Palembang, Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Kembali mengadakan rapat harmonisasi dengan Pemerintah Banyuasin.Bertempat di ruangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Rabu (05 Februari 2025).

Adapun yang dibahas dalam Rapat Harmonisasi tersebut yaitu Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam. Opsen adalah tambahan pungutan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi. Opsen untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan maksimal sebesar 10 % dari pokok pajak sesuai UU HKPD. Opsen ini membantu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban administrasi wajib pajak.

Selain itu, rapat juga membahas tentang bentuk sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan , Hukum dan Politik pada Sekretariatan Daerah Kabupaten Banyuasin Alamsya Rianda, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Roni Utama, Kepala Bagian Hukum pda Sekretarian Daerah Kabupaten Banyuasin Nuraina, Kepala Bidang Monev pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Hero Andriady Augustaf, Kasubid Regulasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Rudy Permana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda dan Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama.
Mineral Bukan Logam dan batuan merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia untuk itu perlu diatur pajaknya karena dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah” tutup Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora.

Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora melakukan Penandatangan Perjanjian Penggunaan Bersama Dan Sementara Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumateran Selatan Dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Rabu (5/2) di Ruang Kerja Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

“ini dilakukan Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat pada jajaran Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan terkait tata kelola Barang Milik Negara pada masa transisi”, ungkap Agato Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Penandatangan Perjanjian Bersama meliputi Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) meliputi tanah dan banguanan Gedung Kantor sedangkan Pada Perjanjian sementara meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Kanwil Kemeterian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Perjanjian Bersama dan Perjanjian Sementara ini berlaku mulai 31 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dan Setelah dilakukan audit Keuangan BPK Tahun 2024, maka akan diadakan alih status Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Kemeterian Hukum. Diharapkan dengan penandatangan Perjanjian Bersama dan Perjanjian Sementara ini dapat meningkatkan sinergi antara 3 Kantor Wilayah tersebut dalam meningktkan pelayanan public.

Turut hadir menyaksikan penandatangan tersebut Para Pimti Pratama dari Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (KANWIL KEMENKUM) Sumatera Selatan pada Senin (3/2), menyerahkan 2 (dua) merek Pempek yang berhasil terdaftar yakni merek Pempek Rayhan 26 terdaftar dengan nomor IDM001265918 pada kelas 29, dan Merek Pempek Cek Linda 26 yang terdaftar pada nomor IDM001265917.

Seritifikat merek tersebut diserahkan langsung oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda M Febri Pebriadi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Zulkhaidir, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Riki Triyansyah langsung kepada pemilik usaha.

Merek merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk atau jasa yang menjadi representasi kualitas dan reputasi sebuah usaha. Merek menjadi aset penting bagi para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan pasar.

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 14 Juni 2034 (Pasal 35 UU Merek) dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Agato P P Simamora selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum R.I Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Penyerahan ini adalah sebagai bentuk komitmen peningkatan kualias pelayanan publik Kanwil Kementerian Hukum untuk terus mendorong peningkatan perlindungan kekayaan intelektual khusunya merek di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Merek ini terdaftar di database merek indonesia yang dapat diakses pada Pangkalan Data Kekayaan Intelekual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan pada database merek internasional WIPO pada link :
- https://branddb.wipo.int/en/brand/ID502024DID052134 (Pempek RAYHAN 26)
- https://branddb.wipo.int/en/brand/ID502024DID052087 (Pempek Cek Lenda 26

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Selatan melakukan harmonisasi produk hukum daerah, Rabu (5/2), bertempat di Aula Kemenkum Sumsel.

Adapun produk hukum yang diharmonisasi adalah Rancangan Peraturan Bupati OKU Selatan tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato P P Simamora menjelaskan bahwa ia dan tim ingin memastikan raperbup yang disusun agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaras secara vertikal maupun horizontal.

“Kegiatan harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukanya,” jelas Agato.

Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, hadir langsung Wakil Bupati OKU Selatan, Sholehien Abuasir, yang didampingi oleh sejumlah pejabat daerah terkait. Kehadiran mereka dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan regulasi terkait penghasilan tetap aparatur desa dapat disusun secara harmonis dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami harap kegiatan ini dapat menghasilkan Peraturan Bupati yang memberikan kepastian hukum bagi para perangkat desa, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” ujar Wabup Sholehien Abuasir.

Salah satu poin dalam draf raperbup yang diharmonisasi tersebut menjelaskan bahwa besaran gaji tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 per 1 bulan setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a, lalu gaji tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a, dan besaran gaji tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Tiap pasal dari draf raperbup tersebut telah ditelaah dan disempurnakan. Penyempurnaan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

“Nantinya semoga pelaksanaan Perbup ini dapat efektif dan efisien, sehingga berdampak positif bagi hajat hidup orang banyak,” tutup Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora.

