Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Launching SuperApp Kementerian Hukum, serta Pencanangan Fasilitator P4GN Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (8/4).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, hadir secara langsung di Serang, Banten, dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, serta penguatan layanan hukum berbasis desa dan kelurahan. Peresmian Posbankum menjadi langkah konkret dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, peluncuran SuperApp Kementerian Hukum diharapkan mampu mendorong transformasi digital dalam pelayanan hukum, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam keterangannya, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

“Kanwil Kemenkum Sumsel siap mendukung penuh implementasi Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Dengan hadirnya SuperApp, pelayanan hukum akan semakin mudah dijangkau dan transparan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pencanangan fasilitator P4GN menjadi bagian penting dalam upaya bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, guna menyukseskan program ini,” tambahnya.

Kegiatan ini turut melibatkan Kepala Desa/Lurah, Paralegal, Organisasi Bantuan Hukum, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan layanan bantuan hukum serta kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berkeadilan.

PALEMBANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menerima kunjungan kerja strategis dari Tim Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Selasa (7/4). Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, pertemuan ini difokuskan pada penguatan prosedur pendirian badan hukum serta mekanisme pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi partai politik. Koordinasi ini menjadi langkah krusial dalam memastikan setiap organisasi politik di wilayah Sumatera Selatan memiliki landasan hukum yang sah dan terverifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik yang dipimpin oleh Titik Susiawati memaparkan ketentuan fundamental terkait pendirian partai politik baru. Sesuai regulasi, partai politik wajib didirikan oleh sekurang-kurangnya 30 Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Selain itu, untuk memperoleh status badan hukum, partai politik harus memenuhi persyaratan administratif yang ketat, mulai dari kepemilikan akta notaris, lambang partai, hingga sebaran kepengurusan yang menjangkau minimal 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan di setiap wilayah.

Titik Susiawati juga menekankan peran vital Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai instrumen legalitas administratif kepengurusan partai di setiap tingkatan. SKT bukan sekadar dokumen formal, melainkan sarana koordinasi utama antara Kanwil Kemenkum dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam melakukan pengawasan dan validasi data lapangan. Dengan adanya SKT yang akurat, pemerintah dapat menjamin ketertiban dokumentasi partai politik di daerah sebagai dasar pencatatan nasional yang terintegrasi.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, menegaskan komitmen jajarannya untuk memastikan seluruh layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Sumatera Selatan berjalan secara profesional. Fokus utama Kanwil Kemenkum Sumsel adalah memberikan pelayanan yang berorientasi pada kualitas dan akuntabilitas. Sinergi yang terbangun antara pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung stabilitas kehidupan demokrasi di Bumi Sriwijaya.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang penyamaan persepsi agar tidak terjadi disparitas prosedur dalam pelayanan pendaftaran partai politik. Keseragaman administrasi hukum di seluruh wilayah Indonesia merupakan target utama yang harus dicapai guna menghindari kendala hukum di masa depan. Melalui verifikasi yang berjenjang dan transparan, Kanwil Kemenkum Sumsel berperan sebagai garda terdepan dalam memfilter legalitas organisasi politik sebelum berkiprah dalam kontestasi demokrasi nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kami siap melaksanakan setiap arahan teknis dari Ditjen AHU, khususnya Direktorat Tata Negara, terkait proses pendirian badan hukum partai politik di wilayah. Saya berkomitmen penuh untuk memimpin jajaran dalam menjalankan proses penerbitan SKT secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci utama agar proses hukum di bidang tata negara berjalan tertib dan seragam, demi menjaga marwah demokrasi serta kepastian hukum di Sumatera Selatan."

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Teleconference pada Rabu (08/04/2026).

Kegiatan pembukaan dipimpin oleh Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama Kementerian Hukum, Saffar Muhammad Godam, yang dalam arahannya menekankan pentingnya pelaksanaan penilaian kompetensi secara tertib, sesuai jadwal, serta menjunjung tinggi kejujuran selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa penilaian kompetensi ini merupakan bagian dari upaya penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia, yang bertujuan untuk memetakan kemampuan, keterampilan, serta perilaku pegawai secara objektif. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam mendukung proses kenaikan jenjang jabatan, perpindahan jabatan, serta pengembangan karier aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Sumsel turut mengikutsertakan empat pegawai dalam kegiatan ini, yaitu Dio Gestianda dalam rangka kenaikan jenjang jabatan, serta Yogi Prasetyo, Syafiq Aditya Pratama, dan Rizki Kurniawan dalam rangka perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang kekayaan intelektual.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan karier pegawai berjalan secara transparan dan berbasis kompetensi.

