Palembang _Melanjutkan kunjungan kerjanya Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora melakukan audiensi dengan Walikota Lubuklinggau, Rabu (15/4) 

Dalam pertemuannya Agato PP Simamora membahasan Percepatan pembentukan posbankum di kota Lubuklinggau sekaligus memperkenalkan PBH SILAMPARI sbg OBH baru yg lolos verifikasi dan akreditasi bankum periode 2025-2027 satu2 nya dari Kota LLG.

Walikota Lubuklinggau Rachmat Hidayat mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kakanwil Kemenkum Sumsel ia mengatakan bahwa kota Lubuklinggau saat ini sudah memiliki Agrowisata (New Gardenta) dan (Kebun Kita) dan sepenuhnya mendukung semua program Kanwil Kemenkum guna meningkatkan pelayanan masyarakat, ujarnya.

Selain itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel jg membahas mengenai tusi dari Kemenkum Sumatera Selatan yang bersingggungan dgn Pemerintah daerah, seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan yg harus melibatkan Perancang Kemenkum, layanan perseroan perorangan utk UMKM, layanan kekayaan intelektual yg harus didorong terkait potensi daerah, hingga layanan yg membutuhkan dorongan kesadaran hukum dr pemerintah setempat.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel selalu berupaya melayani masyarakat dalam berbagai kesempatan baik itu pelayanan administrasi hukum umum maupun pelayanan kekayaan intelektual. Pada hari ini, Rabu (16/04/2025) pemohon berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sumsel dalam rangka Pencatatan Hak Cipta.

Pemohon atas nama Pujo Mulio berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sumsel dalam rangka pencatatan Hak Ciptanya yang berjenis lagu (Musik dengan Teks) dengan judul lagu “Cuko Dak Becuko Tengah Duo”. Pencatatan Hak Cipta membutuhkan waktu lebih kurang 10-15 menit.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Mengingat pentingnya sebuah Hak Cipta maka diperlukan pencatatan Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) supaya hak cipta itu sendiri bisa dilindungi secara hukum dan dapat menghasilkan nilai jual beli di masa yang akan datang.

“Suatu Karya wajib dicatatkan dan didaftarkan dalam menjamin kepastian hukum kepada Pemiliknya sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang akan terjadi di kemudian hari”Ungkap Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora.

Palembang_ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan audiensi dengan Bupati Musi Rawas dalam rangka meningkatkan sinergi dan pelayanan publik, Rabu (15/4) 

Audiensi ini membahas berbagai topik, termasuk potensi Indikasi Geografis (IG), Permasalahan Hukum dan Kerjasama antara kedua lembaga.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora, menyampaikan apresiasi atas sambutan Bupati Musi Rawas dan mengharapkan kerja sama serta dukungan penuh Pemerintah Musi Rawas terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Musi Rawas dan menginventarisasi Indikasi Geografis (IG) yang ada di Kabupaten Musi Rawas untuk didaftarkan IG nya pada Kementerian Hukum Sumatera Seleatan.

"dari 186 desa dan 13 Kelurahan yang ada di Musi Rawas baru 15 Posbankum yang terbentuk, jumlah ini tentu saja masih sangat rendah dan membutuhkan koordinasi kerjasama bagian hukum dinas PMD dan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel", Ungkap Agato. 

Ratna Rachmad Bupati Musi Rawas menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkum Sumsel, dan akan mendukung penuh rencana kerja Kanwil Kemenkum Sumsel, guna peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Musi Rawas.

Agenda dilanjutkan dengan pendaftaran dan penyerahan bukti pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Beras Dayang Rindu, yang diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel kepada Sekda Musi Rawas (Ali Sadikin)

Palembang, 16 April 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) melaksanakan rapat internal pada Rabu (16/4), membahas rencana kegiatan Triwulan II serta persiapan pelaksanaan sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator BSK Kemenkum Sumatera Selatan dan dihadiri oleh seluruh tim kerja BSK. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis yang akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2025, termasuk langkah-langkah teknis untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi IRH.

Beberapa anggota tim kerja turut menyampaikan pertanyaan serta masukan terkait teknis pelaksanaan kegiatan, indikator penilaian IRH, dan strategi koordinasi lintas bidang agar kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas antarunit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, sekaligus komitmen untuk terus meningkatkan kualitas reformasi hukum di daerah.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola hukum yang lebih transparan dan akuntabel di Sumatera Selatan.

Palembang – Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melaksanakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) OKI tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Selasa (15/4).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, yang menegaskan pentingnya harmonisasi dalam menjamin kesesuaian rancangan regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harmonisasi ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kemenkum untuk memastikan substansi peraturan yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aplikatif dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang telah memprioritaskan tata kelola kendaraan dinas operasional berbasis regulasi,” ujar Agato dalam sambutannya.

