sekretariat Wilayah sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola hukum di daerah melalui proses verifikasi, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H/2026 M yang diselenggarakan terpusat di Graha Pengayoman dan diikuti secara daring oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (12/2).

Hadir di Aula Musi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur 'Ainun, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, serta seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Ramadhan Menyatukan Langkah, Menguatkan Iman, Menyempurnakan Pengabdian” ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai spiritualitas menjelang Ramadan.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an (tilawah) yang menghadirkan suasana khidmat, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Ramadan harus menjadi momentum introspeksi diri, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ust. Otman Sihab, Lc., yang mengajak seluruh jajaran untuk menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, memperkuat iman, serta menyempurnakan pengabdian sebagai aparatur negara.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga kebersamaan dan integritas.

“Momentum Munggahan ini bukan sekadar tradisi, tetapi ruang refleksi bagi kita semua. Saya mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel untuk menjadikan Ramadan sebagai titik penguatan komitmen dalam bekerja secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus menjaga keharmonisan, memperkuat sinergi, dan meningkatkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Palembang – Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah notaris pada Kamis (12/2), bertempat di Ruang Rapat Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris MKN Wilayah Sumatera Selatan, Tommy Noverius, yang menyampaikan agenda sidang pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan sidang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha selaku Ketua MKN Wilayah Sumatera Selatan bersama Majelis Pemeriksa.

Rapat dihadiri oleh unsur Majelis yang terdiri dari perwakilan pemerintah, notaris, dan akademisi, didampingi Sekretariat MKN serta Tim Humas Kemenkum Sumsel. Dalam pelaksanaannya, Majelis melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa notaris, di mana sebagian hadir memenuhi panggilan dan sebagian lainnya telah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta menyatakan kesiapan untuk memenuhi panggilan berikutnya.

Seluruh rangkaian sidang berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kegiatan kemudian ditutup oleh Anggota MKN dari unsur Pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Notaris merupakan bagian dari komitmen penguatan pembinaan dan pengawasan profesi notaris di wilayah Sumatera Selatan.

“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan jabatan notaris. Kami memastikan setiap proses berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenkum Sumsel akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hukum serta memperkuat pengawasan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, MKN Wilayah Sumatera Selatan menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan etika dan menjaga marwah profesi notaris demi terciptanya pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.

Palembang, Tim Kantor Wilayah yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni bersama tim mengikuti Webinar on Trademark and Digital yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) secara daring pada hari Kamis (12/02) di ruang Divisi Pelayanan Hukum.

Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai merek dan digital branding serta memperkuat peran pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual. Narasumber Erick Siagian dan Lukman Hakim Basir memaparkan pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum, strategi pelindungan dan penegakan hukum di ranah digital, serta pemanfaatan merek sebagai aset bisnis.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan rangkuman materi, dengan harapan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel menyampaikan kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pelayanan kekayaan intelektual sehingga peserta dapat memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan digital.

“Webinar ini sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperkuat pelayanan kekayaan intelektual sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima”ungkapnya.

Melalui webinar ini, peserta memperoleh pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum, cara mencegah penyalahgunaan merek di ranah digital, serta strategi memanfaatkan merek sebagai aset bisnis.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan Sosialisasi Pelaporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Rabu (11/2/2026) di Kantor Camat Kertapati. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kertapati, Vera, seluruh Lurah se-Kecamatan Kertapati, serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan dibuka oleh Vera, yang menyambut baik kehadiran Tim Penyuluh Hukum dan mendorong para Lurah untuk menyimak materi dengan saksama serta aktif bertanya apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan Posbankum di wilayah masing-masing. Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, H. Asnedi, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang tidak terlepas dari kerja keras para Kepala Desa dan Lurah dalam mengoptimalkan Posbankum. Ia menegaskan bahwa Posbankum yang telah dibentuk harus terus berperan aktif sebagai akses terdekat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum yang berkeadilan.

“Sumatera Selatan merupakan provinsi pertama yang mendirikan Posbankum di seluruh Indonesia dan direncanakan akan dilakukan peresmian oleh Presiden. Oleh karena itu, seluruh layanan yang diberikan harus terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan secara tertib,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyediakan tautan pelaporan daring sehingga diperlukan pemahaman teknis bagi seluruh pengelola Posbankum.

