Palembang, 29 April 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Sumatera Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 29 April 2025 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan.

Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, perwakilan dari Biro Organisasi, serta perwakilan dari RSUD Siti Fatimah.

Dipandu oleh Wakil Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, rapat dimulai dengan pemaparan dari Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, Ibu Windri Marleni, SH., MH. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan pokok-pokok isi Rapergub serta tujuan pengajuan harmonisasi.

Tim perancang menyampaikan bahwa secara substansi, rumusan, dan teknik penyusunan, Rapergub telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Namun, terdapat beberapa catatan teknis, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Selain itu, tim juga memberikan masukan mengenai beberapa norma dalam Rapergub agar tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, pihak pemrakarsa menyetujui catatan yang disampaikan dan berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan pada draf peraturan.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Gubernur yang akan diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mencatat peningkatan minat masyarakat terhadap dua layanan unggulannya, yakni penerbitan Apostille dan pendaftaran merek. Kedua layanan ini menjadi favorit masyarakat karena prosesnya yang cepat, transparan, dan mudah diakses.

Salah satu pemohon layanan Apostille adalah Gina, yang datang ke Kanwil Kemenkum Sumsel untuk melegalisasi dokumen buku nikah suami dan istrinya. Dokumen tersebut dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menetap di Jerman. Gina disambut langsung oleh pegawai Administrasi Hukum Umum (AHU), Mellani Lummne, yang memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan, syarat-syarat, serta jenis dokumen yang dapat diajukan untuk Apostille.

Apostille sendiri merupakan bentuk legalisasi dokumen publik secara internasional yang diterbitkan oleh Kemenkum sebagai Competent Authority. Sertifikat Apostille memungkinkan pemilik dokumen untuk menggunakan dokumen tersebut di negara tujuan tanpa perlu proses legalisasi tambahan dari perwakilan diplomatik atau konsuler.

Sementara itu, pada Senin (28/04/2025), seorang pemohon bernama Novendra juga mengunjungi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendaftarkan merek dagangnya. Merek tersebut bernama "Kebab Legit, Lezat Digigit" yang disertai dengan gambar/logo khas.

Proses pendaftaran merek ditangani langsung oleh petugas Kekayaan Intelektual, Yogi Prasetyo. Jenis permohonan yang diajukan oleh Novendra adalah untuk kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dengan nomor permohonan DID2025035740.

Sebagaimana diketahui, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam berbagai bentuk, baik dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk gambar, logo, kata, angka, suara, dan lainnya. Merek berfungsi untuk membedakan produk atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dari yang lainnya dalam kegiatan perdagangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menyampaikan bahwa "pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memanfaatkan layanan hukum seperti pendaftaran merek dan Apostille sebagai bentuk perlindungan hukum dan daya saing di kancah internasional.

Palembang  — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota (Raperwako) Prabumulih. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa, 29 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Prabumulih, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Aris Priadi, Kepala BPKAD Wawan Gunawan, serta Kepala Bagian Hukum Wiwik Liswati. Rapat dipandu oleh Wakil Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Alfiyan Mardiansyah, bersama Tim Perancang Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sumsel.

Adapun pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Bangunan dan Lahan Milik Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam uraiannya, Asisten I Pemkot Prabumulih menjelaskan pokok-pokok substansi yang diatur dalam Raperwako tersebut. Selanjutnya, tim perancang menyampaikan hasil telaahan mereka, bahwa pada prinsipnya, substansi dan rumusan Raperwali telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, terdapat beberapa catatan terkait teknik penyusunan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Selain itu, pada aspek materi muatan, tim perancang juga memberikan sejumlah catatan perbaikan agar norma yang dibentuk tidak menimbulkan pertentangan hukum. Pihak pemrakarsa menerima seluruh masukan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan perbaikan terhadap draft Raperwako.

Rapat harmonisasi ditutup dengan penandatanganan paraf bersama atas dua eksemplar draft Raperwako yang telah disempurnakan, serta dilaksanakan serah terima berita acara harmonisasi antara kedua pihak.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pangiling, dalam keterangannya menyatakan,

“Harmonisasi ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kami mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kota Prabumulih yang responsif dalam menerima dan menindaklanjuti masukan teknis yang diberikan.”

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Prabumulih, Aris Priadi, mengungkapkan,

“Kami berkomitmen untuk segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Walikota ini sesuai dengan hasil harmonisasi, agar dapat segera diterapkan demi meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.”

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Agato PP Simamora, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan harmonisasi ini.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Harmonisasi ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis hukum yang baik. Kanwil Kemenkum Sumsel selalu siap menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan hukum di daerah”.