Asisten I Bidang Perekonomian Pemkab OKI, Bapak H. Lubis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Raperbup ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam proses pengadaan kendaraan dinas operasional sewa, dengan tetap mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Bagian Hukum Pemkab OKI, Ibu Uswatun Hasanah, serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya.

Palembang – Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwako) Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Marbot Masjid dan Musala. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel dan dihadiri oleh jajaran pejabat terkait dari Pemkot Palembang, Selasa (15/4).

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan wajib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Palembang, Bapak Sodikin, menyampaikan bahwa penyusunan Raperwako ini merupakan implementasi dari visi dan misi Wali Kota Palembang untuk memberikan penghargaan dan perhatian kepada para Marbot Masjid dan Musala atas dedikasi mereka dalam memelihara tempat ibadah.

Turut hadir pula Kepala Bagian Hukum Pemkot Palembang, Bapak Rudiansyah, yang mendampingi proses harmonisasi ini.

Kegiatan harmonisasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian serta penyerahan dokumen kepada pihak Pemkot Palembang oleh Kanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang_Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yenni berserta tim, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Selasa (15/4).

Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Yenni mengatakan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumsel telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong produk-produk khas Sumsel menjadi Indikasi Geografis (IG).

Dalam kesempatan tersebut Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual juga menjelaskan terkait dengan teknis pendaftaran Indikasi Geografis (IG), mulai dari karakteristik, kualitas serta reputasi indikasi geografis (IG) yang akan dilindungi, "Lubuk Linggau termasuk kota tua di Sumatera Selatan yang banyak sekali potensi (IG) di Lubuklinggau namun belum terinvetarisasi dan belum dilindungi, lebih lanjut terkait kendala proses Yeni mengatakan akan melakukan pendampingan berkala", ungkap Yenni.

Dedi Sopian Kepala Bidang Litbang Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau mengapresiasi kedatangan Tim Kanwil Kemenkum Sumsel terkait IG (Indikasi Geografis) sejauh ini Kota Lubuklinggau memang telah merencanakan untuk mendaftarkan sebagai Indikasi Geografis dari Lubuk Linggau, "Ada 45 Hektar Lahan khusus yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk petani guna pengembangan tanaman durian dengan jenis yang beragam", Jelasnya.

Perlu adanya kolaborasi untuk mengembangkan potensi Indikasi Geografis (IG) dari Lubuklinggau ini bisa ditingkatkan untuk pendaftaran IG kolaborasi antara Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Dinas Pertanian, dan pemerintah kota Lubuklinggau,

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Lippo Plaza Lubuk Linggau, terkait Sertifikasi Pusat Perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual. Adapun tujuan dari dari Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dimaksudkan guna meminimalisir adanya indikasi produk yang tidak original (bajakan). (Humas).

Palembang, 15 April 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato P. P. Simamora, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), menghadiri Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk koordinasi lintas sektor untuk mendukung target pembentukan 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia, dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan swasembada pangan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Agato menegaskan komitmen dan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, notaris, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia menekankan pentingnya percepatan pendirian koperasi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan regulasi yang berlaku.

“Kanwil Kemenkum Sumsel siap berperan aktif, khususnya dalam hal penyuluhan hukum dan pendampingan legalitas pendirian koperasi, agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program Kopdes, termasuk penyediaan berbagai fasilitas pendukung seperti sembako, layanan simpan pinjam, klinik, apotek, dan logistik. Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, dana desa, dan sumber sah lainnya. Setiap pihak diminta melaporkan hasil pelaksanaan program secara berkala kepada Presiden.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Basyaruddin Akhmad, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pembentukan Kopdes merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang kuat, sekaligus menjadi bagian dari upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Rapat ini turut dihadiri oleh berbagai unsur organisasi perangkat daerah, Bappeda, Biro Hukum, serta perwakilan Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang - Dalam rangka mendukung program aktualisasi paralegal serentak angkatan I, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan dan pembinaan kepada peserta diklat paralegal, Selasa (15/4), secara daring bertempat di Ruang Teleconference Kanwil setempat.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato P P Simamora, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai penyelenggara Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi sebagai wadah bantuan hukum di Indonesia.

"Demi mendukung Kabinet merah putih dalam Asta Cita Presiden Prabowo pada butir ke-7, Menteri Hukum Republik Indonesia dalam sidang kabinet menjelaskan bahwa untuk mencapai layanan akses keadilan di masyarakat perlu dibentuk Posbankum di setiap Desa/Kelurahan," ujar Agato.

Saat ini Paralegal Serentak Angkatan Satu sedang melakukan kegiatan aktualisasi selama 3 Bulan dari bulan Februari- Mei 2025, Kakanwil Agato berharap nantinya seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan terdapat Posbankum dan juga dapat mengimplementasikan Posbankum tersebut oleh Paralegal yang mempunyai Kompetensi.