“Penilaian kompetensi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas. Dengan SDM yang kompeten, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas, khususnya di bidang kekayaan intelektual, guna mendukung peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berperan aktif dalam memastikan setiap regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan akuntabel. Pada Selasa (7/4), bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah, dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Prabumulih tentang Pendanaan Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Kota Prabumulih. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian pendanaan serta kelancaran pembinaan pemuda-pemudi terbaik daerah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Rapat dibuka oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Zainul Arifin, yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel. Dalam sesi pemaparan, Kepala Dinas BPKAD Kota Prabumulih, Wawan Gunawan, bersama Kepala Dinas Kesbangpol, Ahmad Daswan, menjelaskan urgensi pembentukan Raperwali ini. Kehadiran payung hukum setingkat Peraturan Walikota dinilai sangat penting untuk mengatur mekanisme penganggaran yang transparan dan tertib administrasi, mengingat peran strategis Paskibraka dalam memupuk jiwa nasionalisme generasi muda.

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel telah melakukan telaah mendalam terkait penyempurnaan substansi dan rumusan materi muatan pada draf tersebut. Berdasarkan hasil harmonisasi, Raperwali ini dinyatakan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan daerah dan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sinkronisasi ini memastikan bahwa alokasi anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih memiliki cantolan hukum yang sah dan tidak menyalahi prosedur keuangan negara.

Meski secara substansi sudah selaras, tim perancang memberikan catatan teknis terkait sistematika penulisan agar draf tersebut lebih sempurna. Perbaikan diarahkan agar seluruh teknik penyusunan mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketelitian pada teknik legislasi ini menjadi standar utama Kemenkum guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas, baku, dan mudah diinterpretasikan oleh pelaksana di lapangan.

Menanggapi masukan dari tim perancang, pihak Pemerintah Kota Prabumulih selaku pemrakarsa menyetujui seluruh catatan perbaikan yang diberikan. Kerja sama yang baik antara tim harmonisasi Kemenkum dengan OPD terkait menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan birokrasi yang efektif. Dengan dilakukannya perbaikan draf secara langsung, proses legalitas regulasi ini diharapkan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan program Paskibraka di Kota Prabumulih tahun 2026 dapat berjalan tanpa kendala administratif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasasi regulasi pendanaan Paskibraka Prabumulih ini adalah bentuk dukungan nyata kami dalam mencetak kader pemimpin bangsa yang berkarakter. Kami di Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembinaan generasi muda memiliki dasar hukum yang akuntabel dan transparan. Saya mengapresiasi proaktifnya Pemkot Prabumulih dalam menyusun regulasi ini, karena dengan aturan yang jelas, pembinaan ideologi bangsa melalui Paskibraka dapat terus berlanjut dengan tata kelola keuangan yang bersih dan terencana."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menjalankan peran vitalnya dalam penguatan regulasi daerah yang berkualitas. Pada Rabu (8/4), Tim Kerja Harmonisasi menggelar rapat koordinasi untuk membedah dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting milik Pemerintah Kota Palembang. Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan penyelarasan substansi hukum agar setiap pasal yang disusun memberikan pelindungan maksimal bagi hak anak serta efektivitas penanggulangan keadaan darurat di Kota Palembang.

Rapat dibuka secara resmi oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Zainul Arifin, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sumsel. Fokus pembahasan pertama adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Ibu Dewi Isnaini, memaparkan urgensi perubahan regulasi ini guna menyesuaikan standar nasional kota layak anak yang lebih komprehensif bagi tumbuh kembang generasi muda di Bumi Sriwijaya.

Selain isu perlindungan anak, tim juga melakukan harmonisasi terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran, serta Penyelamatan Kejadian Darurat Non-kebakaran. Regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum yang kuat bagi petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dalam melakukan tindakan respons cepat saat terjadi musibah. Sinergi antara standar operasional prosedur di lapangan dengan kepastian regulasi daerah menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil.

