Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan berperan aktif dalam pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Kegiatan yang digelar di Meeting Room Lantai 3 Hotel Emilia by Amazing Palembang ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Senin (17/11).

Rapat dibuka oleh Plh. Kabid PPUD Satpol PP, Rudi Putra, selaku moderator. Berdasarkan undangan resmi dari Kasat Pol PP Kota Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel hadir sebagai tim pembahas, terdiri dari Hendrik Pagiling, Alfiyan Mardiansyah, Suhendra, Muslich, dan Kiagus M. Lukman Sigit.

Instansi terkait lainnya seperti Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, Bagian Hukum Kota Palembang, pejabat manajerial, serta para PPNS pada Satpol PP turut hadir dalam forum tersebut.

Dalam jalannya pembahasan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, memimpin penelaahan teknis terkait penyempurnaan norma Ranperda, terutama pada aspek Tertib Reklame. Ia menegaskan pentingnya kejelasan norma agar regulasi dapat dijalankan secara efektif. Diskusi intensif antara Kanwil Kemenkum dan para stakeholder berlangsung untuk memperkaya rumusan pasal-pasal dalam Ranperda.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi kerja tim dan menegaskan pentingnya kualitas regulasi daerah. “Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen penuh mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang berkualitas, jelas, dan aplikatif. Pembahasan seperti ini sangat krusial untuk memastikan setiap norma benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahwa Ranperda ini memiliki dampak langsung bagi ketertiban kota.

“Ketertiban umum adalah pilar penting kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penyusunan norma harus dilakukan hati-hati, transparan, dan berbasis data. Kami siap memberikan dukungan penuh agar produk hukum ini memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,” tegasnya.

Dengan berlangsungnya pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap Ranperda Kota Palembang dapat segera memasuki tahap akhir dan ditetapkan sebagai regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya ketertiban umum di Kota Palembang.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memfasilitasi harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lahat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lahat. Kegiatan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Senin (17/11), dihadiri jajaran Pemkab Lahat dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Hendrik menegaskan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan untuk memastikan kesesuaian substansi dan format peraturan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan harmonisasi tersebut Rudi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat; Syamsul Bahri, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Lahat; serta Tito Heru Wibowo, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam pemaparannya, Rudi menjelaskan bahwa harmonisasi mencakup satu Raperbup mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran. Selain itu, enam Raperbup lainnya berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas wilayah pada beberapa kelurahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Timur.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil kemudian memaparkan hasil penelaahan harmonisasi, khususnya terkait kesesuaian substansi, rumusan norma, dan teknik penyusunan. Secara umum, materi muatan dinilai telah sesuai kewenangan pembentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, masih ditemukan beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan standar teknik penyusunan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Pemrakarsa menerima seluruh masukan tersebut dan menyatakan komitmen untuk menyempurnakan draft sesuai catatan perbaikan.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan paraf terhadap dua rangkap draft Raperbup dan dilanjutkan dengan serah terima Berita Acara Harmonisasi sebagai tanda telah selesainya tahapan pembahasan.

Palembang – Negara terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi, melindungi, serta menjamin hak-hak warga negara melalui penyediaan layanan Bantuan Hukum, terutama bagi masyarakat tak mampu. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melaksanakan Penandatanganan Addendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor wilayah pada Senin (17/11).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

“Bantuan Hukum merupakan hak seluruh warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu, sebagai bentuk pemenuhan atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum,” tuturnya.

Beliau menambahkan bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PHNPR.01.04-36 tanggal 14 November 2025, addendum kontrak Bantuan Hukum Triwulan IV ditujukan kepada tiga Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sumatera Selatan. Ketiga OBH tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang, dan Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim.

Melalui penyesuaian dan pengalihan anggaran ini, layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, OBH juga diimbau untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian target kinerja BPHN Tahun 2025, termasuk penguatan Posbakum tingkat desa/kelurahan yang kini telah terbentuk secara penuh di seluruh wilayah Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut, Maju Siburian turut menyoroti pentingnya keberadaan paralegal di desa/kelurahan sebagai mediator yang dekat dengan masyarakat serta menegaskan perlunya kerja sama berkelanjutan antara OBH dan para paralegal demi meningkatkan pendampingan hukum di tingkat akar rumput.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum, sehingga akses terhadap keadilan dapat dinikmati secara lebih merata, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah di Sumatera Selatan.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, pejabat struktural dan fungsional, perwakilan Panitia Pengawas Daerah, serta para pimpinan dari tiga OBH terakreditasi yang menerima addendum kontrak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan kesiapannya mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV/B12 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

Kegiatan Monev dibuka secara resmi oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Bapak Wisnu Nugroho Dewanto, S.E., M.H., yang menekankan pentingnya konsistensi data, percepatan tindak lanjut rekomendasi, serta integritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Beliau juga menegaskan bahwa Monev bukan sekadar penilaian, namun bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 17–28 November 2025, mencakup rapat persiapan, monitoring, hingga evaluasi final yang dilakukan secara daring. Agenda ini menjadi langkah krusial untuk memastikan implementasi program reformasi birokrasi berjalan efektif, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan bahwa seluruh jajaran siap mengikuti rangkaian Monev secara optimal. “Monev RKT RB adalah momentum untuk memastikan reformasi birokrasi tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar memberikan hasil nyata. Kanwil Sumsel berkomitmen memenuhi standar evaluasi nasional,” ujarnya.