Turut mendampingi Kakanwil dalam harmonisasi tersebut, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan hukum, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yuda dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang, Salah satu kekayaan intelektual yang juga mendapatkan perlindungan hukum yaitu hak merek. Merek berfungsi sebagai identitas produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.
Untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya merek tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas, pemeriksaan substantif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memiliki daya pembeda dengan merek lain, dan memiliki persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, merek juga berfungsi sebagai alat promosi untuk mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya,sebagai jaminan atas mutu barangnya, juga sebagai penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.
Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Selasa (04 Februari 2025) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato Simamora menyampaikan Kantor wilayah Kementerian Hukum saat ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha dan UMKM tetapi juga akan membantu dalam publikasi merek dan produk yang terdaftar melalui portal Kantor Wilayah dan Medsos Kantor Wilayah.
.
Dalam kesempatan tersebut, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda M. Ferdi Pebriadi memberikan informasi dengan salah satu pelaku usaha UMKM pemegang merek “UNDELA” tentang tata cara pengisian Surat Permohonan UMKM dan proses pengajuan penambahan kelas merek tersebut.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum serahkan sertifikat KIK Tari Kikuk dan Kelintang Pagun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat (03/02).

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya intelektualnya. Pelindungan KI diberikan agar karya-karya intelektual yang terdaftar tersebut tidak dapat digunakan tanpa izin dari pemiliknya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga pro aktif memfasilitasi hasil karya kekayaan intelektual Komunal daerah Tari Kikuk dan Kelintang Pagun sebagai Kekayaan Intelektual Komunal jenis Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Tari Kikuk merupakan tarian terbuka yang berasal dari Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat dan saat ini masih bertahan dan dilestarikan di wilayah Kabupaten Lahat. Sedangkan Kelintang Pagun merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Kecamatan Pagar Gunung, kabupaten Lahat yang terdaftar dengan nomor EBT162024000664 oleh Komunitas asal Sanggar Permata Bunda.

Saat ini masih banyak seniman tari yang kurang memahami perbedaan mengenai hak cipta maupun KI Komunal; bagaimana caranya untuk mendapatkan; serta tolok ukur penentuan hak cipta maupun KI Komunal pada seni tari dan alat musik tradisional. Alat musik tradisional Kelintang Pagun terdaftar dengan nomor EBT162024000601, dengan komunitas asal Yayasan Budaya Palembang Ulu.

“Terhadap ekspresi budaya tradisional, negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional,” tutur Bpk Agato Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Turut hadir dalam penyerahan formulir tersebut yaitu Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yenni, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Yulkhaidir dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Ferdi Pebriadi, serta Para pegawai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.

Palembang –Agenda Rapat Harmonisasi Raperda dan Raperwali Palembang resmi telah selesai. kegiatan ini diselenggarakan oleh kantor wilayah kementerian Hukum (kanwil Kemenkum) sumatera selatan pada selasa, (4/2) , Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat pembahasan harmonisasi yang telah dilaksanakan pada bulan januari 2025. 

Pada rapat ini, terhadap 4 produk hukum daerah kota Palembang yang menjadi agenda rapat harmonisasi, telah direvisi dan disesuaikan dengan tanggapan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum R.I Provinsi Sumatera Selatan oleh Pemerintah Kota Palembang, sehingga 4 Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palembang ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, taat asas sehingga dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut : 

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukimanTahun 2023-2045

2. Raperwali tentang tatacara pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan rumah potong hewan

3. Raperwali tentang pelaksanaan gotong royong tingkat kota, gotong royong tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)

4. Raperwali tentang Tatacara Pengelolaan Rumah Dinas Daerah.

Rapat dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Pengharmonisasian oleh Bapak Agato P P Simamora selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum R.I Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Riza Pahlevi selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang (perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang).

Dengan selesainya harmonisasi ini, pemerintah kota Palembang kini siap dan mantap dalam menentukan keputusan sehingga 4 Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palembang ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, taat asas sehingga dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Beredar nota dinas dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato P P Simamora, menyapaiakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Pangkas Anggran : “Jempuran PNS Ditiadakan – AC Nyala Sebagian.

Langkah Efisiensi anggaran ini merupakan cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengingat tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu langkah yang semakin mendapat perhatian adalah efisiensi anggaran.

Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato dengan Pangkas Anggaran ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas, Efisiensi anggaran bukan hanya soal pemotongan dana, tetapi lebih pada bagaimana kita bisa bekerja lebih cerdas, tidak hanya lebih keras.

