Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan profesional melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya pelayanan Legalisasi–Apostille. Layanan tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Senin (2/2/2026).

Pelayanan Legalisasi–Apostille ini merupakan implementasi dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi untuk Dokumen Publik Asing, yang memungkinkan dokumen publik Indonesia digunakan di luar negeri tanpa melalui proses legalisasi berjenjang. Melalui layanan Apostille, masyarakat cukup memperoleh satu sertifikat legalisasi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum sebagai Competent Authority.

Pada kesempatan tersebut, pelayanan diberikan kepada pemohon atas nama Ridho Tri W, dengan negara tujuan Taiwan, untuk keperluan pendidikan Strata Satu (S-1). Dokumen yang dilegalisasi meliputi fotokopi transkrip nilai dan fotokopi ijazah SMA. Proses pelayanan dilaksanakan oleh Duta Layanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Dilla Nurfa, dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 15–30 menit, mencerminkan efektivitas dan efisiensi layanan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Alkana Yudha, menyampaikan bahwa pelayanan Legalisasi–Apostille di kantor wilayah terus dioptimalkan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta kemudahan dalam mengurus dokumen yang akan digunakan di luar negeri.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa Kemenkum Sumsel berkomitmen menghadirkan layanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Layanan Apostille merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui Kanwil Kemenkum Sumsel, masyarakat dapat memperoleh pelayanan legalisasi dokumen secara cepat, transparan, dan akuntabel tanpa prosedur yang berbelit-belit,” ujar Maju Amintas Siburian.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan AHU akan terus menjadi prioritas Kemenkum Sumsel sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas pendidikan, pekerjaan, dan kepentingan masyarakat di tingkat internasional.

Dengan terselenggaranya pelayanan Legalisasi–Apostille yang baik dan lancar ini, Kemenkum Sumsel berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum semakin meningkat, sekaligus memperkuat citra pelayanan hukum yang modern dan berorientasi pada kepuasan publik.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menegaskan perannya dalam memastikan kualitas produk hukum daerah melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang digelar pada Selasa (3/2/2026) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan setiap rancangan peraturan kepala daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Asmar Wijaya, Kepala Dinas Sosial Dwi M Zulkarnain, Direktur RSUD Kayuagung Tito Arisnan, Direktur RSUD Tugu Jaya Isa Dwiyono, Kepala Bagian Hukum Setda Uswatun Hasanah, serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Eva Maya Sari.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Asmar Wijaya memaparkan substansi Raperbup yang diajukan, khususnya terkait pengaturan jaminan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel telah melakukan harmonisasi terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan Raperbup. Secara prinsip, materi muatan Raperbup dinilai telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis penulisan yang perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menanggapi masukan tersebut, pihak pemrakarsa menyatakan persetujuannya dan berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan draf Raperbup sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Harmonisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Sumsel bertujuan memastikan Rancangan Peraturan Bupati tidak hanya taat asas dan sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang berkeadilan,” ujar Maju Amintas Siburian.

Ia menambahkan bahwa Kemenkum Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan pencetakan draf Raperbup rangkap dua, yang diparaf oleh masing-masing pihak serta dilakukan serah terima berita acara harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima permohonan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Bapperida OKU Timur pada hari ini Selasa (03/02) di Aula Musi Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dari lima dinas / badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Kegiatan dibuka oleh Kabid Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sumsel, Yenni, yang mengapresiasi rencana Pemkab OKU Timur dalam membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan layanan Kekayaan Intelektual dan AHU sebagai salah satu loket pelayanan.

Kegiatan ini ditujukan bagi operator yang akan melayani pendaftaran KI dan Perseroan Perorangan, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran di Kabupaten OKU Timur.

Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida OKU Timur, Usaini, menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Sumsel atas kesediaannya melaksanakan Bimtek serta menjadi narasumber materi KI dan AHU.

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi tentang Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Yenni dan Analis Hukum Muda, Riyan Citra. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis tersebut karena dinilai sangat penting dalam mendukung sinergi antar instansi dalam saling mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik.

“Sinergi antar instansi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik. Untuk itu Kemenkum Sumsel siap mendukung segala kegiatan yang positif”ungkapnya.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, sehingga mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten OKU Timur.

