PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan negara di tengah masyarakat melalui penguatan akses bantuan hukum cuma-cuma. Pada Selasa (14/4), Kanwil Kemenkum Sumsel menggelar Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum bertema “Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Posbankum Kelurahan dalam Penegakan Hukum”. Bertempat di Sekretariat DWP Kecamatan Sematang Borang, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat pemerintah setempat dengan para pemberi bantuan hukum.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Camat Sematang Borang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pemerintahan, Bapak Ahmad Ramadhan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan merupakan instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial. Posbankum diharapkan menjadi wadah bagi warga, terutama masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat lokal.

Hadir sebagai narasumber ahli, Bapak H. Asnedi dari Kanwil Kemenkum Sumsel didampingi tim pendukung, serta Bapak Suripto Yanuryadi dari LBH SUMSEL Palembang. Di hadapan para Lurah se-Kecamatan Sematang Borang, Ketua RW, Ketua RT, dan para paralegal, narasumber memaparkan secara komprehensif peran strategis OBH dan paralegal. Keduanya memiliki fungsi krusial dalam memberikan konsultasi hukum, pendampingan non-litigasi, hingga edukasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Pemaparan materi berlangsung interaktif, di mana para peserta sangat antusias dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Narasumber menanggapi berbagai kendala hukum yang kerap ditemui oleh perangkat kelurahan dan memberikan solusi praktis berbasis regulasi. Selain itu, ditekankan pula pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah kelurahan dan paralegal agar setiap warga yang menghadapi masalah hukum dapat segera diarahkan ke OBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum.

Sebagai bagian dari penguatan teknis, kegiatan ini juga menyajikan sesi tutorial pengisian aplikasi layanan Posbankum. Seluruh peserta dipandu secara langsung untuk memahami mekanisme pelaporan layanan hukum berbasis digital. Optimalisasi penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan, sehingga jangkauan bantuan hukum di wilayah Kecamatan Sematang Borang dapat terpantau secara akurat, transparan, dan lebih optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Penyuluhan di Sematang Borang ini adalah langkah nyata Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memberdayakan paralegal sebagai jembatan keadilan di masyarakat. Saya berharap para perangkat kelurahan dan paralegal dapat menjadi penyambung lidah negara bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan pemanfaatan aplikasi pelaporan yang tepat, kita memastikan bahwa layanan hukum gratis ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan hukum masyarakat di Kota Palembang."

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat non manajerial pada Selasa (14/04/2026) di Aula Kemenkum Sumsel. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, serta dihadiri oleh jajaran pegawai.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, yaitu Dian Merdiansyah dan Hanggi Dyah Arini yang dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Muda, serta Maya Agustina yang dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama.

Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat, diawali dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan yang diemban.

Dalam amanatnya, Kakanwil Maju Amintas Siburian menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme.

“Selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kinerja terbaik, jaga integritas, dan terus tingkatkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi,” ujar Maju.

Lebih lanjut, ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kami berharap saudara-saudara dapat bekerja dengan penuh dedikasi, membangun sinergi yang baik, serta memberikan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini penting agar Kemenkum Sumsel dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum Sumsel dalam memperkuat sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, sekaligus mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal di masa mendatang.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum terus berkomitmen dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penguatan regulasi. Pada Senin (13/4), Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Ogan Ilir tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Langkah ini krusial sebagai instrumen hukum dalam memulihkan kekayaan daerah akibat kelalaian atau pelanggaran hukum.

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ibu Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Elvis Rusdy, memaparkan maksud dan tujuan pembentukan Raperbup ini. Regulasi tersebut dirancang sebagai pedoman teknis yang komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menindaklanjuti temuan kerugian daerah secara adil, tertib, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel telah melakukan telaah mendalam terhadap substansi dan materi muatan draf tersebut. Hasil harmonisasi menunjukkan bahwa rancangan peraturan ini telah disusun berdasarkan kewenangan pembentukannya dan secara prinsip tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi aset daerah sekaligus memberikan mekanisme yang transparan bagi pegawai atau pejabat yang bersangkutan dalam proses penyelesaian tuntutan.

