LAHAT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berupaya memperluas jangkauan pelindungan Kekayaan Intelektual hingga ke tingkat desa. Pada Senin (9/3), tim dari Bidang Pelayanan KI dan Bagian Umum menyambangi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat untuk berkoordinasi mengenai potensi pendaftaran merek kolektif. Fokus utama kunjungan ini adalah memetakan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam memayungi produk-produk lokal di wilayah berjuluk Bumi Seganti Setungguan tersebut.

Kanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Dio Gestianda beserta tim diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Mukhri Safaat. Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta bahwa Kabupaten Lahat memiliki potensi besar dengan keberadaan 360 desa. Namun, tantangan muncul di lapangan karena dari 337 entitas koperasi yang ada, belum ditemukan KDMP yang telah mampu beroperasional secara mandiri sepenuhnya sebagai wadah kolektif bagi para perajin atau pelaku usaha desa.

Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain adalah adanya resistensi dari koperasi lama yang enggan melebur ke dalam wadah KDMP. Selain itu, kurangnya dukungan dari beberapa Kepala Desa terhadap eksistensi KDMP juga menjadi hambatan, mengingat fokus pemerintahan desa saat ini masih didominasi oleh pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinamika ini menyebabkan upaya pengumpulan pelaku usaha dalam satu merek kolektif menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat menyatakan telah melakukan berbagai langkah sosialisasi. Upaya tersebut difokuskan pada pemberian pemahaman teknis mengenai tata kelola koperasi agar KDMP dapat segera aktif dan mandiri. Pemerintah daerah terus mendorong agar KDMP bukan sekadar menjadi lembaga formalitas, melainkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang mengonsolidasikan berbagai produk unggulan desa dalam satu manajemen pemasaran yang profesional.

Tim Kanwil Kementerian Hukum Sumsel menekankan pentingnya merek kolektif sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus penguat daya saing. Melalui merek kolektif, para pelaku usaha kecil di desa tidak perlu mendaftarkan merek secara individu yang memakan biaya lebih besar, melainkan dapat bernaung di bawah satu merek yang dikelola oleh KDMP. Kanwil siap memberikan pendampingan khusus agar KDMP di Lahat segera memiliki identitas hukum yang terlindungi, sehingga produk asli desa tidak mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, berharap sinergi antara instansinya dengan Pemerintah Kabupaten Lahat dapat membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

MUARA ENIM – Dalam upaya memperkuat pelindungan hukum terhadap aset lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan koordinasi maraton ke berbagai instansi di Kabupaten Muara Enim, Senin (9/3). Delegasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Yenni, menyambangi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual daerah sekaligus mendorong terciptanya payung hukum yang lebih kokoh di tingkat kabupaten.

Pada kunjungan pertama di Brida Muara Enim, tim disambut oleh Kepala Brida, Panca Suryadi Diharta. Pertemuan ini secara khusus membahas potensi Indikasi Geografis (IndiGeo) unggulan seperti Nanas Belide, Kain Songket Muara Enim, dan Kopi Arabika Semende. Selain itu, Brida juga memaparkan potensi Paten dari inovasi pengolahan limbah batu bara menjadi pupuk yang saat ini tengah dalam tahap verifikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kanwil Kementerian Hukum Sumsel berkomitmen memberikan pendampingan teknis agar inovasi berbasis sumber daya alam ini mendapatkan perlindungan paten yang sah.

Koordinasi berlanjut ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana tim berdiskusi dengan Kepala Dinas, Kandar, beserta jajaran mengenai inventarisasi lagu daerah yang masuk dalam Rencana Aksi DJKI. Beberapa lagu daerah yang telah dipayungi Perda, seperti Kota Serasan, Kebile-bile, dan Mutik Tihau, akan segera dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Dinas Pariwisata juga tengah menyiapkan dokumentasi video untuk upacara adat dan makanan khas daerah guna pendaftaran KIK lebih lanjut, serta menyatakan keinginan untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kanwil yang telah berakhir pada 2025.

Isu krusial mengenai kebijakan daerah dibahas saat tim menemui Kepala Bagian Hukum, Ratna Puri. Dalam kesempatan tersebut, terungkap bahwa Kabupaten Muara Enim saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor: M.HH-1.PP.04.02, Bagian Hukum sangat mendukung inisiasi pembentukan Perda ini. Payung hukum tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan fasilitasi dan anggaran pelindungan KI bagi masyarakat lokal tersedia secara berkelanjutan.

Terkait proses legislasi, Bagian Hukum merencanakan pengusulan Perda KI ini untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Hal ini dikarenakan daftar pembahasan tahun 2026 telah terkunci dalam agenda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Namun, komunikasi intensif dengan Bupati akan segera dilakukan agar urgensi perlindungan KI ini menjadi prioritas daerah. Kanwil Kementerian Hukum Sumsel siap memberikan pendampingan dalam penyusunan Naskah Akademik agar regulasi tersebut selaras dengan standar perlindungan KI nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi proaktifnya Pemkab Muara Enim dalam menjaga warisan budayanya. Beliau berharap kolaborasi ini menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sumatera Selatan.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kementerian Hukum Sumsel) memperkuat kesiapan strategis dalam mengawal perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah. Pada Senin (9/3), jajaran analisis KI yang terdiri dari Yulkhaidir, beserta tim mengikuti Technical Meeting Sosialisasi Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Program KI Tahun 2026 secara daring. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini bertujuan untuk memastikan setiap program di wilayah selaras dengan visi besar penegakan hukum KI yang profesional dan bernilai ekonomi tinggi.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI, Dr.Tr. Nuralia, dalam pembukaannya menekankan bahwa IKU berfungsi sebagai "kompas" organisasi agar seluruh satuan kerja bergerak searah dengan sasaran strategis nasional. Arah kebijakan DJKI periode 2025-2029 difokuskan pada tiga pilar utama: penegakan hukum yang profesional, pemanfaatan KI untuk peningkatan ekonomi, serta reformasi birokrasi. Sosialisasi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) ini sangat krusial guna memberikan pemahaman yang seragam serta langkah operasional yang jelas bagi Kantor Wilayah sebagai garda terdepan pelayanan.

Dalam sesi teknis, dijelaskan target ambisius yang harus dicapai oleh wilayah pada tahun 2026. Sasaran tersebut meliputi peningkatan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI dengan target 85%, optimalisasi penyelesaian sengketa KI sebesar 31%, serta peningkatan level maturitas pengelolaan pemanfaatan KI hingga mencapai level 2,50. Tim DJKI juga memaparkan tata cara penyampaian data dukung pelaksanaan rencana aksi yang lebih akuntabel, di mana setiap Kantor Wilayah akan didampingi oleh Person in Charge (PIC) khusus untuk memastikan efektivitas pencapaian kinerja di daerah.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah strategi peningkatan maturitas pengelolaan KI di wilayah. Kanwil Kementerian Hukum Sumsel didorong untuk memperkuat kolaborasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi guna mengoptimalisasi riset dan inovasi akademisi agar terlindungi secara hukum. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kekayaan Intelektual menjadi prioritas sebagai fondasi kebijakan lokal dalam melindungi aset intelektual daerah. Hal ini dinilai vital untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Fokus kinerja juga diarahkan pada tingkat kepatuhan layanan terhadap standar nasional. Kanwil Kementerian Hukum Sumsel diinstruksikan untuk memasifkan edukasi, diseminasi, serta pendampingan langsung dalam pengajuan permohonan KI. Penyelenggaraan promosi melalui booth layanan pada pameran dan pelaksanaan Klinik KI menjadi instrumen utama untuk menjemput bola bagi para kreator dan pelaku usaha. Selain itu, identifikasi potensi KI personal, khususnya di bidang paten, akan ditingkatkan melalui pemanfaatan dashboard KI sebagai alat pemantauan pasca-permohonan yang lebih presisi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memberikan dukungan penuh atas penetapan standar kinerja baru ini demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Media Monitoring: Media Konvensional dan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum secara daring, Selasa (10/03/2026). Kegiatan ini diikuti oleh tim humas Kanwil Kemenkum Sumsel bersama jajaran pengelola kehumasan dari berbagai unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan arahan dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang menekankan pentingnya pemantauan media dalam mendukung agenda setting pemerintah serta penguatan strategi komunikasi publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai monitoring media konvensional dan monitoring media sosial, yang membahas mekanisme pemantauan pemberitaan di media massa maupun platform digital, termasuk pemanfaatan dashboard monitoring untuk melihat tren pemberitaan, isu yang berkembang di masyarakat, serta evaluasi terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan Kementerian Hukum.

Tim Humas Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan ini secara aktif sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam melakukan pemantauan media serta analisis informasi publik agar dapat merespons berbagai isu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kemenkum.

“Media monitoring merupakan bagian penting dalam strategi komunikasi pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran humas di Kanwil Kemenkum Sumsel dapat semakin optimal dalam memantau perkembangan isu di media serta menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat,” ujar Kakanwil.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (10/03). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, yang menyampaikan pentingnya penguatan penerapan SPIP terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hal tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rahmi Widhiyanti juga memaparkan capaian sementara penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami peningkatan dari 3,315 pada tahun 2024 menjadi 3,320 pada tahun 2025. Sementara itu, indeks Manajemen Risiko juga meningkat dari 3,338 menjadi 3,463. Namun demikian, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) masih memerlukan perhatian karena mengalami penurunan sehingga menjadi salah satu fokus perbaikan ke depan.

Selain menyampaikan capaian tersebut, kegiatan sosialisasi juga menyoroti beberapa area of improvement dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Di antaranya adalah implementasi kebijakan manajemen risiko yang belum sepenuhnya konsisten, perlunya peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang manajemen risiko dan SPIP, serta pentingnya pembangunan sistem antikorupsi yang lebih komprehensif mencakup aspek pencegahan, deteksi, dan respons.

Lebih lanjut disampaikan bahwa SPIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SPIP yang efektif, organisasi dapat memastikan perencanaan yang selaras dengan visi dan misi, pengelolaan risiko yang tepat, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil dan dampak bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi juga menekankan agar seluruh unit kerja tidak menjadikan pengendalian intern sekadar formalitas administratif. Pengendalian intern harus menjadi kebutuhan organisasi yang melekat pada proses bisnis, dengan pemanfaatan dokumen manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan serta pemantauan risiko secara berkala.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel untuk semakin memperkuat implementasi SPIP terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah.

“Melalui sosialisasi ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko dalam setiap proses kerja. SPIP bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan program dan layanan yang kami jalankan benar-benar efektif, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mendukung penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk dengan meningkatkan pemahaman pegawai, memperkuat pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan pelaporan dan evaluasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan untuk menjadikan SPIP sebagai bagian yang melekat dalam setiap proses kerja, sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026 pada Selasa (10/3/2026) bertempat di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’ainun, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang Rudiansyah, Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Edi Hendri, Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tri Efendi, serta Akademisi Universitas Kader Bangsa Rizayusmanda.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Koordinator Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Nurhidayat Hamid. Dalam pengantarnya disampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tahapan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang bertujuan memastikan regulasi daerah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, secara resmi membuka rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya melakukan analisis strategis terhadap 17 peraturan daerah yang berkaitan dengan tema perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Menurutnya, kegiatan analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada telah harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, aplikatif dalam implementasi, serta mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Ketua Tim, Rizayusmanda, mengenai 17 produk hukum daerah yang akan dianalisis dan dievaluasi. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan timeline pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi tahun 2026 dengan tema Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun tahapan lanjutan kegiatan ini meliputi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang direncanakan pada bulan Juni, serta penyampaian rekomendasi akhir hasil analisis dan evaluasi kepada instansi terkait pada bulan Agustus 2026.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pandangan serta masukan dari anggota tim yang berasal dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi, guna memperkaya perspektif dalam proses analisis produk hukum daerah tersebut.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembentukan dan evaluasi regulasi daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak.

