Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBD, Senin (2/3/2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Turut hadir jajaran Pemerintah Kabupaten PALI, antara lain Haryono, Muhamad Kazrin Faruk, Muhammad Antoni, Rina Anggraini, Septa Hardiansyah, serta Friska Sandhi.

Dalam pembahasan, pihak Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut sebagai pedoman dalam pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang jelas dan akuntabel dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel kemudian melakukan telaah dan harmonisasi terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan Raperbup dimaksud. Secara umum, materi muatan dinilai telah sesuai dengan kewenangan pembentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis penulisan yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menanggapi masukan tersebut, pihak pemrakarsa menyatakan persetujuannya dan berkomitmen untuk segera melakukan penyempurnaan draft sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Tim Perancang.

Kegiatan harmonisasi berlangsung dengan tertib dan lancar, ditandai dengan pencetakan draft rangkap dua yang telah diparaf oleh masing-masing pihak serta serah terima berita acara harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan kembali menegaskan perannya dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara sistematis, berkualitas, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Palembang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menghadiri rapat penyampaian hasil Penilaian Kompetensi (Penkom) bagi jabatan administrasi dan fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, Senin (2/3/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Teleconference Kanwil Sumsel.

Kakanwil didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, Koordinator Kepegawaian Tommy, serta Koordinator Humas Maya Agustina, bersama tim.

Rapat diawali dengan kata pengantar dari Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Kementerian Hukum RI, Eva Gantini. Dalam penyampaiannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta fasilitasi dari Kanwil Kemenkum Sumsel sehingga pelaksanaan penilaian kompetensi dapat berjalan dengan lancar.

Eva menjelaskan bahwa penilaian kompetensi dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu aspek potensi dan aspek kompetensi. Aspek potensi bertujuan untuk melihat kemampuan intelektual pegawai, termasuk kemampuan berpikir kritis, strategis, analitis, serta kapasitas dalam memahami dan memecahkan persoalan. Sementara itu, aspek kompetensi menilai kemampuan pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan penerapan kemampuan dalam aktivitas sehari-hari, seperti cara menyelesaikan masalah, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta keterampilan dalam bekerja secara efektif.

Selanjutnya, penyampaian hasil penilaian kompetensi disampaikan oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Saffar M. Godam. Dari total 60 pegawai yang mengikuti penilaian di Kanwil Kemenkum Sumsel, sebanyak 48 pegawai memperoleh kategori “Optimal”, 12 pegawai “Cukup Optimal”, dan tidak terdapat pegawai dengan kategori “Kurang Optimal”.

Capaian tersebut menunjukkan hasil yang membanggakan sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian kompetensi yang telah dilakukan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penilaian kompetensi di Kanwil Sumatera Selatan. Hasil ini menjadi acuan penting untuk mengukur potensi dan kompetensi masing-masing SDM. Kami merasa bangga karena 48 pegawai berada pada kategori optimal dan 12 pegawai cukup optimal. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Kakanwil.

Kakanwil juga berharap hasil penilaian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi pegawai ke depan, sehingga Kanwil Kemenkum Sumsel semakin siap menghadapi tantangan organisasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Inventarisasi Data Dukung oleh Tim Kerja pada Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan Tahun 2026, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, dan dihadiri oleh Koordinator Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan Phuput Mayasari, Tim Sekretariat Wilayah IRH Kanwil Kemenkum Sumsel, serta Tim Kerja IRH dari seluruh Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Nur’Ainun menegaskan bahwa pelaksanaan IRH tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus mampu mencerminkan kualitas regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebagai peserta penilaian diharapkan tidak sekadar berfokus pada kuantitas regulasi, melainkan juga pada kualitas, konsistensi, serta dampak nyata kebijakan terhadap kepastian dan keadilan hukum di daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkait periode pengunggahan data dukung oleh masing-masing Pemerintah Daerah melalui Aplikasi IRH. Disampaikan bahwa periode unggah data akan dibuka secara resmi mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026. Pemerintah daerah diimbau untuk mempersiapkan seluruh dokumen pendukung secara cermat dan tepat waktu, mengingat periode pengunggahan bertepatan dengan Hari Libur Raya Idul Fitri.