Dengan sinergi seluruh bidang dan UPT, Kanwil Kemenkum Sumsel optimis menghasilkan capaian kinerja terbaik serta memperkuat akuntabilitas sebagai wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi berkelanjutan.

Palembang, 17 November 2025 – Sebanyak 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, menghadiri kegiatan tersebut secara daring.

Acara diawali dengan laporan dari Kepala Badiklat Hukum Kepulauan Riau, Ivansyah Indra Zainal. Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan sambutan yang menegaskan bahwa PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, Latsar menjadi fondasi penting dalam membentuk sosok ASN yang profesional, berintegritas, dan benar-benar memahami perannya sebagai pelayan publik.

Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa Latsar bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembelajaran untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial CPNS. Nilai-nilai BERAKHLAK disebut sebagai prinsip moral yang harus tertanam kuat dalam diri setiap ASN, bukan hanya sebagai semboyan. Ia menekankan bahwa tugas ASN bukan hanya pekerjaan rutin, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjaga integritas, menjunjung kejujuran, serta terus mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan.

Pada kegiatan tersebut, seluruh peserta mendapatkan apresiasi atas komitmen dalam mengikuti rangkaian Latsar. Salah satu CPNS dari Kanwil Kemenkum Sumsel, Hilda Mega Marcella, berhasil meraih peringkat 3 terbaik Latsar CPNS Angkatan XVII, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kanwil.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Wilayah Maju Amintas Siburian menyampaikan apresiasi kepada seluruh CPNS yang telah menyelesaikan Latsar dan menegaskan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan serta nilai-nilai yang dipelajari dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang — Dalam rangka memperkuat pengelolaan dan validitas data Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menghadiri Diskusi Panel antar lembaga yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan yang digelar secara daring melalui zoom meeting pada Jumat (14/11) ini turut melibatkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diskusi panel tersebut membahas berbagai upaya optimalisasi data Jaminan Fidusia, pemanfaatan kerja sama pertukaran data, serta peningkatan efektivitas pengawasan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan Jaminan Fidusia.

Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, beserta jajaran pegawai Bidang Pelayanan AHU.

Salah satu fokus utama diskusi adalah tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen AHU dan OJK yang ditandatangani pada 16 Juli 2025. Proses penyusunan petunjuk teknis interoperabilitas data kedua lembaga tersebut telah mencapai tahap finalisasi, dengan rapat terakhir digelar pada 10 September 2025.

OJK menegaskan bahwa penguatan integrasi data merupakan langkah penting untuk mendukung implementasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sekaligus mendorong kepatuhan pihak-pihak terkait dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan integrasi ini, pengawasan terhadap kewajiban pendaftaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kerja sama ini juga mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada kesempatan tersebut, Ditjen AHU turut memaparkan pembentukan Satgas pusat dan wilayah yang akan menangani rekapitulasi data, pemadanan data, tindak lanjut, dan pelaporan guna memastikan integrasi data berjalan optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan diskusi panel ini. Ia menegaskan bahwa optimalisasi data Jaminan Fidusia tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga semakin memantapkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.

“Integrasi data antar lembaga merupakan kunci dalam menghadirkan pengawasan yang modern, cepat, dan akurat. Kanwil Kemenkum Sumsel siap mendukung penuh langkah strategis OJK dan Ditjen AHU agar layanan Jaminan Fidusia semakin transparan dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.

Beliau juga menekankan pentingnya memperkuat kompetensi jajaran di daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional, sehingga implementasi kerja sama lintas lembaga dapat berlangsung efektif di wilayah.

Palembang, Kamis, 13 November 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan koordinasi Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui Zoom di ruang Divisi Pelayanan Hukum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Gunawan, serta pegawai Bidang Pelayanan AHU. Agenda ini menjadi tindak lanjut Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 mengenai Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja, khususnya pada aspek penguatan pengawasan dan peningkatan kinerja layanan PNBP Fidusia.