Palembang — Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di SMA Negeri 10 Palembang, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menyasar seluruh siswa kelas X, XI, dan XII sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Kegiatan diawali dengan Upacara Bendera yang diikuti oleh jajaran guru dan siswa. Bertindak sebagai Pembina Upacara, H. Asnedi, Penyuluh Hukum Ahli Madya, menyampaikan rasa bangganya dapat berada di tengah generasi penerus bangsa yang dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas. Ia menegaskan bahwa KUHP yang kini berlaku merupakan produk hukum karya anak bangsa yang perlu dipahami sejak dini agar pelajar mampu bersikap disiplin, taat hukum, serta memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum di masing-masing ruang kelas oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan substansi KUHP baru, nilai-nilai keadilan, serta contoh perilaku yang harus dihindari agar tidak bertentangan dengan hukum. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang mendapat antusiasme tinggi dari para siswa.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya edukasi hukum di lingkungan pendidikan. “Pelajar adalah generasi penerus bangsa. Dengan pemahaman hukum yang baik sejak bangku sekolah, mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kesadaran hukum yang kuat sebagai bekal membangun masa depan Indonesia,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap sosialisasi KUHP baru dapat membentuk pelajar yang berkarakter, beretika, serta mampu menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat internal Tim Kerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) di Ruang Rapat Kadiv P3H, Senin (2/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Nur’ainun, dan dihadiri para koordinator jabatan fungsional di lingkungan Divisi P3H.

Rapat ini dilaksanakan untuk memetakan rencana kerja masing-masing bidang sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi memengaruhi capaian kinerja. Dalam pembahasan, Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sumsel menyelaraskan langkah kerja dengan arahan pusat serta merumuskan poin-poin strategis pelaksanaan fungsi hukum di wilayah.

Pada bidang Penyuluhan Hukum, disusun langkah taktis guna memperluas sebaran informasi hukum kepada masyarakat dengan target menjangkau minimal 10 persen dari total penduduk Sumatera Selatan. Sementara pada bidang Bantuan Hukum, dibahas percepatan pelaporan administratif Pos Bantuan Hukum serta rencana penandatanganan kontrak kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi pada bulan berjalan, disertai penguatan koordinasi dengan pusat terkait pengelolaan anggaran.

Di bidang Analisis dan Evaluasi Perda serta JDIH, Divisi P3H menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta penunjukan PIC pendampingan wilayah, termasuk perumusan solusi atas kendala teknis integrasi universitas ke dalam jaringan JDIHN. Pada aspek Badan Strategi Kebijakan, dipersiapkan pelaksanaan instrumen kebijakan berupa survei integritas dan survei persepsi kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, pada bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan antisipasi peningkatan beban kerja dengan proyeksi penambahan kegiatan harmonisasi dan pendampingan regulasi, diiringi pemetaan hambatan sumber daya dan anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan koordinasi internal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas di wilayah. “Perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antarbidang akan memastikan setiap target kinerja dapat dicapai secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi sebagai forum penyelarasan langkah kerja seluruh tim Divisi P3H dalam menghadapi target kinerja tahun 2026.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi pegawai pada Senin (2/2/2026) di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Apel pagi ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan serta memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di awal tahun anggaran.

Bertindak selaku Pembina Apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Alkana Yudha, menyampaikan amanat kepada seluruh peserta apel. Dalam arahannya, ia menghimbau agar unit keuangan segera menyiapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dari masing-masing divisi dan bagian di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan.

Alkana Yudha menekankan bahwa penyusunan RPD merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, terencana, dan tepat waktu. Dengan perencanaan penarikan dana yang baik, setiap kegiatan dan program kerja dapat dilaksanakan secara efektif tanpa kendala administratif maupun keterlambatan realisasi anggaran.

“RPD menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara unit keuangan dengan seluruh divisi dan bagian agar rencana kegiatan yang telah disusun dapat segera diimplementasikan sesuai jadwal dan target kinerja,” ujar Alkana Yudha.

Ia juga mengingatkan bahwa ketepatan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPD tidak hanya berdampak pada kelancaran kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam pernyataannya menyampaikan dukungannya terhadap arahan yang disampaikan dalam apel pagi tersebut. Menurutnya, kesiapan perencanaan keuangan di awal tahun merupakan fondasi penting bagi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

“Perencanaan keuangan yang matang melalui penyusunan RPD dari setiap divisi dan bagian akan sangat membantu Kanwil Kemenkum Sumsel dalam menjalankan program kerja secara optimal. Saya berharap seluruh jajaran dapat bersinergi dan proaktif mendukung proses ini demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan,” ujar Maju Amintas Siburian.