Materi teknis mengenai tata cara pelaporan Posbankum secara online melalui laman https://form.posbankum.bphn.go.id/login
disampaikan oleh Selvintrin, Chandra, dan Dian Merdiansyah, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel. Para peserta diberikan panduan langkah demi langkah terkait mekanisme penginputan laporan layanan Posbankum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi terselenggaranya sosialisasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan. “Posbankum merupakan wajah pelayanan hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, akuntabilitas pelaporan dan kualitas layanan harus terus kita jaga. Saya mengapresiasi peran aktif para Lurah dan Penyuluh Hukum dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan secara mudah dan transparan,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif mengenai berbagai permasalahan pelayanan dan penyelesaian perkara di tingkat kelurahan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan Posbankum di Kecamatan Kertapati semakin optimal, transparan, dan akuntabel dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi dari Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (12/2/2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan kualitas pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sumsel. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Prabumulih Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Mulyadi Karoman, yang mewakili Pemerintah Kota Prabumulih sebagai pemrakarsa.

Adapun dua rancangan regulasi yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petro Prabu (PERSERODA), serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025–2029.

Dalam proses harmonisasi, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan penyempurnaan substansi, rumusan, serta teknik penyusunan peraturan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa salah satu rancangan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian dalam teknik penulisan agar mengacu pada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sementara itu, satu rancangan lainnya masih memerlukan pembahasan lanjutan oleh pihak pemrakarsa.

Menanggapi masukan yang diberikan, pihak Pemerintah Kota Prabumulih menyetujui catatan perbaikan dari tim perancang dan berkomitmen untuk menyempurnakan draft sesuai hasil harmonisasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan pencetakan dokumen rancangan yang telah diparaf oleh masing-masing pihak serta penyerahan berita acara harmonisasi.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang lebih sistematis, selaras, dan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Prabumulih.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, yang dilaksanakan di Kanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, serta dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Ali Sadikin, perangkat daerah terkait, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam rapat tersebut dilakukan harmonisasi terhadap enam rancangan regulasi, yakni Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Tahun 2026–2030, RDTR Kecamatan Banyuasin I Tahun 2026–2046, RDTR Kawasan Perkotaan Banyuasin II Tahun 2026–2046, RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Tanjung Lago Tahun 2026–2046, Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Nur’Ainun dalam arahannya menyampaikan bahwa proses harmonisasi bertujuan memastikan setiap produk hukum yang disusun memiliki sistematika yang jelas, sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah.

Sementara itu, Ali Sadikin menyampaikan harapannya agar hasil harmonisasi ini dapat menjadi pedoman yang efektif, efisien, dinamis, dan konstruktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Ia menilai regulasi yang baik akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas produk hukum daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kanwil Kemenkum Sumsel terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembentukan regulasi, agar setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif, dengan kesepakatan bahwa seluruh rancangan peraturan akan disempurnakan sesuai dengan hasil harmonisasi. Diharapkan, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah melalui kegiatan rapat harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Turut hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, di antaranya Efendi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zuliyan Franta, Amirul, Tuti Mardiyah, Sindhu Wicaksono, serta Susi Wahyuni.

Kegiatan ini membahas empat rancangan regulasi, yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Tarif Gedung Serba Guna Griya Iluk, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026–2030, serta Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kelurahan. Dalam forum tersebut, pihak pemrakarsa menyampaikan gambaran umum dan urgensi penyusunan regulasi yang diajukan untuk diharmonisasikan.

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel kemudian melakukan telaah terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan keempat rancangan peraturan tersebut. Secara umum, materi muatan dinilai telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis penulisan yang perlu disempurnakan agar sepenuhnya mengacu pada ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil harmonisasi tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menyetujui masukan yang diberikan dan berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan terhadap draft rancangan peraturan sesuai catatan dari tim perancang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas produk hukum daerah tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku. “Harmonisasi ini penting untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan proses paraf pada dokumen hasil harmonisasi serta serah terima berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama. Rapat ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara tepat, berkualitas, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, menghadiri Pembukaan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Selasa (10/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam membangun keselarasan pemahaman terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.

Mengangkat tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”, lokakarya tersebut menghadirkan akademisi, praktisi, aparatur pemerintah, serta pemangku kepentingan hukum dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat harmonisasi antara kebijakan, implementasi, serta proses pembelajaran hukum pidana di perguruan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa perubahan regulasi di bidang hukum pidana memerlukan kesiapan yang menyeluruh, termasuk di tingkat daerah.

Menurutnya, Kantor Wilayah memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam aspek pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan hukum pidana nasional. Hal ini akan menjadi bekal penting dalam menyelaraskan langkah pembinaan hukum di Sumatera Selatan,” ujar Maju.

Selain itu, lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini juga diarahkan untuk menyamakan struktur dan substansi pembelajaran hukum pidana serta hukum acara pidana di seluruh perguruan tinggi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung transformasi hukum nasional serta penguatan kapasitas aparatur di daerah, sehingga implementasi KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara konsisten dan efektif.