Dalam pemaparannya, perwakilan Ditjen AHU, Sihar Roni Sirait, menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan Satgas PNBP Fidusia, mulai dari mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi, hingga sistem pelaporan kinerja berbasis data elektronik. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Satgas Fidusia, peningkatan pelaporan notaris, serta rencana pengembangan Dashboard Monitoring PNBP Fidusia sebagai integrasi data nasional.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan fidusia dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi layanan AHU di wilayah Sumatera Selatan.

“Kanwil Kemenkum Sumsel akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi layanan di Wilayah Sumatera Selatan”ungkapnya.

Dengan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan, keterlambatan pelaporan, dan ketidakpatuhan dapat diminimalkan.Satgas menjadi instrumen penting dalam merealisasikan kebijakan Kementerian Hukum, termasuk percepatan perjanjian kinerja dan peningkatan tata kelola layanan AHU di seluruh wilayah.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman Kanwil, Senin (17/11/2025). Apel dipimpin oleh *Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendrik Pagiling*, yang bertindak sebagai pembina apel dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Dalam amanatnya, Hendrik menyampaikan beberapa hal penting, salah satunya terkait *terbitnya surat edaran baru* yang mengatur penggunaan *seragam batik KORPRI setiap tanggal 17* di lingkungan Kementerian Hukum. Ia meminta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mematuhi ketentuan tersebut sebagai bagian dari disiplin dan identitas pegawai Kementerian Hukum.

Hendrik juga menekankan pentingnya kelancaran *rencana aksi yang disepakati antara unit Eselon I dan kantor wilayah*, khususnya dalam mendukung capaian kinerja nasional. “Setiap tim kerja harus memastikan rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan terukur,” ujarnya.

Menutup amanat, Hendrik mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. “Mari kita berkarya untuk Kemenkum Sumsel yang lebih baik. Setiap tugas yang kita jalankan adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Apel pagi berlangsung tertib dan menjadi momentum penguatan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dengan disiplin dan profesionalisme.

Jumat, 14 November 2025 – Kanwil Kemenkum Sumsel melalui Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Balitbang Lahat di ruang Divisi Pelayanan Hukum. Rombongan Balitbang terdiri dari Jasjuli (Kabid Pengkajian IPTEK dan Inforkom), Dessy Elvi Tarbiah, Alamsyah, Nurlela Susanti, dan Erul Efendi. Mereka diterima oleh Yulkhaidir (Analis KI Muda) serta Muhammad Andrey Kurniawan (CPNS).

Pertemuan membahas promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual (KI), khususnya terkait pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kabupaten Lahat. Balitbang Lahat juga berkonsultasi mengenai mekanisme pembentukan perwakilan atau operator KI sebagai perpanjangan tangan layanan KI di daerah.

Yulkhaidir menjelaskan bahwa Balitbang Lahat dapat mengutus calon operator untuk mendapatkan pelatihan terkait KI. Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan pendaftaran KI bagi UMKM telah dikoordinasikan melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lahat. Dalam kesempatan tersebut, turut diberikan penjelasan mengenai biaya, persyaratan, prosedur, dan masa perlindungan masing-masing jenis KI.

Ke depan, Balitbang Lahat diharapkan segera menugaskan operator yang akan menjadi penghubung layanan KI di wilayah tersebut.

Sementara itu,Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas menyampaikan koordinasi antar instansi ini merupakan momentum yang sangat penting dalam membangun kualitas pelayanan publik sehingga terciptalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

"Koordinasi dengan berbagai instansi ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas publik supaya terciptalah tata kelola Pemerintahan yang baik"ujarnya.

Siaran Pers
Kementerian Hukum RI

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini Kemenkum meraih penghargaan Terbaik I dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025, pada kategori Media Sosial (Medsos) Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi kepada seluruh tim humas atas capaian tersebut.

“Terima kasih atas dedikasi seluruh insan humas Kementerian Hukum yang telah membangun wajah media sosial Kemenkum menjadi lebih informatif dan terpercaya. Media sosial kini bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga jembatan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Supratman, Rabu (12/11/2025).

Mewakili Kemenkum saat menerima penghargaan, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan semangat bagi tim humas untuk terus berinovasi dalam pelayanan informasi.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi tim media sosial Kemenkum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Kami ingin memastikan setiap konten yang disampaikan tidak hanya menarik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ronald usai menerima penghargaan di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam kategori ini, Kemenkum bersaing dengan lima nominator lainnya, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja humas pemerintah dalam mengelola komunikasi publik yang kreatif, informatif, dan adaptif di era digital.

Pada ajang AMH 2025, tercatat 190 instansi dari berbagai kategori yang mendaftar. Setelah melalui tahap verifikasi dan kurasi, sebanyak 154 instansi lolos dan karyanya dinilai oleh tim juri profesional. Penetapan pemenang Terbaik I, II, dan III dilakukan pada 6 November 2025, dengan klasifikasi pemenang di tiap kategori seperti media sosial, kampanye komunikasi publik, inhouse magazine, siaran pers, website, dan audio visual.