Pelaksanaan apel pagi berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi momentum penguatan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan disiplin, koordinasi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual komunal daerah melalui penguatan Indikasi Geografis (IndiGeo). Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang Kota Palembang terkait potensi Indikasi Geografis Kain Songket Palembang, Senin (2/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Bappedalitbang Kota Palembang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pengrajin kain songket dan tajung, serta budayawan Kota Palembang. Dari Kemenkum Sumsel, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, bersama tim.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Penelitian Bappedalitbang Kota Palembang, Putri Damayanti, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi potensi Indikasi Geografis Kota Palembang tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua potensi IndiGeo yang akan diajukan, yakni Kain Songket Palembang dan Kain Tajung Palembang. Pada tahun 2025, MPIG dan logo Indikasi Geografis telah dibentuk, namun masih terdapat sejumlah kelengkapan dokumen deskripsi yang perlu disempurnakan sehingga diperlukan percepatan melalui sinergi lintas sektor.

Putri Damayanti juga menambahkan bahwa selain Indikasi Geografis, Bappedalitbang Kota Palembang telah melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal lainnya, khususnya makanan khas dan tradisional Kota Palembang, sebagai bagian dari upaya pelindungan warisan budaya daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sumsel, Yenni, menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah memiliki 10 Indikasi Geografis terdaftar, yang meliputi produk kopi, duku, jeruk, nanas, dan gambir. Selain itu, terdapat dua permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses, yakni Kain Jumputan Gambo Musi Banyuasin dan Kopi Arabika Raden Kuning Pagaralam.

Terkait potensi Indikasi Geografis Kain Songket Palembang, Yenni menegaskan bahwa Kemenkum Sumsel siap memberikan pendampingan dalam proses pengajuan, khususnya dalam pemenuhan persyaratan dan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis melalui koordinasi dengan MPIG dan pendampingan dari Bappedalitbang Kota Palembang. Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi guna memperdalam pemahaman teknis dan langkah-langkah percepatan pendaftaran.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kota Palembang dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pelindungan Indikasi Geografis daerah.

“Indikasi Geografis bukan hanya soal pelindungan hukum, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya dan meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah. Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung dan mendampingi pemerintah daerah serta MPIG agar Kain Songket Palembang dapat segera memperoleh pelindungan Indikasi Geografis,” ujar Maju Amintas Siburian.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel berharap proses pengajuan Indikasi Geografis Kain Songket Palembang dapat segera dituntaskan, sehingga warisan budaya khas Kota Palembang memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum yang kuat serta berkelanjutan.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam memastikan produk hukum daerah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diwujudkan melalui Rapat Persiapan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Perspektif HAM yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Ruang Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kementerian HAM Sumatera Selatan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kota, perancang dan analis hukum, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar selaras dengan nilai-nilai HAM sejak tahap perumusan norma hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pendampingan Ranperda berbasis HAM merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan regulasi daerah yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses pembentukan peraturan daerah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk mencegah lahirnya regulasi yang berpotensi diskriminatif serta memperkuat kualitas produk hukum daerah,” ujar Maju Amintas Siburian.

Dalam rapat tersebut, seluruh peserta pada prinsipnya menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan penyusunan Ranperda dari perspektif HAM. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar memperhatikan prinsip HAM dalam pembentukan Perda. Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang menyampaikan kesiapan untuk berpartisipasi aktif seiring adanya arahan dan koordinasi lintas sektor.

Akademisi yang hadir menekankan pentingnya integrasi prinsip HAM sejak tahap awal pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan peran kelembagaan masing-masing pihak. Dari sisi perancang dan analis hukum, disampaikan bahwa pendampingan dapat dikoordinasikan melalui mekanisme resmi dan selaras dengan tugas analisis serta evaluasi terhadap Perda yang menjadi target kinerja.

Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa pendampingan penyusunan Ranperda berbasis HAM merupakan langkah strategis untuk mewujudkan produk hukum daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang berperspektif HAM.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (29/1/2026).

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, rapat dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Romson Fitri.

Dalam rapat tersebut, pihak pemrakarsa memaparkan latar belakang dan substansi Raperbup yang diajukan untuk dilakukan harmonisasi. Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan hasil harmonisasi berupa penyempurnaan substansi, rumusan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip, Raperbup dimaksud telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, Tim Perancang memberikan sejumlah catatan terkait teknik penulisan agar disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menindaklanjuti masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan menerima dan menyetujui seluruh catatan perbaikan yang diberikan serta berkomitmen untuk segera menyempurnakan draf Raperbup sesuai hasil harmonisasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan paraf bersama dan serah terima berita acara harmonisasi.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Produk hukum daerah, khususnya yang mengatur struktur dan tata kerja perangkat daerah, harus disusun secara cermat dan harmonis agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memastikan kualitas regulasi yang dibentuk,” ujar Kakanwil.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat terus terjalin dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efektif, dan berlandaskan kepastian hukum.