Palembang. Penyusunan Renstra menjadi hal penting bagi Kementerian Hukum sebagai acuan dalam mencapai visi misi lima tahun kedepan. Renstra Kemenkumham Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) pembangunan hukum nasional, yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja yang terukur dan berkelanjutan di seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dari Graha Pengayoman Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, Selasa (29/4).

Dalam giat proses penyusunan Renstra tersebut, Kanwil Sumsel berkesempatan untuk melakukan audiensi secara virtual dengan Wakil Menteri Hukum bersama dengan tiga Kanwil lainnya yakni Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora menyatakan, jajarannya siap mendukung penuh penyusunan Renstra di wilayah dengan metode stimulus akselerasi ditengah keterbatasan anggaran. Kakanwil Agato memaparkan beberapa capaian penting pada triwulan I yang sudah terlaksana di wilayahnya, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga pelosok desa.

“Pada pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Sumsel telah membentuk Posbankum terbanyak diantara seluruh Kanwil yaitu 401 Posbankum, sehingga menurutnya program ini dapat menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum. Mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi ide sehingga kita semua mendapat penguatan dari kegiatan ini dan menghasilkan Renstra tematik yang tepat” lanjutnya.

Menanggapi masukan ini, Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemda dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program Posbankum. Wamenkum juga berharap adanya masukan-masukan dari Kanwil Sumsel untuk mencapai keberhasilan ini agar dapat diikuti di Kanwil lainnya.
“Bantuan hukum sangat penting sekali terutama dalam mencapai misi Kemenkum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.“

Selain daripada program ini, Kakanwil Agato kedepan juga akan fokus pada program pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Beberapa inovasi yang akan dilaksanakan yakni penyebarluasan informasi hukum layanan Kemenkum secara digital yang terintegrasi denga barcode, guna meningkatkan jumlah permohonan layanan hukum di wilayah Sumsel. Selain itu juga, mendorong sertifikasi mall/pusat perbelanjaan, pendaftaran badan usaha dan fidusia.

“beberapa target sudah kita tetapkan untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan II. Oleh karenanya, kerjasama UMKM dan eksternal dalam pendaftaran layanan hukum yang ada di Kanwil Sumsel”, tegas Agato.

Palembang. Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan kick off meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, yang terpusat di Gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta. Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling dan jajaran, turut mengikuti secara virtual, Selasa (29/4).

Kegiatan tersebut diawali dengan Laporan dan penyampaian konsep Renstra Kementerian Hukum 2025-2029 dan Proses Bisnis Kementerian Hukum oleh Sekertaris Jendrel Kementerian Hukum Nico Afinta yang menyatakan bahwa Renstra Kementerian Hukum bertujuan untuk mendukung tujuan besar yakni meningkatknya Pertumbuhan Ekonomi Nasional serta Menjaga Kedaulatan NKRI.

Renstra tersebut diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum yakni terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan nasional, serta Misi Kemenkum.
“Ada dua misi utama Kementerian: menciptakan kepastian hukum yang merata di seluruh wilayah NKRI serta melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Rencana ini juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk transformasi digital layanan hukum, pemanfaatan data korporasi dan daktiloskopi untuk penegakan hukum, serta penguatan peran Kementerian sebagai Badan Regulasi Nasional,” papar Nico Afinta.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Arahan Menteri Hukum sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Resntra harus bersifat tematik dan disesuaikan dengan tujuan rencana pembangunan 20 tahun kedepan, menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden poin ke-7 yang sejalan dengan reformasi politik dan hukum adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis yang akan kita susun. Bahwa yang namanya renstra bukan hanya sekedar dokumen administratif maupun rencana tertulis, tetapi yang paling penting adalah komitmen dan kesetiaan kepada cita-cita Kementerian”, tegas Menkum Republik Indonesia.

Kepada seluruh jajarannya baik di Pusat dan Kantor Wilayah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga berpesan untuk menjadi tim yang kuat ketika telah diamanahkan, melakukan kontrol dan audit terhadap seluruh program kerja yang dijalankan, dan tidak akan melakukan intervensi terhadap kegiatan yang telah disusun, serta harus menjadi contoh baik pada lingkungan sekitar.

Turut hadir secara terpisah, para pejabat Manajerial Kanwil diantaranya Kepala Bagian TU&Umum Bulan Mahardika Subekti dan staff. Kegiatan ini dilanjutkan dengan audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum. Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen mendukung penuh terciptanya rencana strategis Kementerian Hukum 2025-2029 yang diikuti dengan penyelarasan proses bisnis dan SOP di lingkup Kementerian Hukum.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat meluaskan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan.