Selanjutnya, sesi diskusi interaktif digelar untuk membahas berbagai kendala maupun hambatan teknis yang dihadapi dalam penggunaan Aplikasi IRH. Berbagai pertanyaan dan masukan dari pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi guna memastikan kelancaran pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola hukum, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta ditutup oleh moderator dengan harapan seluruh pemerintah daerah dapat mengikuti tahapan penilaian IRH secara optimal dan tepat waktu.

PALEMBANG – Melanjutkan rangkaian edukasi publik mengenai kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kementerian Hukum Sumsel) kembali menyapa masyarakat melalui gelombang udara. Pada Jumat (27/2), tim pakar hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumsel hadir dalam Live Talkshow di Radio Sonora FM Palembang untuk mengupas tuntas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para kreator lokal agar lebih peduli terhadap perlindungan hukum atas karya-karya orisinal mereka.

Hadir sebagai narasumber utama, Fitri Asnita, yang merupakan Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus Guru Kekayaan Intelektual (RuKI). Dalam bincang santai tersebut, Fitri menjelaskan secara komprehensif mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta. Cakupannya sangat luas, mulai dari karya tulis, seni rupa seperti lukisan dan batik, karya arsitektur, musik, hingga karya kekinian seperti permainan video (video games) dan program komputer. Edukasi ini memberikan gambaran jelas bagi masyarakat bahwa setiap hasil kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki nilai hukum yang harus dijaga.

Lebih lanjut, narasumber menekankan pentingnya pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Secara ekonomi, pencatatan ini memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa atau pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Dengan tercatat dalam database resmi, pemilik karya memiliki bukti otentik yang kuat di pengadilan. Ini bukan sekadar surat, tapi memberikan rasa aman bagi pencipta karena masa perlindungannya yang sangat lama," jelas Fitri. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penindakan hukum setelah pelanggaran terjadi.

Menariknya, pembicaraan juga menyinggung masa berlaku perlindungan hak cipta yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Untuk karya lagu atau musik, perlindungan diberikan sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Sementara itu, untuk program komputer, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, dan bagi pelaku pertunjukan, hak terkait berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan. Perbedaan durasi ini menunjukkan betapa negara sangat menghargai jerih payah intelektual setiap individu sesuai dengan karakteristik karyanya.

Acara yang berlangsung selama satu jam ini mendapat respons positif dari pendengar, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar kanal YouTube Sonora FM Palembang. Sesi tanya jawab tersebut menjadi ajang konsultasi gratis bagi warga yang ingin mengetahui teknis pencatatan hak cipta secara daring. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumsel berharap ekosistem kreatif di Sumatera Selatan semakin tumbuh subur dengan pondasi perlindungan hukum yang kokoh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pemahaman akan Hak Cipta adalah kunci bagi para inovator dan seniman untuk sejahtera di era digital.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, Kamis (26/02/2026), pukul 14.30 WIB s.d. selesai, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nanang Nurzaman, selaku pemrakarsa yang mengajukan permohonan harmonisasi.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa perubahan Peraturan Bupati ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kebijakan tambahan penghasilan ASN agar tetap selaras dengan dinamika regulasi serta kebutuhan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan penelaahan terhadap substansi, rumusan norma, serta teknik penyusunan peraturan. Secara umum, Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah sesuai dengan kewenangan pembentukannya dan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa regulasi terkait tambahan penghasilan ASN harus disusun secara cermat dan akuntabel karena berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan daerah serta kinerja aparatur.

“Perubahan kebijakan tambahan penghasilan ASN harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Harmonisasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum serta mendukung peningkatan kinerja aparatur secara profesional,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan rapat berjalan dengan baik dan kondusif. Di akhir kegiatan, draft Raperkada dicetak rangkap dua, diparaf oleh masing-masing pihak, serta dilakukan serah terima berita acara harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (26/02/2026), pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Direktur RSUD Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam pembahasan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan SiLPA BLUD RSUD, sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan penelaahan terhadap substansi, rumusan norma, serta teknik penyusunan peraturan. Secara umum, materi muatan Raperbup telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan teknis yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BLUD harus memiliki dasar regulasi yang kuat dan terukur.