Meskipun secara materi muatan dinilai sudah tepat, tim perancang memberikan catatan strategis terkait teknik penulisan dan sistematika penyusunan. Penyempurnaan diarahkan agar draf tersebut sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penyesuaian teknik legislasi ini sangat ditekankan guna menghindari potensi kekeliruan administratif serta memastikan regulasi tersebut memiliki standar baku produk hukum nasional.

Menanggapi masukan konstruktif dari tim perancang, pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selaku pemrakarsa menyatakan persetujuannya untuk melakukan perbaikan draf. Komitmen pemrakarsa untuk melakukan revisi sesuai catatan masukan mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mewujudkan tertib administrasi. Dengan selesainya tahap harmonisasi ini, draf Raperbup tersebut dapat segera diproses ke tahap pengundangan untuk segera diimplementasikan di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasi Raperbup Ogan Ilir ini adalah wujud nyata dukungan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mengawal integritas ASN dan penyelamatan keuangan negara di daerah. Kami memastikan setiap butir pasal memiliki landasan hukum yang kokoh dan aplikatif. Saya berharap dengan adanya pedoman tata cara ganti rugi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih disiplin, bersih, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Bumi Caram Seguguk."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada Senin (13/4), Tim Kerja Harmonisasi melaksanakan rapat penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini menjadi krusial guna memastikan Kota Palembang memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif dalam menghadapi berbagai potensi kedaruratan di wilayah perkotaan.

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ibu Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, Bapak Ahmad Furqon, memaparkan urgensi pembentukan regulasi ini. Raperwali tersebut dirancang untuk mengintegrasikan sistem penanggulangan bencana secara terpadu, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana, demi menjamin pelindungan maksimal bagi warga Kota Palembang.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel telah melakukan telaah mendalam terhadap draf yang diajukan. Berdasarkan hasil harmonisasi, Raperwali ini dinyatakan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan daerah dan secara materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi petugas di lapangan serta memperjelas tata kerja sama antarinstansi dalam meminimalkan risiko bencana di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

Meskipun secara substansi dinilai sudah tepat, tim perancang memberikan catatan strategis terkait teknik penulisan dan sistematika draf. Penyempurnaan diarahkan agar draf tersebut sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketelitian dalam aspek teknis legislasi ini sangat ditekankan oleh tim Kemenkum agar regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki kekuatan hukum yang baku dan tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsirannya.

Menanggapi masukan konstruktif dari tim perancang, pihak BPBD Kota Palembang selaku pemrakarsa menyatakan kesepakatannya untuk melakukan perbaikan. Komitmen untuk melakukan revisi draf sesuai dengan catatan masukan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam menciptakan tertib administrasi pemerintahan. Dengan selesainya tahap harmonisasi ini, proses legislasi Raperwali Penanggulangan Bencana dapat segera berlanjut ke tahap pengundangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasi Raperwali Penanggulangan Bencana Kota Palembang ini merupakan wujud nyata kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung terciptanya kota yang tangguh bencana. Kami memastikan bahwa setiap butir pasal yang disusun memiliki legalitas yang kokoh dan dapat diimplementasikan secara efektif. Saya berharap dengan adanya aturan yang jelas, proses mitigasi dan penyelamatan di Kota Palembang akan semakin sistematis, profesional, dan mampu melindungi keselamatan seluruh masyarakat."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat. Pada Senin (13/4), Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat untuk membedah empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Agenda ini mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari tata kelola pasar dan perumahan, hingga inisiasi program beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin di Bumi Sebimbing Sekundang.

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ibu Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKU, Bapak Indra Susanto, memaparkan urgensi dari keempat draf yang diajukan. Regulasi tersebut meliputi penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Pasar, Standar Biaya Perjalanan Dinas, Peraturan Pelaksanaan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan, serta Pedoman Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi peserta didik berprestasi dari keluarga miskin.