Nota kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN ini nantinya akan menjadi pedoman, serta dasar kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi pengguna layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual terhadap program JKN.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, publikasi, dan edukasi mengenai program JKN; pertukaran data dan informasi yang relevan; sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis masing-masing pihak; serta kerja sama lainnya yang akan disepakati kemudian.

“Ruang lingkup ini tentu tidak sekadar soal pertukaran data, tapi juga kolaborasi program antara Kemenkum dan BPJS Kesehatan. Itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi semua yang kita lakukan, tentu semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Supratman usai menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Kamis (24/04/2025) di kantor pusat BPJS Kesehatan.

Kemenkum, lanjut Supratman, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada seluruh kementerian/lembaga negara. Dukungan tersebut di antaranya terkait perubahan-perubahan regulasi untuk menguatkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk BPJS.

“Kita akan memberi dukungan menyangkut kebutuhan BPJS Kesehatan, mungkin di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan di bidang regulasi yang memperkuat posisi BPJS Kesehatan untuk terus bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat dari BPJS Kesehatan ataupun juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Supratman.

“Terkait dengan kolaborasi program, tentu BPJS Kesehatan punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong-royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, juga diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru JKN, maupun kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan. Sebagai informasi per 1 April 2025, jumlah peserta program JKN mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13 persen dari total penduduk.

“Sekarang di Kemenkum kita punya layanan administrasi hukum umum, serta layanan kekayaan intelektual. Mungkin ada data yang bisa dihubungkan atau diintegrasikan antara Kemenkum dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data kepesertaan yang kurang dua persen, dan sekaligus menjaga kepesertaan itu bisa tetap bertahan, jangan sampai berkurang. Tentu Kemenkum akan memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan di Kemenkum,” jelas Supratman.

Sementara itu Ghufron berharap ke depan, kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan program JKN. Misalnya pemanfaatan data yang relevan dan akurat dari Kemenkum, BPJS Kesehatan akan dapat mengidentifikasi segmentasi masyarakat yang belum terjangkau oleh program ini.

“Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan kerja sama ke depannya kami harapkan kualitas dari cakupan kepesertaan semakin baik," ucap Ghufron.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi kedua instansi dalam meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual dalam program JKN. Adapun pelaksanaan nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang bersifat teknis.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, menghadiri acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumsel pada Senin (28/4), bertempat di Lapas Kelas I Palembang.

Tema Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 tahun ini adalah “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”, yang menggarisbawahi komitmen seluruh insan pemasyarakatan untuk terus berkontribusi nyata dalam pembinaan, reintegrasi sosial, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ini seharusnya menjadi momen untuk refleksi bagi para petugas pemasyarakatan terkait dengan kinerja yang telah dilakukan.

“Mari jadikan peringatan ini sebagai kesempatan untuk merenung dan berupaya menciptakan Pemasyarakatan yang lebih bermanfaat bagi warga binaan dan masyarakat secara luas,” ujar Menteri Imipas.

Ia melanjutkan, bahwa Hari Bakti Pemasyarakatan bukan hanya momentum seremonial, tetapi menjadi pengingat atas peran strategis pemasyarakatan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

“Apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di Pemasyarakatan, pertahankan dan jika memungkinkan, tingkatkan," ujarnya melalui kanal zoom meeting.

Kegiatan tasyakuran tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada UPT Lapas, Bapas dan LPKA terbaik, pegawai berprestasi, mitra kerja lapas/rutan yang berkontribusi dalam pembinaan serta pemberian bansos kepada masyarakat kurang mampu di lingkungan Lapas Kelas I Palembang.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti sangat mengapresiasi giat tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagai instansi yang pernah berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkum Sumsel siap bersinergi dan menyukseskan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Senin (28/4).

Kegiatan Musrenbang yang berlangsung di Grand Balroom Novotel Palembang ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mendukung penyusunan program prioritas pembangunan daerah.

Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar kegiatan ritual tahunan. "Musrenbang harus menjadi ruang nyata untuk menyusun program-program yang solutif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap usulan yang muncul dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan," ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan capaian kinerja Provinsi Sumatera Selatan selama tahun-tahun sebelumnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Juga memaparkan 7 Misi Sumsel Tahun 2025–2029.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid KI, Yenni menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. "Kami siap mendukung program pembangunan daerah melalui penguatan layanan kekayaan intelektual, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah," ujarnya.