“Pengaturan mengenai SiLPA BLUD tidak boleh menimbulkan multitafsir. Regulasi harus dirumuskan secara jelas agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya sah secara formil, tetapi juga efektif dalam implementasinya. “Kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum,” ujar Kakanwil.

Rapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Di akhir kegiatan, draft Raperbup dicetak rangkap dua, diparaf oleh masing-masing pihak, serta dilakukan serah terima berita acara harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penugasan Perseroda PT Sumsel Energi Gemilang untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang) di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Kamis (26/02/2026), bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, serta dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM, Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut atas permohonan penelitian dan harmonisasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan pergub dimaksud. Dalam pembahasan disampaikan bahwa penugasan kepada Perseroda PT Sumsel Energi Gemilang merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta penguatan peran BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan kawasan pelabuhan sebagai simpul logistik strategis di Sumatera Selatan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel memberikan sejumlah masukan penting, antara lain terkait kesesuaian dasar hukum penugasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perumusan norma mengenai ruang lingkup penugasan, pembiayaan dan mekanisme pengelolaan, penegasan bentuk penugasan agar selaras dengan ketentuan mengenai BUMD dan pengelolaan aset daerah, serta penyempurnaan sistematika dan teknik penyusunan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa harmonisasi ini memiliki arti strategis dalam memastikan proyek pembangunan berjalan di atas landasan hukum yang kuat.

“Penugasan kepada Perseroda harus memiliki kepastian hukum yang jelas, baik dari sisi kewenangan, ruang lingkup, maupun mekanisme pengelolaannya. Harmonisasi ini penting untuk menjamin akuntabilitas serta meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan proyek strategis yang berdampak luas terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, regulasi yang mengaturnya harus disusun secara komprehensif dan cermat agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik masukan yang diberikan dan menyatakan komitmen untuk menyempurnakan rancangan tersebut sesuai hasil harmonisasi sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

PALEMBANG – Mendekati batas akhir masa registrasi ulang yang ditetapkan pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kementerian Hukum Sumsel) mengambil langkah proaktif dengan menggelar pendampingan pembaharuan akun e-Layanan Notaris. Bertempat di Ruang VIP Tamu Lantai III, Kamis (26/2), jajaran Divisi Pelayanan Hukum memberikan asistensi langsung kepada para notaris di Sumatera Selatan yang mengalami kendala teknis dalam proses pembaruan data akun mereka.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang mewajibkan seluruh notaris di Indonesia untuk melakukan registrasi ulang akun e-Layanan. Proses pembaharuan ini telah dibuka sejak 12 Januari 2026 dan akan berakhir pada 28 Februari 2026. Langkah ini diambil secara nasional untuk meningkatkan sistem keamanan data serta mengoptimalkan kualitas layanan administrasi hukum yang berbasis digital.

Hadir memimpin jalannya pendampingan, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bapak Gunawan, bersama tim teknis yang terdiri dari Riyan Citra Utami, A. Jefriansyah Corrie, dan Purna Yudha Rujito. Sinergi ini semakin kuat dengan kehadiran Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hari Fadly Basir. Kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sumsel dan MPW Notaris ini difokuskan untuk membantu para notaris yang masih kesulitan melakukan validasi data maupun verifikasi identitas pada sistem terbaru.

Dalam sesi pendampingan tersebut, para notaris dipandu langkah demi langkah melalui tautan resmi https://elayanan.ahu.go.id/daftarulang/pilih-peran. Proses diawali dengan pemilihan profesi, diikuti dengan validasi menggunakan username dan password lama. Tahapan yang paling krusial adalah verifikasi wajah (face recognition) dan aktivasi akun, yang bertujuan untuk memastikan bahwa akses layanan AHU benar-benar digunakan oleh pejabat yang bersangkutan secara sah dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak lain.

Hingga saat ini, tim pendamping terus bekerja ekstra untuk memastikan seluruh notaris di wilayah Sumatera Selatan dapat menyelesaikan kewajiban registrasi ulang sebelum tenggat waktu berakhir pada akhir Februari. Kanwil Kementerian Hukum Sumsel berkomitmen untuk memberikan solusi atas setiap kendala yang muncul, baik terkait sinkronisasi data kependudukan maupun kendala perangkat teknis, demi menjamin kelancaran layanan notariat bagi masyarakat luas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pembaharuan akun ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya menjaga integritas dan keamanan profesi notaris di era digital.