Dalam proses pembedahan draf, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan penyempurnaan menyeluruh pada aspek substansi dan rumusan materi muatan. Berdasarkan telaah hukum, kedua Raperda tersebut dinyatakan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan regulasi ini dinilai sinkron dengan kebutuhan lokal Kota Palembang yang terus berkembang menuju kota metropolitan yang aman dan inklusif.

Meski secara substansi telah selaras, tim perancang memberikan catatan teknis terkait penulisan dan sistematika draf agar lebih taat asas. Perbaikan diarahkan agar mengacu sepenuhnya pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menanggapi catatan tersebut, pihak Pemerintah Kota Palembang selaku pemrakarsa menyetujui seluruh masukan dan berkomitmen segera melakukan perbaikan draf sesuai dengan arahan tim ahli Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasi dua Raperda Kota Palembang ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kokoh dan tepat sasaran. Melalui penajaman substansi pada sektor perlindungan anak dan tanggap darurat kebakaran, kita sedang membangun fondasi bagi kota yang lebih aman dan sejahtera. Saya berharap dengan rampungnya proses harmonisasi ini, Pemkot Palembang segera menindaklanjutinya ke tahap pengundangan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat."

MARTAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus bergerak aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan aset daerah di seluruh penjuru Sumatera Selatan. Pada Selasa (7/4), tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Yenni, melakukan rangkaian kegiatan strategis di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Fokus utama kunjungan ini adalah pemetaan tingkat kerawanan pelanggaran KI serta inventarisasi potensi Indikasi Geografis (IndiGeo) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di wilayah tersebut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi di Polres OKU Timur guna memetakan potensi sengketa atau pelanggaran hukum di bidang KI. Tim Kanwil Kemenkum Sumsel diterima langsung oleh Kepala Unit Pidana Khusus, Bapak Tommi Diharta. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kepolisian menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan resmi dari masyarakat terkait pelanggaran KI. Meski demikian, jajaran Ditkrimsus Polres OKU Timur berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap tempat hiburan, karaoke, kafe, dan restoran sepanjang tahun 2026 guna memastikan kepatuhan terhadap pembayaran royalti lagu serta musik.

Sinergi antara penegak hukum dan Kanwil Kemenkum Sumsel dinilai krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pencipta karya. Melalui kolaborasi ini, kedua instansi sepakat untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya menghargai hak ekonomi para musisi dan pencipta lagu. Pengawasan preventif ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pelanggaran hak cipta di wilayah OKU Timur sebelum menjadi permasalahan hukum yang kompleks.

Perjalanan tim dilanjutkan menuju Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten OKU Timur yang disambut oleh Kabid Riset dan Inovasi, Bapak Usaini. Koordinasi ini menghasilkan data inventarisasi yang signifikan, di mana teridentifikasi satu potensi Indikasi Geografis unggulan daerah yaitu Angkinan OKUT, serta tujuh lagu daerah yang akan didorong untuk dicatatkan sebagai KIK. Langkah ini sangat penting untuk memberikan pengakuan hukum secara nasional atas warisan budaya dan produk khas asli bumi Sebiduk Sehaluan.

Selain potensi budaya, diskusi juga menyoroti kendala dalam pendaftaran Paten di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Meski terdapat beberapa temuan inovatif, keterbatasan anggaran untuk biaya pendaftaran dan pemeliharaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjadi tantangan utama. Sebagai solusi jangka panjang, Bapperida OKU Timur menyatakan komitmennya untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kanwil Kemenkum Sumsel guna memperkuat tata kelola perlindungan hukum bagi para inovator daerah di masa mendatang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Langkah pemetaan dan inventarisasi di OKU Timur ini adalah wujud nyata kehadiran Kemenkum dalam memagari aset intelektual daerah dari potensi penyalahgunaan. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Polres OKU Timur atas kesiapannya dalam pengawasan royalti musik, serta kepada Bapperida OKU Timur yang terus konsisten menggali potensi Angkinan dan lagu daerahnya. Dengan pembaruan kerja sama nanti, saya ingin memastikan setiap inovasi dari OKU Timur memiliki benteng hukum yang kuat dan memberikan nilai ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat."