Sementara itu, melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora berharap dapat mendorong integrasi program-program strategis di bidang hukum dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

"Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program-program prioritas nasional. Kanwil Kemenkum Sumsel siap bersinergi dalam mendukung pembangunan yang berbasis hukum demi mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih maju dan berdaya saing," tegas Agato.

Palembang - Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 April. Dalam rangka memeriahkan kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan dan Penutupan Kegiatan.

Kegiatan diawali dari rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni beserta JFT Ahli Kekayaan Intelektual dan JFU Kekayaan Intelektual. Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses.Rapat persiapan membahas tentang lokasi yang akan dilaksanakan pembukaan hari kekayaan intelektual,sarana prasarana kegiatan,dan petugas yang bertugas di tempat kegiatan. Adapun dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di PTC (Palembang Trade Center) dan PIM (Palembang Indah Mall) dikarenakan ke dua pusat perbelanjaan tersebut yang paling banyak diminati masyarakat sehingga diharapkan kanwil Kemenkum Sumsel dapat menjangkau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kekayaan intelektual.

Pada hari ini, Sabtu (26/04/2025) dilaksanakan pembukaan yang berpusat di Atrium Palembang Trade Center (PTC) yang dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, Kepala bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, kepala bagian tata usaha dan umum,bulan Mahardika subekti, pengelola PTC mall, Erwin beserta para pegawai Kemenkum Sumsel.

Dalam pelaksanaan Kegiatan, petugas dibagi menjadi 2 (Dua) pusat perbelanjaan yaitu PTC dan PIM. Layanan yang dibuka yaitu layanan pendaftaran KI,Layanan Konsultasi KI, Layanan asistensi dan Penelusuran KI, layanan pengaduan dan pelanggaran KI.

Dengan mengangkat tema "Majukan Indonesia dengan karya kreatif dan inovatif anak bangsa yang terlindungi di era digital" DJKI menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI secara gratis, Mobile IP Clinic di seluruh Kantor Wilayah, Publikasi hari KI sedunia, Lomba padus Mars DJKI, Bazar dan santunan anak Yatim sebanyak 40 orang. Di tahun 2025, pada triwulan I, DJKI telah mencatat kinerja sebanyak 70.838 permohonan dan 12 webinar Kekayaan Intelektual. Di Tahun 2025, atas amanat Bappenas dalam menyusun Rancangan Perpres terkait Peta Jalan Pengembangan KI di Indonesia. terakhir, pencapaian ini merupakan dukungan dan kerja keras dari seluruh Kanwil dalam memberikan kinerja terbaik pembangunan sistem KI di wilayah masing-masing dan mengapresiasi seluruh jajaran di DJKI dan Kanwil.

Disampaikan, Razilu bahwa pada hari ini diluncurkan kegiatan Mobile IP Clinic serentak di seluruh Kanwil, sekaligus membuka kegiatan Mobile IP Clinic serentak di seluruh Kanwil dalam peringatan hari KI Sedunia secara resmi.

Sampat Tanggal 25 April 2025,di sumatera Selatan terdapat 197 Permohonan Merek, 14 Permohonan paten, 1 Permohonan Desain Industri, 789 Permohonan Hak Cipta, 1 Permohonan Indikasi Geografis. Hingga saat ini terdapat 7 Indikasi Geografis terdaftar dan 16 potensi IndiGeo, 74 KI Komunal tercatat. Pada saat ini terdapat 5 kab/ kota yang telah mengatur KI dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora menyampaikan "urgensi pelindungan kekayaan intelektual salah satunya yaitu sebagai hak ekslusif yang diberikan kepada pemilik KI seperti pemegang sertifikat merek yang dapat melarang orang lain menggunakan mereknya tanpa izin". Kakanwil mendorong melalui MIC bahwa layanan KI sudah secara digital sehingga memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya.

Palembang - Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC). Kegiatan ini diwujudkan melalui pembukaan stan pelayanan hukum yang berlokasi di dua pusat perbelanjaan strategis di Kota Palembang, yaitu Palembang Trade Center (PTC) dan Palembang Indah Mall (PIM), pada hari Sabtu (26/4).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya proaktif pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat luas. Menurutnya, layanan yang selama ini terkesan formal dan terpusat di kantor pemerintah, kini dihadirkan langsung di ruang publik untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM, pelajar, akademisi, serta para inovator dan kreator lokal.

Ia menambahkan bahwa MIPC adalah bentuk inovasi pelayanan jemput bola yang tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang.

“Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung memperoleh berbagai informasi dan layanan terkait kekayaan intelektual, seperti konsultasi pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Selain itu, kami juga menyediakan asistensi penelusuran KI untuk mengetahui status kepemilikan atas suatu merek atau paten, serta membuka ruang pengaduan jika terdapat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual,” terang Alkana Yudha lebih lanjut.