Anugerah Media Humas (AMH) merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan inovasi kehumasan di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Melalui penghargaan ini, diharapkan setiap lembaga dapat terus memperkuat peran kehumasan dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Kemenkum semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami di Kanwil Kemenkum Sumsel siap mendukung penuh inovasi dan penguatan layanan informasi, demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan terpercaya,” ujar Maju Amintas.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan Assessment Akreditasi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri (IGM), Jumat (14/11). Kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel merupakan tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun bersama STEBIS dalam penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI).

Dalam kegiatan yang berlangsung di kampus STEBIS IGM tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Yulkhaidir selaku Analis KI Ahli Muda dan Muhammad Andrey Kurniawan sebagai CPNS pada Divisi Pelayanan Hukum.

Asesor akreditasi, Agustina, meminta penjelasan mengenai hubungan kerja sama antara STEBIS IGM dan Kanwil Kementerian Hukum, khususnya pada bidang Kekayaan Intelektual. Menanggapi hal tersebut, Yulkhaidir menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumsel telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) bersama STEBIS sejak tahun 2023 yang berfokus pada layanan sosialisasi serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.

“Sejak MoU terbangun, STEBIS IGM telah membentuk layanan Klinik KI yang menjadi pusat pendampingan bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam proses pendaftaran KI,” jelas Yulkhaidir.

Pembentukan Klinik KI tersebut dinilai membawa manfaat besar, karena memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perluasan layanan KI. Yulkhaidir juga menjelaskan kepada asesor bahwa STEBIS IGM memiliki binaan UMKM yang telah didampingi dalam pendaftaran KI, terutama pada bidang merek.

“Pendampingan pendaftaran merek yang dilakukan STEBIS IGM sangat membantu, sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke Kantor Wilayah untuk pengurusan KI. Ini sekaligus menunjukkan efektivitas kerja sama yang telah terjalin,” tambahnya.

Kegiatan assessment berlangsung lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sumsel dan STEBIS IGM, terutama dalam peningkatan kualitas layanan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan KI. Kami menyambut baik peran STEBIS IGM sebagai mitra yang aktif dalam mendukung pendaftaran dan pemahaman KI bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Palembang—Upaya memperkuat penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat di Kota Palembang kembali memasuki tahap penting. Pemerintah Kota Palembang melalui Satuan Polisi Pamong Praja menggelar Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Jumat, 14 November 2025 bertempat di Meeting Room lantai 3 Hotel Emilia by Amazing Palembang.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dibuka oleh Plh. Kabid PPUD Satpol PP, Rudi Putra, yang bertindak sebagai moderator. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Undangan Kasat Pol PP No. 005/3256/PP/2025 tanggal 4 November 2025.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, hadir Hendrik Pagiling, Alfiyan Mardiansyah, Suhendra, Muslich, dan Kiagus M. Lukman Sigit sebagai tim pembahas Naskah Akademik dan Ranperda. Kehadiran tim dari Kemenkum Sumsel memberikan pendampingan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Kanwil Kemenkum Sumsel, kegiatan ini juga dihadiri oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palembang, Bagian Hukum Kota Palembang, serta Pejabat Manajerial dan PPNS Satpol PP Kota Palembang.

Dalam sesi pembahasan, rapat dipimpin langsung oleh Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (PPPH), yang menekankan pentingnya ketepatan rumusan norma, khususnya terkait Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai.

Hendrik menyampaikan:

“Ranperda ini harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Setiap norma harus dirumuskan secara presisi, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan oleh aparat maupun masyarakat.”

Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung pemerintah daerah menyusun regulasi yang kuat dan aplikatif.

“Kami ingin memastikan bahwa produk hukum daerah ini benar-benar memberikan kepastian dan melindungi kepentingan publik. Semakin jelas aturannya, semakin mudah pula bagi masyarakat untuk mematuhinya dan bagi aparat untuk menegakkannya,” tambahnya.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai saran strategis dari instansi terkait untuk penyempurnaan naskah akademik maupun rumusan pasal-pasal Ranperda. Masukan tersebut berfokus pada penataan ketertiban transportasi, pengaturan aktivitas masyarakat, hingga aspek pengawasan dan penegakan.

Seluruh masukan peserta telah dicatat oleh tim pembahas Kanwil Kemenkum Sumsel untuk dirumuskan lebih lanjut dalam penyempurnaan Ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, implementatif, dan selaras dengan kebutuhan Kota Palembang.

Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa Ranperda ini akan menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mewujudkan Kota Palembang yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.