BATURAJA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) terus melakukan langkah proaktif untuk memproteksi kekayaan intelektual (KI) dan aset komunal di wilayah Sumatera Selatan. Pada Selasa (7/4), tim dari Bidang Pelayanan KI yang dipimpin oleh Analis KI Ahli Muda, Yulkhaidir, melaksanakan rangkaian koordinasi lintas instansi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Fokus utama kunjungan ini meliputi penegakan hukum pelanggaran KI, inventarisasi potensi daerah, hingga inisiasi pembentukan payung hukum daerah yang permanen.

Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi di Polres OKU yang diterima langsung oleh Kasat Reskrim, Bapak Irawan. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa dalam empat tahun terakhir belum terdapat laporan pengaduan pelanggaran KI di wilayah OKU. Menanggapi keterbatasan pemahaman teknis mengenai KI di tingkat penyidik, tim Kanwil Kemenkum Sumsel memberikan edukasi komprehensif mengenai jenis-jenis KI dan contoh pelanggarannya. Kedepannya, Polres OKU berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkum guna meningkatkan pengawasan dan penanganan aduan masyarakat terkait hak kekayaan intelektual.

Koordinasi berlanjut ke Bappedalitbang OKU, di mana tim diterima oleh Kabid Ibu Yusniati Eka Saputri. Saat ini, Kabupaten OKU telah berhasil mencatatkan enam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional (Sekundang dan Pencaksilat) serta Pengetahuan Tradisional (Kinok, Kasuhan, Huasan, dan Kopiah Resam). Potensi besar lainnya seperti Songket Ugan dan Rumah Ulu kini tengah didata untuk didorong sebagai Indikasi Geografis (IndiGeo). Kanwil Kemenkum Sumsel menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan teknis agar dokumen persyaratan dan data dukung komoditas unggulan tersebut segera terpenuhi.

Langkah strategis juga diambil melalui pertemuan dengan Kepala Bagian Hukum Pemkab OKU, Bapak Eka Meirwanza. Mengingat Kabupaten OKU belum memiliki regulasi khusus mengenai KI, Bagian Hukum sangat mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pelindungan Kekayaan Intelektual sesuai amanat Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02. Rencananya, inisiasi payung hukum ini akan dikomunikasikan kepada Bupati untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, guna menjamin keberlanjutan pelindungan karya intelektual di Bumi Sebimbing Sekundang.

Selain aspek hukum dan teknis, tim juga berkoordinasi dengan Bagian Kesra melalui Analis Kebijakan Kerjasama, Herlina Wati, terkait pembaharuan nota kesepahaman (MoU) yang telah habis masa berlakunya. Kanwil Kemenkum Sumsel telah menyerahkan draf MoU terbaru sebagai acuan pembentukan kerja sama yang lebih modern dan mencakup poin-poin krusial pelindungan KI. Upaya ini disambut positif oleh Pemkab OKU sebagai bentuk penguatan administrasi dan komitmen bersama dalam memajukan potensi daerah secara legal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Langkah komprehensif di Kabupaten OKU ini merupakan upaya kami menjemput bola untuk memastikan aset lokal seperti Songket Ugan dan Rumah Ulu terlindungi secara hukum melalui Indikasi Geografis. Kami memberikan apresiasi tinggi atas semangat Pemkab OKU dalam menginisiasi Perda KI, karena regulasi daerah adalah fondasi utama untuk memberikan kepastian hukum bagi para inovator dan pelestari budaya. Sinergi antara Kemenkum, Polres, dan Pemerintah Daerah adalah kunci untuk mewujudkan OKU sebagai kabupaten yang sadar akan pentingnya nilai ekonomi dari kekayaan intelektual."

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKn) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang pada Selasa (7/4). Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terkait penyelesaian pending matters dalam proses likuidasi aset.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenkum Sumsel, tim gabungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kanwil DJKn Nomor S-109/WKN.04/2026 yang fokus pada optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di masa transisi organisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Bulan Mahardika Subekti didampingi oleh Operator Pengelola BMN Kanwil Kemenkum Sumsel, berdiskusi intensif bersama tim dari DJKn yang dihadiri oleh Apit Nurdin dan Muhammad Zaenudin, serta perwakilan KPKNL Palembang, Akhmad Taupikur Rahman dan Winda Clarisa.