*Palembang.* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima konsultasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait tata cara pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan melalui Sistem Informasi Laporan Layanan Posbankum, Rabu (25/2).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Koordinator Penyuluh Hukum ini dihadiri oleh JFT Analis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Banyuasin, Bayu Firmansyah, beserta tim, dan diterima langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Nursyiah dan jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pelaporan layanan Posbankum di Kabupaten Banyuasin masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jaringan internet serta dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Berdasarkan data per 24 Februari 2026, dari 313 Posbankum yang ada, baru 32 yang melaporkan layanan. Capaian ini dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan bantuan hukum dapat terukur dan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel mendorong komitmen pelaporan secara rutin serta memberikan solusi melalui pendampingan teknis, termasuk pengisian formulir manual yang selanjutnya dapat diinput ke dalam sistem.

Selain itu, Penyuluh Hukum juga memberikan pendampingan langsung kepada operator Setda Banyuasin terkait tata cara pelaporan secara daring melalui aplikasi Posbankum pada laman https://app.posbankum.bphn.go.id/form

“Sebagai tindak lanjut, akan kami agendakan audiensi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin guna mempercepat pelaporan layanan Posbankum,” ujar Nursyiah.

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian menekankan pentingnya komitmen seluruh Posbankum di Kabupaten Banyuasin untuk aktif melaporkan setiap layanan yang diberikan. Menurutnya, pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas serta dasar evaluasi guna memastikan layanan bantuan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melakukan kunjungan koordinasi strategis ke Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Sekretariat Jenderal Kemenkum RI. Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, beserta jajaran tim humas. Kedatangan Kakanwil beserta rombongan diterima langsung secara hangat oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, di ruang kerjanya.

​Pertemuan tersebut menjadi ajang penguatan komunikasi publik di tengah transformasi organisasi kementerian. Dalam diskusi yang berlangsung akrab, Maju Amintas Siburian bersama Ronald Lumbuun membahas berbagai langkah taktis terkait penguatan manajemen media sosial agar lebih adaptif dan informatif bagi masyarakat. Selain itu, ditekankan pula pentingnya memperluas jangkauan kerja sama dengan berbagai mitra media, baik media online maupun konvensional, guna memastikan setiap kebijakan dan prestasi Kemenkum di wilayah Sumatera Selatan dapat teramplifikasi secara luas dan positif.

​Ronald Lumbuun menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan arahan mengenai pentingnya konsistensi dalam meningkatkan standar publikasi di tingkat kantor wilayah. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta keselarasan narasi antara pusat dan daerah, sehingga keterbukaan informasi publik tetap terjaga secara optimal dan citra institusi semakin kuat di mata masyarakat.

​Menutup rangkaian koordinasi tersebut, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa penguatan humas adalah prioritas utama untuk membangun kepercayaan publik. "Kunjungan ini merupakan komitmen nyata untuk memastikan bahwa setiap informasi mengenai layanan hukum dan capaian kinerja di Sumatera Selatan dikelola secara profesional, transparan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui strategi publikasi yang lebih modern dan terintegrasi," ujar Kakanwil.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan Supervisi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Kamis (26/2/2026), bertempat di Aula Kantor Camat Bukit Kecil.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Bukit Kecil, Yuli Muliani, S.STP., M.M., tujuh Lurah se-Kecamatan Bukit Kecil, operator kelurahan, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam sambutannya, Sekretaris Camat Bukit Kecil menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan mendukung penuh upaya peningkatan akses terhadap keadilan melalui layanan Posbankum. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, paralegal, dan masyarakat agar layanan dapat berjalan optimal. Para lurah dan operator juga diharapkan dapat mendokumentasikan setiap layanan dengan baik serta melaporkannya melalui laman BPHN yang telah ditentukan, serta aktif berdiskusi apabila masih terdapat kendala teknis di lapangan.