Fokus pembahasan yang menarik perhatian adalah Raperbup mengenai beasiswa kedokteran. Regulasi ini dirancang sebagai solusi strategis pemerintah daerah dalam mencetak tenaga medis putra daerah sekaligus memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Tim perancang Kemenkum memastikan bahwa kriteria penerima dan mekanisme penyaluran beasiswa ini memiliki dasar hukum yang kuat agar transparan, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Selain aspek kesejahteraan, tim juga melakukan penyelarasan terhadap regulasi teknis seperti tarif pelayanan pasar dan penyerahan aset perumahan. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan fasilitas umum bagi warga perumahan. Tim perancang memastikan materi muatan dalam draf tersebut sinkron dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum induknya.

Berdasarkan hasil telaah, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa secara kewenangan dan substansi, keempat Raperbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, terdapat sejumlah catatan terkait teknik penulisan agar sepenuhnya selaras dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Pihak Pemkab OKU menyatakan kesepakatannya atas seluruh masukan tersebut dan berkomitmen segera melakukan perbaikan draf sebelum tahap pengundangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasi ini adalah langkah nyata Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung program-program pro-rakyat pemerintah daerah. Saya sangat mengapresiasi inisiasi beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin di OKU, karena produk hukum yang baik harus mampu menjadi jembatan kesejahteraan. Melalui sinergi ini, kita memastikan setiap butir pasal yang disusun tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berakselerasi dalam memproteksi komoditas unggulan daerah melalui skema Indikasi Geografis (IG). Pada Senin (13/4), jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Pertanian Kota Pagar Alam di Ruang Kerja Divisi Pelayanan Hukum. Pertemuan ini difokuskan pada pemantapan persiapan teknis menjelang tahapan Pemeriksaan Substantif atas permohonan IG Kopi Arabika Raden Kuning Pagar Alam.

Tim dari Dinas Pertanian Kota Pagar Alam yang terdiri dari Akbar Robertha, Aditya, Riswanto, dan Lukman, disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, serta Analis KI Muda, Yulkhaidir. Dalam diskusi tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel menekankan pentingnya akurasi data antara dokumen deskripsi yang diajukan dengan fakta riil di lapangan. Pemeriksaan substantif merupakan fase krusial yang menentukan layak atau tidaknya suatu komoditas mendapatkan pelindungan hukum eksklusif dari negara.

Pihak Dinas Pertanian dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) diminta untuk segera menyiapkan seluruh data dukung secara mendetail. Hal ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari teknik penanaman di lereng pegunungan, proses pengeringan biji kopi, standar pengemasan (packaging), hingga alur pemasaran yang selama ini dijalankan. Kesiapan data yang otentik menjadi kunci utama dalam meyakinkan Tim Ahli Indikasi Geografis dari pusat mengenai keunikan dan kualitas khas yang dimiliki kopi tersebut.

Selain kelengkapan dokumen, koordinasi ini juga membahas kesiapan lokasi peninjauan lapangan. Perwakilan Dinas Pertanian diarahkan untuk menentukan kebun-kebun kopi percontohan yang akan dikunjungi oleh tim pemeriksa untuk memvalidasi karakteristik geografisnya. Namun, sebagai langkah antisipasi, tim juga diminta menyiapkan materi dalam bentuk presentasi (PPT) dan video dokumentasi proses produksi yang komprehensif apabila pemeriksaan substantif diputuskan untuk dilaksanakan secara daring (online).

Upaya ini membawa harapan besar bagi kekayaan intelektual di Sumatera Selatan. Kopi Arabika Raden Kuning Pagar Alam diproyeksikan menjadi komoditas ke-11 yang meraih Sertifikat Indikasi Geografis dari Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, Sumatera Selatan telah memiliki 10 sertifikat IG terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan keberhasilan Kopi Raden Kuning nantinya akan semakin memperkuat posisi Sumsel sebagai provinsi yang kaya akan aset indikasi geografis yang terlindungi secara hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Koordinasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan Kopi Arabika Raden Kuning siap menghadapi verifikasi akhir. Kami ingin memastikan bahwa sertifikat ke-11 untuk Sumatera Selatan ini segera terwujud sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap jerih payah petani di Pagar Alam. Dengan status Indikasi Geografis, nilai ekonomi kopi ini akan meningkat pesat dan identitas kearifan lokal Pagar Alam akan terlindungi secara abadi di kancah nasional maupun internasional."