Fokus utama pembahasan adalah mekanisme Penggunaan Sementara atau Penggunaan Bersama terhadap ruang kerja yang sebelumnya dikelola oleh divisi yang kini telah terpisah dari struktur Kementerian Hukum. Dengan adanya perubahan nomenklatur, aset eksisting tersebut perlu dikelola agar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan efektif dan efisien.

"Prioritas kita adalah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan aset untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian yang mengalami pemisahan tetap menggunakan basis BMN eksisting pada Kementerian Hukum sebagai instansi pengampu," ungkap poin utama dalam diskusi tersebut.

Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh proses likuidasi dan penataan aset di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel berjalan akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.#KementerianHukum

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Direktorat Tata Negara Ditjen AHU memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan legalitas partai politik di wilayah Sumatera Selatan berjalan sesuai regulasi. Pada Selasa (7/4), bertempat di Ruang Rapat Kesbangpol Provinsi Sumsel, dilaksanakan pertemuan strategis yang menghadirkan seluruh Kepala Badan Kesbangpol dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi wadah penyamaan persepsi mengenai mekanisme Pendirian Badan Hukum dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Arinarsa, menyambut langsung tim gabungan yang dipimpin oleh Direktur Tata Negara melalui Subkoordinator Layanan Dokumen Parpol, Titik Susiawati, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Alkana Yudha. Dalam arahannya, Arinarsa menegaskan bahwa penguatan koordinasi ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Keseragaman prosedur antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap pemohon badan hukum partai politik.

Peran strategis Bakesbangpol dalam proses ini dipertegas melalui Surat Kemendagri Nomor 200.2.1/e-1152/Polpum tertanggal 2 Desember 2025. Bakesbangpol memiliki otoritas untuk memeriksa keberadaan kantor perwakilan dan kepengurusan partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hasil verifikasi lapangan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan, yang merupakan dokumen persyaratan mutlak bagi calon partai politik untuk mendaftarkan badan hukumnya di Kementerian Hukum sesuai Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, memberikan atensi khusus pada akurasi data kepengurusan. Beliau meminta agar Bakesbangpol segera menginformasikan kepada Kanwil Kemenkum saat Surat Keterangan Keberadaan (SKB) terbit, terutama untuk memastikan pemenuhan syarat 75% kepengurusan di tingkat kabupaten/kota serta 50% di tingkat kecamatan. Sinergi data ini sangat krusial agar tahap administrasi di tingkat wilayah dapat tervalidasi dengan cepat dan tepat sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Lebih lanjut, Titik Susiawati menjelaskan bahwa mekanisme di tingkat wilayah kini telah memiliki acuan yang jelas melalui Petunjuk Teknis Nomor AHU-AH.11-81. Dengan adanya pedoman teknis tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel memiliki standar operasional dalam menerbitkan SKT yang profesional. Harmonisasi antara verifikasi faktual oleh Kesbangpol dan verifikasi administratif oleh Kemenkum diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, di mana setiap organisasi politik yang berdiri telah melalui proses filterisasi hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan Kesbangpol di 17 Kabupaten/Kota adalah fondasi penting dalam menjaga integritas administrasi partai politik di daerah. Kami memastikan bahwa setiap tahapan pemberian SKT dilakukan dengan prinsip ketelitian dan transparansi sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar-instansi pusat dan daerah ini, kita memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan tata kelola partai politik yang berkualitas di seluruh wilayah Sumatera Selatan."

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan kegiatan Rapat Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel pada Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perkebunan, serta Bagian Hukum dan perangkat daerah dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Rapat dibuka oleh Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima produk hukum daerah dengan tema pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa hasil rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah sejak akhir Triwulan III Tahun 2025 dan kini perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan berbagai rekomendasi baik yang bersifat regulasi maupun non-regulasi terhadap sejumlah peraturan daerah, di antaranya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta pengelolaan tempat pemakaman di beberapa daerah.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai tanggapan dari pemerintah daerah. Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk penyusunan peraturan kepala daerah. Sementara itu, Bagian Hukum Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa hasil evaluasi telah diteruskan kepada instansi terkait, dengan beberapa catatan khusus yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di daerah.