Kegiatan rapat ditutup oleh Ketua Tim setelah seluruh agenda pembahasan selesai dilaksanakan dengan lancar dan kondusif.

Bogor – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada hari Senin (09/03) di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran Biroreno Setjen, Lisca Presylia beserta tim, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti beserta jajaran.

Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh usulan kebutuhan belanja modal dan belanja sewa disusun secara tepat, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan strategis Kementerian Hukum. Dalam kegiatan tersebut, tim Biro Perencanaan dan Organisasi juga menelaah kelengkapan usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang berlaku.

Selain itu, pembahasan turut difokuskan pada usulan belanja sewa kendaraan dinas yang akan digunakan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dengan menekankan pentingnya justifikasi yang jelas serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas menyampaikan bahwa kegiatan supervisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan perencanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

“Melalui supervisi ini diharapkan usulan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang disusun oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dapat lebih komprehensif, realistis, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maju Amintas.

Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan penguatan dalam proses penyusunan usulan anggaran yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat terakomodasi secara tepat serta selaras dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Palembang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, secara resmi memimpin upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (9/3), bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran tamu undangan, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, hingga Pengurus Wilayah dan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan puji syukur atas terlaksananya prosesi pelantikan ini sebagai bagian dari penguatan pelayanan hukum di wilayah Sumatera Selatan. Beliau menegaskan bahwa pelantikan ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, seluruh proses pengangkatan hingga masa jabatan juga berpedoman pada aturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 22 Tahun 2025.

Maju Amintas memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya kewajiban bersikap independen dan objektif bagi setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini sangat krusial agar Notaris tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat mengintervensi proses pembuatan akta. Dengan menjaga sikap objektif, Notaris diharapkan dapat terus menjunjung tinggi muruah profesi di mata masyarakat.

Lebih lanjut, Kakanwil mengingatkan para Notaris untuk selalu patuh terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi administratif maupun hukum materiil. Kelalaian dalam memenuhi ketentuan hukum dapat berakibat fatal, mulai dari pembatalan akta secara hukum hingga ancaman sanksi yang lebih berat. Hal ini menjadi poin utama guna memastikan setiap dokumen hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Aspek pencegahan penyalahgunaan jabatan juga menjadi sorotan dalam arahan tersebut, di mana Notaris dilarang keras terlibat dalam praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen. Maju Amintas menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh pihak internal Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pengawasan ini bertujuan agar setiap Notaris tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa merusak reputasi profesi.

Pelantikan ini hendaknya dimaknai bukan hanya sebagai seremonial, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Notaris yang baru diambil sumpahnya diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dengan menjadi figur yang dapat diandalkan serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai integritas. Profesionalisme harus selalu diutamakan demi mewujudkan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penutup, Kakanwil mengajak seluruh Notaris untuk terus meningkatkan kualitas diri dan mengikuti perkembangan hukum yang dinamis. Sinergi dan hubungan baik dengan instansi terkait harus tetap dijaga guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Dengan semangat memberikan yang terbaik, profesi Notaris diharapkan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di tanah air.

JAKARTA – Memasuki hari kedua, kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan Perorangan pada aplikasi AHU Link semakin menguatkan komitmen integrasi layanan nasional. Acara yang berlangsung di Jimbaran Ballroom, Gran Melia Hotel Jakarta ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Bapak Widodo, didampingi oleh jajaran Direktur teknis terkait. Kehadiran pimpinan pusat ini memberikan arahan tegas mengenai pentingnya sinergi antara kantor wilayah dengan mitra strategis untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil di tanah air.

Dalam laporan pembukanya, Direktur Badan Usaha, Bapak Andi Taletting Langi, memaparkan target ambisius nasional tahun 2026, yakni mencapai 80.000 pendaftaran Perseroan Perorangan (PP). Sebagai langkah akselerasi, Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kementerian Hukum Sumsel, diinstruksikan untuk menyasar target antara sebesar 8.000 pendaftaran pada bulan April 2026 mendatang. Pertemuan ini menjadi krusial sebagai media penyelarasan kebijakan dan pelatihan teknis bagi operator agar mahir mengoperasikan aplikasi AHU Link sebelum peluncuran resminya nanti.

Direktur Jenderal AHU, Bapak Widodo, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa transformasi digital merupakan harga mati bagi profesionalisme layanan. Salah satu perubahan mendasar yang akan diberlakukan pada April 2026 adalah penghapusan format sertifikat lama dan menggantinya dengan Surat Keputusan (SK) serta Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP). Perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan langkah strategis untuk menciptakan standar layanan yang lebih akuntabel, seragam, dan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat di mata pelaku usaha.
Keunggulan utama dalam sistem baru ini adalah terbangunnya ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai mitra strategis nasional. Melalui diskusi interaktif ini, dibahas mekanisme kolaborasi yang konkret: integrasi data dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pemilik PP dari kelompok rentan tetap mendapatkan hak Bantuan Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi sistem fiskal bersama Direktorat Jenderal Pajak melalui Coretax dan NPWP, serta fasilitasi pembiayaan usaha melalui rekening bisnis dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BNI.

Pada sesi teknis, tim TI memandu para peserta mengenai tata cara pendirian, perubahan, hingga pembubaran Perseroan Perorangan yang kini dioptimalkan dalam aplikasi AHU Link (layanan.ahu.go.id). Bagi Kanwil Kementerian Hukum Sumsel, bimbingan ini memastikan bahwa setiap operator di wilayah memiliki pemahaman mendalam untuk memandu masyarakat Sumatera Selatan dalam melegalkan unit usaha mereka dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan modern.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyambut positif arahan pusat dan memastikan jajarannya siap untuk melakukan akselerasi target tersebut demi kemajuan pelaku usaha di Sumatera Selatan.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara daring pada Senin (09/03). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel beserta jajaran dari ruang teleconference.

Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, para Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), serta jajaran terkait.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal strategis terkait program dan anggaran Kementerian Hukum, khususnya evaluasi pelayanan publik tahun 2025. Pembahasan mencakup dokumen pengungkit pelayanan publik seperti standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas frontliner pelayanan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas mengenai formasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa terdapat beberapa jabatan fungsional yang masih dalam proses pengajuan kepada instansi pembina, serta beberapa jabatan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum Sumsel, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan analisa dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran dapat memahami arah kebijakan serta langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik,” ujar Maju Amintas.

Dengan adanya rapat ini diharapkan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dapat berjalan lebih optimal, efektif, serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (5/3).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, bersama pimpinan OBH terakreditasi yang akan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti.

Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan program bantuan hukum berjalan optimal serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Program bantuan hukum merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu agar tetap memperoleh akses terhadap keadilan. Melalui kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, kami berharap pelayanan bantuan hukum dapat diberikan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Maju.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pendampingan hukum baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Dengan ditandatanganinya kontrak kerja sama ini, Kemenkum Sumsel berharap layanan bantuan hukum di wilayah Sumatera Selatan semakin efektif, merata, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi Ramadhan pada Kamis (5/3/2026) bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Kegiatan ini mengusung tema “Ramadhan PASTI: Perkuat Akhlak, Satukan Tekad, Tingkatkan Iman.”

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Selain menjadi ajang mempererat hubungan antarpegawai, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai spiritual serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai keimanan, meningkatkan kualitas akhlak, serta mempererat kebersamaan di lingkungan kerja.

“Melalui momentum Ramadhan ini, kita diharapkan dapat memperkuat akhlak, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan solidaritas antarpegawai. Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Maju.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Priansyah. Dalam tausiyahnya, ia mengingatkan bahwa bulan Ramadhan merupakan waktu yang penuh berkah untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta memperkuat hubungan dengan sesama manusia.

Ustadz Priansyah juga menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Ramadhan seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.

Menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang kemudian diakhiri dengan berbuka puasa bersama seluruh pegawai di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel dalam suasana penuh kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan dapat semakin memperkuat akhlak, menyatukan tekad, serta meningkatkan keimanan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.