Palembang – Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (Kabid AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel), Gunawan, memberikan arahan kepada seluruh jajaran pegawai untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam pelaksanaan apel pagi yang digelar di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (13/4).

Dalam arahannya, Gunawan menekankan bahwa silaturahmi bukan hanya menjadi bagian dari nilai sosial, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif di lingkungan kerja.

“Silaturahmi harus terus dijaga, baik antarpegawai maupun dengan pimpinan. Dengan hubungan yang baik, komunikasi akan lebih lancar dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih optimal,” ujar Gunawan di hadapan peserta apel.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kekompakan dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Apel pagi yang rutin dilaksanakan ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, meningkatkan semangat kerja, serta mempererat hubungan antarpegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya seluruh jajaran untuk senantiasa mengedepankan tugas dan fungsi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

Ia menyampaikan bahwa profesionalisme dan tanggung jawab dalam bekerja harus menjadi komitmen bersama guna mendukung tercapainya kinerja organisasi yang optimal.

“Kita harus terus berpegang pada tugas dan fungsi masing-masing dalam bekerja, serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.

Melalui kegiatan apel pagi dan arahan pimpinan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel semakin solid, disiplin, serta mampu memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di wilayah Sumatera Selatan.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus beradaptasi dengan transformasi digital guna mempermudah layanan bagi masyarakat. Pada Jumat (10/4), jajaran Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan Sosialisasi Penggunaan Rebuild Aplikasi Legalisasi – Apostille secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini bertujuan untuk mengenalkan pembaruan sistem yang lebih mutakhir, cepat, dan aman dalam proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri.

Pembaruan atau rebuild aplikasi ini merupakan langkah strategis Ditjen AHU dalam mengoptimalkan layanan Apostille yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Melalui sistem yang telah dikembangkan ulang, diharapkan kendala teknis yang selama ini sering ditemui oleh operator maupun pemohon dapat diminimalisir. Integrasi data yang lebih kuat dan antarmuka yang lebih user-friendly menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem ini guna mendukung komitmen kementerian dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sosialisasi tersebut, tim Direktorat TI Ditjen AHU memaparkan berbagai fitur terbaru yang memudahkan verifikasi dokumen secara digital. Sistem terbaru ini juga dirancang untuk mempercepat alur koordinasi antara Kantor Wilayah sebagai verifikator di daerah dengan pusat. Dengan pemangkasan birokrasi melalui sistem rebuild ini, masyarakat Sumatera Selatan yang membutuhkan legalisasi dokumen—seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen bisnis—untuk keperluan di negara-negara anggota Konvensi Apostille akan mendapatkan kepastian waktu penyelesaian yang lebih singkat.

Jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel menyimak dengan seksama petunjuk teknis pengoperasian aplikasi tersebut, mulai dari tahap input data hingga proses validasi tanda tangan elektronik. Kesiapan operator di wilayah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi sistem ini. Pemahaman yang mendalam mengenai fitur-fitur baru sangat diperlukan agar saat sistem ini diluncurkan secara penuh, Kanwil Kemenkum Sumsel mampu memberikan panduan yang tepat kepada para pemohon yang datang berkonsultasi.

Transformasi digital melalui rebuild aplikasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di Indonesia. Legalisasi dokumen yang cepat merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas warga negara dan dunia usaha di kancah internasional. Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk segera mensosialisasikan perubahan sistem ini kepada instansi terkait di daerah, seperti notaris dan dinas kependudukan, agar terjadi sinergi dalam validasi dokumen publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Adaptasi terhadap rebuild aplikasi Apostille ini adalah wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung digitalisasi layanan publik. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan maksimal dalam mengurus dokumen internasional tanpa harus terkendala birokrasi yang rumit. Dengan sistem yang lebih segar dan tangguh, kita optimis layanan Apostille di wilayah Sumsel akan semakin profesional, berintegritas, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di era globalisasi."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima dan cepat bagi para kreator di Bumi Sriwijaya. Pada Kamis (9/4), jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) memberikan pendampingan langsung kepada seniman lokal untuk memproteksi karya seninya. Bertempat di ruang pelayanan Kanwil Kemenkum Sumsel, proses pendaftaran dilakukan dengan mengedepankan efisiensi melalui sistem digital yang terintegrasi.

Layanan pendampingan kali ini diberikan kepada seorang pemohon bernama Nasuka, yang datang secara langsung untuk mencatatkan dua karya lagu orisinalnya. Kedua karya tersebut merupakan ciptaan jenis Musik dengan Teks yang kental dengan nuansa lokal, masing-masing berjudul "Ngampok Nian" dan "Rengko Galo". Langkah ini diambil oleh pemohon sebagai upaya preventif untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari negara atas hak moral maupun hak ekonomi dari karya ciptanya.

Dalam pelaksanaannya, proses pencatatan dibimbing langsung oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Ferdi Pebriadi, dengan dukungan teknis dari tim helpdesk, Syawal. Pendampingan ini mencakup verifikasi dokumen persyaratan, pengunggahan sampel lagu (link atau berkas musik), hingga proses penyelesaian administrasi pada sistem e-hakcipta. Kehadiran tenaga ahli di lapangan memastikan seluruh data yang diinput akurat sehingga meminimalisir kendala teknis dalam proses permohonan.

Kecepatan layanan menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit, kedua lagu tersebut berhasil terdaftar dan Surat Pencatatan Ciptaan (SPC) langsung diterbitkan secara elektronik. Efisiensi waktu ini menunjukkan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual saat ini telah bertransformasi menjadi sangat mudah, murah, dan cepat, sehingga tidak ada lagi alasan bagi para seniman untuk menunda perlindungan atas karya mereka.

Secara resmi, karya lagu berjudul "Ngampok Nian" tercatat dengan nomor EC002026046627, sedangkan lagu "Rengko Galo" tercatat dengan nomor EC002026046654, keduanya tertanggal 9 April 2026. Penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan dilakukan segera setelah dokumen terbit kepada Bapak Nasuka. Dengan diterimanya surat tersebut, kini pemohon telah memiliki bukti hukum yang sah sebagai pencipta, yang dapat digunakan jika terjadi sengketa atau klaim sepihak di kemudian hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Pencatatan karya lagu Bapak Nasuka dalam waktu singkat ini adalah bukti nyata bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel hadir untuk mempermudah masyarakat. Kami ingin para musisi dan pencipta lagu di Sumatera Selatan sadar bahwa memagari karya dengan Hak Cipta sangatlah krusial di era digital saat ini. Hanya butuh 10 menit untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Saya mengajak seluruh seniman Sumsel untuk segera mencatatkan karyanya demi kepastian hukum dan peningkatan nilai ekonomi seni daerah."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus menunjukkan peran vitalnya dalam mengawal kualitas regulasi di tingkat daerah guna mendukung pembangunan yang terukur dan akuntabel. Pada Kamis (9/4), Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat maraton untuk membedah empat Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Pagar Alam secara sekaligus. Agenda ini menjadi sangat strategis karena mencakup instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah hingga tata kelola data geospasial yang mutakhir.

Rapat dibuka oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Alfiyan Mardiansyah, yang mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Ahmad Nirwan, memaparkan urgensi dari keempat Raperwali yang diajukan. Regulasi tersebut meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pagar Alam 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, Pedoman Perjalanan Dinas, serta Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Fokus pembahasan pertama dan ketiga berkaitan erat dengan arah pembangunan Kota Pagar Alam lima tahun ke depan. Penetapan IKU dan Renstra yang selaras dengan ketentuan hukum menjadi sangat penting agar target-target pembangunan daerah memiliki parameter keberhasilan yang objektif dan sah secara administratif. Hal ini akan memudahkan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi pembangunan kota ke dalam program kerja yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, pada aspek tata kelola keuangan dan teknologi, tim melakukan penyelarasan terhadap Raperwali Perjalanan Dinas dan Jaringan Informasi Geospasial. Regulasi perjalanan dinas ditekankan pada prinsip pertanggungjawaban yang efektif, sedangkan aturan mengenai informasi geospasial bertujuan untuk mewujudkan integrasi data keruangan yang akurat. Sinergi data ini diharapkan dapat mendukung kebijakan One Map Policy di tingkat daerah guna menunjang perencanaan tata ruang yang lebih presisi.

Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumsel menyatakan bahwa secara substansi, keempat draf tersebut telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun, tim memberikan catatan mendalam terkait teknik penulisan agar sepenuhnya mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Pihak Pemerintah Kota Pagar Alam menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen melakukan perbaikan draf sesuai catatan teknis yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Harmonisasi empat regulasi sekaligus untuk Kota Pagar Alam ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang profesional dari sisi legislasi. Dengan rampungnya harmonisasi IKU, Renstra, hingga jaringan geospasial, Kota Pagar Alam kini memiliki fondasi hukum yang kokoh untuk melangkah pada periode pembangunan 2025-2029. Saya berharap regulasi ini dapat segera diimplementasikan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, melayani, dan berbasis data di Kota Pagar Alam."

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Asistensi Pedoman Kegiatan Analisis Kebijakan di Wilayah secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (9/04/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Kegiatan dihadiri oleh Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan serta PIC Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Rapat dibuka oleh Koordinator Tim Kerja BSK, Phuput Mayasari, yang menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap pedoman analisis kebijakan sebagai dasar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis data.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Farah selaku PIC AIEK Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan. Dalam paparannya, disampaikan penguatan terhadap pedoman pelaksanaan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), termasuk tahapan, metodologi, serta aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kebijakan di wilayah.

Selain itu, materi juga membahas daftar Peraturan Menteri Hukum yang akan dianalisis dari sisi implementasi dan evaluasi, sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan yang telah ditetapkan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup kembali oleh Phuput Mayasari dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan pedoman AIEK secara optimal dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akuntabel dan berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan analisis kebijakan merupakan langkah strategis dalam mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dapat meningkatkan kapasitas dalam melakukan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pusat yang berorientasi pada kemudahan layanan publik. Pada Kamis (9/4), jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti secara daring Rapat Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan skema tarif yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bertempat di Ruang Divisi Pelayanan Hukum, kegiatan ini dihadiri oleh tim ahli yang terdiri dari Ferdi Pebriadi (Analis KI Muda), Dio Gestianda (Analis KI Pertama), serta tim pendukung teknis. Rapat tersebut diselenggarakan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Kementerian Keuangan guna menjaring masukan terkait penyesuaian tarif layanan. Partisipasi Kanwil Kemenkum Sumsel dalam uji publik ini bertujuan untuk memastikan aspirasi dari daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan tarif yang baru.

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah rencana penyesuaian tarif PNBP di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Penyesuaian ini diproyeksikan untuk memberikan stimulus dan kemudahan bagi para pelaku usaha, pegiat seni, serta masyarakat umum di wilayah Sumatera Selatan dalam mendaftarkan produk usaha maupun hasil karya ciptanya. Dengan tarif yang lebih kompetitif dan proporsional, diharapkan minat masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektualnya akan meningkat secara signifikan.

Dalam pemaparan bersama Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa revisi PP ini mengedepankan prinsip keadilan dan kemudahan berusaha. Skema tarif baru ini dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah, namun tetap menjaga akuntabilitas penerimaan negara. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor kekayaan intelektual sebagai pilar ekonomi baru yang berkelanjutan.

Kegiatan uji publik ini berlangsung secara interaktif, di mana setiap poin perubahan tarif dibedah secara mendalam guna melihat dampaknya terhadap layanan di tingkat wilayah. Kanwil Kemenkum Sumsel selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, bertugas memastikan bahwa setelah regulasi ini disahkan, implementasinya dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Sosialisasi masif akan menjadi langkah selanjutnya agar masyarakat di Sumatera Selatan segera mengetahui dan memanfaatkan penyesuaian tarif tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Partisipasi kami dalam uji publik revisi PP PNBP ini adalah wujud nyata dukungan terhadap transformasi layanan hukum yang lebih terjangkau. Saya sangat menyambut baik rencana penyesuaian tarif KI ini karena akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan untuk segera mematenkan inovasi dan mendaftarkan merek mereka. Dengan tarif yang lebih bersahabat, kita optimis perlindungan kekayaan intelektual akan menjadi budaya baru yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Bumi Sriwijaya."