Selain itu, disampaikan pula bahwa rapat lanjutan terkait penyampaian hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah ini direncanakan akan kembali dilaksanakan pada bulan Juni 2026 guna memantau progres tindak lanjut dari masing-masing daerah.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas regulasi di daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi kunci dalam mewujudkan regulasi yang efektif dan berkeadilan,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Palembang, 7 April 2026 — Kepala Bagian Umum BNNP Sumatera Selatan, Kombes Pol Dr. Marzuki Ismail, S.Ag., M.H., bersama Koordinator P2M BNNP Sumsel, Marwan Hidayat, S.E., melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Audiensi tersebut membahas koordinasi terkait peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta penguatan sinergi dalam mendukung program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang direncanakan akan dilaksanakan pada 8 April 2026 di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BNNP Sumsel menyampaikan rencana penerbitan surat perintah bagi staf untuk bertugas di masing-masing desa sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan narkotika. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Untuk itu, BNNP Sumsel mendorong adanya sinergitas antara petugas fasilitator BNN dengan petugas Posbankum yang dikelola oleh Kementerian Hukum di tingkat desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran edukasi hukum sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi. “Dengan adanya dukungan dari BNN, peran Posbankum semakin kuat. Kami merasa sangat terbantu dan siap berkolaborasi untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Posbankum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai layanan bantuan hukum, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika serta peran BNN dalam upaya pencegahan. Melalui sinergi ini, BNNP Sumsel menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek edukasi dan pencegahan, sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari narkoba.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memeratakan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat wilayah terkecil. Pada Senin (6/4), Tim 5 Penyuluh Hukum yang terdiri dari Ahmad Fuad, Yuliati, dan Fitri Asnita menggelar sosialisasi dan pendampingan percepatan data pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Ilir Timur (IT) III ini bertujuan untuk memastikan setiap bantuan hukum yang diberikan terdokumentasi dengan baik secara nasional.

Kehadiran tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi disambut langsung oleh Camat Ilir Timur III. Dalam sambutan pembukaannya, Camat IT III memaparkan eksistensi enam Posbankum Kelurahan yang telah aktif beroperasi di wilayahnya. Keberadaan pos-pos ini dinilai sangat krusial sebagai garda terdepan dalam melayani kebutuhan hukum warga, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

Sesi pemaparan materi diawali oleh PBH Peradi yang menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme bantuan hukum gratis. Masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara permohonan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima bantuan hukum. Edukasi ini penting untuk menghapus stigma bahwa urusan hukum selalu memerlukan biaya besar, sekaligus memberikan kepastian bahwa negara hadir memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selanjutnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel memaparkan empat pilar layanan utama yang tersedia di Posbankum. Layanan tersebut meliputi konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi untuk perdamaian di luar pengadilan, hingga penyediaan rujukan advokat. Dengan kerangka layanan yang komprehensif ini, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa terintimidasi saat menghadapi permasalahan hukum, karena tersedia jalur penyelesaian yang profesional dan terstruktur di tingkat kelurahan.

Sebagai inti dari kegiatan percepatan data, sesi terakhir dilanjutkan dengan pendampingan teknis pengisian layanan Posbankum. Tim Penyuluh Hukum membimbing para operator secara langsung dalam menginput data melalui tautan resmi app.posbankum.bphn.go.id. Ketertiban administrasi digital ini menjadi syarat mutlak agar performa layanan bantuan hukum di Kecamatan IT III dapat terukur secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem database Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kegiatan di Kecamatan Ilir Timur III ini adalah bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mengawal hak konstitusional warga untuk mendapatkan keadilan. Saya sangat mengapresiasi dukungan Camat IT III terhadap enam Posbankum Kelurahan di wilayahnya, dan melalui digitalisasi pelaporan ini, kita memastikan setiap konsultasi maupun bantuan hukum yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat memetakan kebutuhan hukum masyarakat secara lebih presisi demi mewujudkan Sumatera Selatan yang sadar hukum dan berkeadilan."