"Terkait teknis layanan hukum tersebut Bapak/Ibu dapat berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum yang terkareditasi, bahwa ada 14 LBH/OBH yang dapat siap memberikan saran atau atensi hukum yang Bapak/Ibu perlukan pada saat menemukan kasus hukum yang ada di Posbankum masing-masing," tutup Agato P P Simamora.

Kemudian, Penyuluh Hukum Ahli Utama Audy Murfi menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas terselenggaranya kegiatan penguatan dan pembinaan kepada peserta paralegal serentak ini.

"Di samping itu, saya juga menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Kementerian Hukum Sumsel dalam melakukan pembentukan 420 Posbankum sehingga ikut dan berpatisipasi memajukan program kemenkum melalui BPHN dalam menghadirkan program bantuan hukum yang mudah di jangkau oleh masyarakat luas," ujar Audy Murfi.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menggelar Rapat Internal Analis Hukum dalam rangka pendampingan dan pendalaman tema serta subtema dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan daerah (Perda), dengan menggunakan pedoman 6 dimensi sebagai pendekatan utama.

Rapat ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, Wakil Koordinator Analis Hukum, Sekretaris Koordinator Analis Hukum, serta para Analis Hukum Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama. Keterlibatan seluruh jajaran analis hukum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan keselarasan dalam proses analisis dan evaluasi regulasi.

Rapat ini juga menindaklanjuti arahan dari Kakanwil, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan Rapat Internal Analis Hukum secara rutin sebanyak dua kali dalam seminggu. Hasil dari setiap rapat diwajibkan untuk dirangkum dalam laporan berbentuk nota dinas dan atensi yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi kinerja.

Dalam rapat ini, para analis membahas secara mendalam mengenai dimensi-dimensi serta aplikasi Evadata yang menjadi alat bantu utama dalam proses analisa dan evaluasi perda. Evaluasi tersebut tidak hanya berhenti pada analisis semata, namun juga mencakup pemberian masukan terhadap variabel, indikator, serta hasil akhir dari analisis yang dilakukan.

Kakanwil juga memberikan perhatian khusus terhadap isu strategis terkait pengelolaan lahan, yang diharapkan dapat menjadi fokus kajian substansial. Ia menekankan bahwa kajian tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap hasil evaluasi perda yang dibahas.

Lebih lanjut, setiap proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ataupun individu diwajibkan untuk dilaporkan secara berjenjang. Hal ini bertujuan agar setiap progres pekerjaan sebagai Analis Hukum dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran Analis Hukum dalam mendukung penyusunan regulasi yang berkualitas serta mendorong reformasi hukum yang berbasis data dan kajian mendalam.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Selatan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, Selasa (15/4). Penandatanganan ini merupakan bagian dari implementasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora beserta para Ketua/ Direktur dari 14 OBH terakreditasi penerima kontrak bantuan hukum.

Dalam sambutannya, Kakanwil Agato menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan dan tidak mampu secara ekonomi.

“Kami berharap para OBH dapat menjalankan tugas dan fungsi pemberian bantuan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan yang merata,” ujar Agato.

Adapun 14 OBH yang menandatangani kontrak tersebut merupakan lembaga yang telah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan memenuhi syarat administratif maupun teknis untuk menyelenggarakan layanan bantuan hukum di wilayah Sumatera Selatan.
Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, termasuk penyuluhan hukum, konsultasi, pendampingan, hingga advokasi di pengadilan.

“Dengan ditandatanganinya kontrak ini, Kemenkum Sumsel berharap layanan bantuan hukum ke depan akan lebih merata, responsif, dan mampu menyentuh masyarakat hingga ke pelosok daerah,” pungkas Agato.

Selain itu, Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat akreditasi Organisasi Bantuan Hukum oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel dengan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi di tahun anggaran 2025.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato P P Simamora menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Sumatera Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025, Senin (14/4). Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan visi pembangunan "Sumsel Maju Terus untuk Semua".

Rapat koordinasi yang berlangsung di Istana Gubernur Sumsel ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari kementerian dan lembaga vertikal.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Agato menyampaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang telah berhasil membentuk 420 Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di tingkat kelurahan dan desa se-Sumatera Selatan. Program ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan bantuan hukum.

"Berdasarkan data dari BPS, jumlah desa dan kelurahan di Sumsel pada tahun 2024 sebanyak 3.278, dan yang baru terbentuk Posbankum sejumlah 420. Kami berharap dukungan dari Gubernur agar seluruh desa dan kelurahan di Sumsel dapat segera membentuk Posbankum. Ini penting untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Agato.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif pembentukan Posbankum tersebut. Ia menyatakan bahwa program ini sejalan dengan salah satu dari 12 program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Posbankum ini sangat strategis, terutama untuk memastikan bahwa masyarakat desa dan kelurahan pun dapat memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan merata," ungkap Herman Deru.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.