'

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi terhadap lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Muara Enim, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (29/1/2026).

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim, Drs. Emran Tabrani, M.Si, serta Inspektur Daerah Kabupaten Muara Enim, Fera Sari, S.H., M.H.

Adapun lima Raperbup yang dilakukan harmonisasi meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Rambang Tahun 2025–2045, pedoman pengelolaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Mohamad Rabain, tata cara kerja sama RSUD Dr. H. Mohamad Rabain dengan pihak lain, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD RSUD Dr. H. Mohamad Rabain, serta pemberian subsidi bunga pinjaman modal usaha bagi pengusaha mikro.

Dalam rapat tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan hasil harmonisasi berupa penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik penyusunan. Secara prinsip, materi muatan Raperbup telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis penulisan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, pihak pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyetujui seluruh masukan yang diberikan dan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan terhadap draf Raperbup sesuai catatan Tim Perancang. Kegiatan kemudian ditutup dengan paraf bersama dan serah terima berita acara harmonisasi.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa harmonisasi peraturan daerah merupakan tahapan krusial dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas regulasi di daerah. Menurutnya, peran Kantor Wilayah tidak hanya sebatas formalitas, tetapi memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar selaras dengan sistem hukum nasional dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

“Harmonisasi menjadi instrumen penting agar regulasi daerah memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Sumsel agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap kerja sama yang solid dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat terus terjalin, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis pada regulasi yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

PALEMBANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, beserta seluruh jajaran pimpinan mengikuti kegiatan webinar nasional mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara virtual dari ruang pertemuan kantor wilayah. Webinar yang mengusung tema "KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum" ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Kementerian Hukum, Prof. Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa reformasi hukum nasional melalui pembaruan hukum acara pidana merupakan langkah krusial untuk memperkuat pilar negara hukum. Beliau menekankan bahwa KUHAP masa depan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan. Penguatan ini bertujuan agar proses peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel selaras dengan perkembangan zaman.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam bagi seluruh jajaran di wilayah mengenai arah reformasi hukum ini. "Kami di wilayah siap mendukung penuh penguatan negara hukum melalui implementasi kebijakan reformasi hukum nasional yang telah dicanangkan pusat," ujar Maju Amintas.

Kakanwil juga menambahkan bahwa webinar ini menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kantor Wilayah agar memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan regulasi. Pemahaman yang seragam mengenai hukum acara pidana sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur dalam setiap pelayanan hukum maupun pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. "Aparatur hukum di Sumsel harus responsif terhadap perubahan paradigma hukum yang lebih humanis dan progresif," tambahnya.

Kegiatan virtual ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai divisi yang terlibat langsung dalam proses penegakan dan pelayanan hukum. Melalui webinar ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel dapat mengaplikasikan nilai-nilai penguatan negara hukum dalam tugas sehari-hari, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepastian hukum di Sumatera Selatan terus meningkat.

PALEMBANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, beserta seluruh jajaran pimpinan mengikuti kegiatan webinar nasional mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara virtual dari ruang pertemuan kantor wilayah. Webinar yang mengusung tema "KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum" ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum, Prof. Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa reformasi hukum nasional melalui pembaruan hukum acara pidana merupakan langkah krusial untuk memperkuat pilar negara hukum. Beliau menekankan bahwa KUHAP masa depan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan. Penguatan ini bertujuan agar proses peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel selaras dengan perkembangan zaman.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam bagi seluruh jajaran di wilayah mengenai arah reformasi hukum ini. "Kami di wilayah siap mendukung penuh penguatan negara hukum melalui implementasi kebijakan reformasi hukum nasional yang telah dicanangkan pusat," ujar Maju Amintas.

Kakanwil juga menambahkan bahwa webinar ini menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kantor Wilayah agar memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan regulasi. Pemahaman yang seragam mengenai hukum acara pidana sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur dalam setiap pelayanan hukum maupun pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. "Aparatur hukum di Sumsel harus responsif terhadap perubahan paradigma hukum yang lebih humanis dan progresif," tambahnya.

Kegiatan virtual ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai divisi yang terlibat langsung dalam proses penegakan dan pelayanan hukum. Melalui webinar ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel dapat mengaplikasikan nilai-nilai penguatan negara hukum dalam tugas sehari-hari, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepastian hukum di Sumatera Selatan terus meningkat.