Stan pelayanan yang dibuka di dua mall tersebut menyediakan petugas khusus dari Kanwil Kemenkum Sumsel yang siap melayani dan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Tidak sedikit pelaku UMKM yang hadir memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi mengenai pendaftaran merek dagang produk mereka, sebagai bentuk perlindungan hukum atas usaha yang mereka bangun.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat pengunjung mall yang merasa lebih mudah dan nyaman dalam mengakses informasi hukum terkait kekayaan intelektual tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang KI.

Dengan semangat memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato P P Simamora mengatakan bahwa kegiatan MIPC ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun budaya sadar kekayaan intelektual di tengah masyarakat, serta mendorong terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Palembang – Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic di dua lokasi, yakni Palembang Trade Center (PTC) dan Palembang Indah Mall (PIM).

Penyelenggaraan Mobile IP Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak ini merupakan salah satu upaya percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas perlindungan KI, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Selama kegiatan berlangsung, Mobile IP Clinic memberikan berbagai layanan, seperti konsultasi, asistensi, pendampingan pendaftaran, penelusuran, hingga layanan pengaduan terkait Kekayaan Intelektual.

Program ini juga bertujuan untuk menginisiasi hadirnya layanan-layanan KI secara merata, serta mendorong potensi KI sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Agato PP Simamora yang hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat.

“Mobile IP Clinic ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Kami berharap, dengan layanan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual yang mereka miliki,” ujar Agato.

Diharapkan, Mobile IP Clinic dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan budaya inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, khususnya di Sumatera Selatan, serta meningkatkan kesadaran bahwa Kekayaan Intelektual adalah aset penting dalam pengembangan bisnis dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Palembang - Dalam rangka memperingati hari kekayaan intelektual sedunia yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengadakan Mobile Intellectual Property Clinic secara serentak di seluruh Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut berpartisipasi dengan mengadakan MIP Clinic di dua lokasi yaitu Palembang Trade Center (PTC) Mall Palembang dan Palembang Indah Mall (PIM).

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan IP Day 2025 mengatakan bahwa ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. “Ditjen KI terus memperkuat ekosistem KI di Indonesia melalui inovasi-inovasi yang telah dilakukan melalui layanan digital terintegrasi POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta),” ungkap Menkum.

“Kemudian juga dilakukan penguatan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI secara gratis dan Klinik KI Bergerak/Mobile IP Clinic yang bergerak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta menyusun roadmap KI dalam pembangunan ekosistem kreatif di Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional,” lanjutnya.

Rangkaian Peringatan Hari KI Sedunia 2025 ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal KI, Razilu. Razilu menyampaikan, pada IP Day 2025 ini Organisasi Internasional Kekayaan Intelektual/WIPO (World Intelectual Property Organisation) mengangkat tema global Intellectual Property and Music: Feel The Beat of IP, sehingga DJKI selaku otoritas KI di Indonesia menyesuaikan dengn tema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”.

Selanjutnya, Razilu juga menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun istimewa dimana ditetapkan sebagai tahun tematik hak cipta dan desain industri. “Dalam upaya melaksanakan visi tersebut, terdapat program unggulan dan prioritas yang telah ditetapkan.  Dalam peringatan hari KI Sedunia, DJKI menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI secara gratis, Mobile IP Clinic di seluruh Kantor Wilayah, Publikasi hari KI sedunia, Lomba paduan suara Mars DJKI, Bazar dan santunan anak Yatim sebanyak 40 orang,” ujar Razilu.

“Di tahun 2025, pada triwulan I, DJKI telah mencatat kinerja sebanyak 70.838 permohonan dan 12 webinar Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, atas amanat Bappenas dalam menyusun Rancangan Perpres terkait Peta Jalan Pengembangan KI di Indonesia.  Ppencapaian ini merupakan dukungan dan kerja keras dari seluruh Kanwil dalam memberikan kinerja terbaik pembangunan sistem KI di wilayah masing-masing dan mengapresiasi seluruh jajaran di DJKI dan Kanwil,” tutupnya.

Usai mengikuti kegiatan pembukaan secara virtual di PTC Palembang, Kakanwil Agato menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung kemajuan kekayaan intelektual di daerah.

"Kekayaan intelektual merupakan pendorong utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi. Kami berkomitmen untuk terus memberikan edukasi, fasilitasi pendaftaran, serta perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, kreator, dan inovator di Sumatera Selatan," ujar Agato.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Manajemen Pengelola PTC, Erwin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel.