
Palembang – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Nur’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara virtual melalui Zoom Meeting dan Live Streaming, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kapasitas teknis para Analis Kebijakan di wilayah dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran strategis Analis Kebijakan dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di daerah agar sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
“Analis Kebijakan memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara regulatif, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Pada sesi materi pertama, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, S.H., M.Si., Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan pemaparan mengenai hakikat kebijakan publik di daerah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara maupun daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Banyak negara berkembang menghadapi berbagai kendala pembangunan karena lemahnya proses analisis dan perumusan kebijakan pada tahap awal (policy formulation).
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Satria Eka Tri Laksana, S.IP., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa kebijakan publik yang disusun secara matang memiliki fungsi strategis untuk menjamin pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjadi instrumen pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, kebijakan publik juga berperan dalam menciptakan ketertiban sosial, mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan penggunaan sumber daya negara dilakukan secara efektif dan akuntabel guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para Analis Kebijakan dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia aktif berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai tantangan serta strategi penguatan kualitas kebijakan publik di daerah.
Kegiatan diakhiri dengan pengisian administrasi e-sertifikat dan penutupan resmi oleh panitia penyelenggara dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi partisipasi jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas Analis Kebijakan merupakan investasi penting dalam mendukung lahirnya kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Penguatan kapasitas Analis Kebijakan harus terus dilakukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data, analisis yang komprehensif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan," ujar Maju Amintas Siburian.