Materi supervisi disampaikan oleh Selvintrin, Penyuluh Hukum Ahli Madya, yang memaparkan pembaruan data layanan Posbankum pada dashboard BPHN serta mendorong keaktifan lurah dan paralegal dalam melakukan pelaporan. Ia juga menjelaskan kategori layanan Posbankum agar setiap kelurahan dapat menyiapkan data dukung yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan praktik pengisian laporan layanan Posbankum secara langsung oleh Tim Penyuluh Hukum, yakni Nelly Rusmania, Chandra, dan Dian Merdiansyah, guna memastikan operator kelurahan memahami tata cara penginputan data secara tepat dan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kecamatan Bukit Kecil dalam mendukung optimalisasi Posbankum. Ia menegaskan bahwa supervisi ini merupakan bagian dari upaya memastikan layanan bantuan hukum benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Posbankum adalah garda terdepan pelayanan hukum di tingkat kelurahan. Kami mendorong agar setiap layanan tidak hanya dilaksanakan dengan baik, tetapi juga terdokumentasi dan terlaporkan secara akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan layanan Posbankum di Kecamatan Bukit Kecil semakin optimal, tertib administrasi, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus menggencarkan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) kepada masyarakat luas. Pada Kamis (26/2), jajaran Divisi Pelayanan Hukum menyambangi studio Radio Sonora FM Palembang untuk menggelar Live Talkshow interaktif. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi utama yang mengupas tuntas isu strategis: perlindungan merek bagi pelaku usaha dan mekanisme royalti lagu/musik di era digital.

Sesi pertama yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB menghadirkan narasumber Shintia Wuti (Analis Permohonan KI) dan M. Andrey Kurniawan (Analis KI Pertama). Dalam paparannya, ditekankan bahwa Indonesia menganut prinsip First to File dalam pendaftaran merek. Artinya, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan ke DJKI, bukan kepada pengguna pertama. "Merek adalah aset tak berwujud yang membangun reputasi bisnis. Dengan terdaftar, pemilik memiliki hak eksklusif dan daya beda yang kuat di tengah persaingan pasar," ujar Shintia. Tercatat, antusiasme warga Palembang cukup tinggi dengan adanya 89 permohonan merek yang masuk sepanjang tahun 2026 ini.

Memasuki sesi kedua pada pukul 11.00 hingga 12.00 WIB, pembahasan beralih ke ranah hak cipta dengan narasumber Yogi Prasetyo (Dokumentalis Hukum) dan Hilda Mega (Analis KI). Sesi ini mengulas tajam mengenai "Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik: Hak Ekonomi Pencipta di Era Digital". Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial di ruang publik wajib memberikan royalti sebagai imbalan hak ekonomi kepada pencipta. Mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti ini dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Lebih lanjut, para narasumber menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta lagu di Indonesia sangatlah panjang, yakni berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pendaftaran karya musik bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya memastikan kepemilikan hak yang jelas dan transparan. Di era digital saat ini, di mana karya sangat mudah diakses, pendaftaran menjadi tameng utama bagi para musisi agar tetap mendapatkan hak ekonominya secara adil.

Kedua sesi talkshow tersebut berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan yang masuk melalui saluran telepon maupun kolom komentar di kanal YouTube Sonora FM Palembang. Masyarakat sangat antusias menanyakan langkah-langkah praktis pendaftaran hingga solusi atas sengketa merek yang sering terjadi di tingkat lokal. Kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel di media massa diharapkan mampu meningkatkan indeks kesadaran hukum masyarakat sehingga potensi ekonomi kreatif di Sumatera Selatan dapat terus tumbuh dengan perlindungan hukum yang maksimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas langkah jemput bola yang dilakukan timnya dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. "Penyebarluasan informasi melalui radio adalah cara efektif untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga para seniman. Saya ingin masyarakat Sumatera Selatan sadar bahwa Kekayaan Intelektual adalah aset berharga yang harus diproteksi sejak dini. Jangan menunggu ada sengketa baru bertindak. Mari daftarkan merek dan karya cipta Anda sekarang, karena kepastian hukum adalah pondasi utama dalam membangun bisnis dan ekosistem kreatif yang berkelanjutan." — Maju Amintas Siburian.