Adapun 10 poin terkait efisiensi pada nota dinas bernomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025, disebutkan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

Kedua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025. Kemudian, alokasi anggaran jamuan pimpinan ditiadakan.

Selanjutnya, alokasi anggaran alat tulis kantor, bahan komputer dan alat rumah tangga kantor ditiadakan. Berikutnya, alokasi anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan meubelair, peralatan dan mesin serta renovasi ruangan ditiadakan.

Lalu, alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, pemeliharaan peralatan dan mesin/perangkat komputer dikurang. Kemudian, pencetakan dokumen dapat menggunakan sharing mesin fotocopy yang tersedia. Selanjutnya, operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Berikutnya, biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape dan WA Blast ditiadakan. Terakhir atau kesepuluh, operasional lift, air conditioner/AC sentral akan difungsikan sebagian.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato P P Simamora menunjukan komitmennya dalam mengoptimalkan layanan kekayaan intelektual di wilayah.

Hal tersebut ia ungkapkan ketika mengikuti kegiatan Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program Kekayaan Intelektual yang dipimpin langsung Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, secara Virtual, Selasa (4/2) sore.

“Kanwil Kemenkum Sumsel siap bersinergi dengan DJKI, pemerintah daerah, kampus, masyarakat, serta stakeholders di wilayah dalam upaya akselerasi peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Selatan," kata Agato.

Sesuai penjelasan Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, bahwa dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Bidang Kekayaan Intelektual memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat dalam pemenuhan Kinerja.

Razilu dalam sambutannya menyampaikan susunan Dua Program Ditjen KI di tahun 2025 ini yaitu, Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). CPU diantaranya adalah program Jelajah KI, Kawasan Berbasis KI, Klinik KI Bergerak dan Akselerasi Penyelesaian Permohonan KI, sedangkan untuk Program pada CPP adalah Penegakan Hukum KI, Peningkatan Permohonan KI, Pengembangan Kompetensi SDM dan Transformasi Layanan KI Digital.

Ia juga berpesan untuk menjalankan Enam Target Kinerja Program KI bagi Kantor Wilayah, Kawasan Karya Cipta/ Desain Industri, Partisipasi Pameran KI, Sertifikasi Pusat Perbelnajaan Berbasis KI, Peningkatan dan Pemanfaatan Indikasi Geografis, Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Permohonan Merek Di Wilayah, Mendorong Peningkatan Permohonan Paten Di Daerah.

“Saya berharap semangat, dedikasi, serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di kantor wilayah Kementerian Hukum dapat terus terjaga. Juga kami ingin memastikan bahwa target yang disusun tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis untuk mendukung pembangunan berbasis kekayaan intelektual,” lanjutnya.

Turut mendampingi Kakanwil dalam giat tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni dan jajaran.

Palembang_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora, mengikuti kegiatan pembukaan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan BMN. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting sekaligus penuh tantangan bagi kita semua. Pemisahan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Perubahan ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah, ungkap Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta, saat membuka kegiatan, Selasa (04/02).

Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa Proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara Akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, dan Konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu menjadi atensi dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN, yaitu, Penyelesaian Transaksi Tahun 2024, Validitas dan Rekonsiliasi Data Keuangan dan BMN, Kepatuhan terhadap Regulasi, Dokumentasi dan Evidence Pendukung, Susun Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung dengan pengungkapan yang memadai, Implementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara berjenjang dan Percepat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Sekjen Kemenkum RI berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan BMN seluruh satuan kerja sehingga dapat mendukung kelancaran proses transisi dan likuidasi yang akan dilaksanakan atas aset dan kewajiban, serta melalui kerja bersama ini Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI.
Kegiatan juga diikuti oleh Kepala Bagian Tu dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda Benni Rizki, dan pegelola Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato P P Simamora mengikuti kegiatan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 secara daring, Selasa (4/2). Kegiatan diikuti juga oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, beserta staf.

Kegiatan ini terlakasana menindaklanjuti surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/3666/PC.02/XI/2024 tanggal 06 November 2024 dalam hal Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana, dan Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Dewi Ambarwati. Dalam arahannya Dewi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kemenkum RI dimana pada Tahun 2024, nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kemenkum RI meningkat menjadi 87,56 atau zona hijau.

“Pencapaian ini tentunya merupakan hasil dari upaya kita bersama, seluruh satker yang tidak hanya melibatkan para pimpinan selaku komando kita, tetapi seluruh jajaran pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan bahwa evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ini sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menilai kinerja kita, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat itu relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat utamanya di masa transisi Kementerian kita ini.

“Perubahan kelembagaan ini tentunya menuntut kita untuk terus beradaptasi, memastikan bahwa meskipun terjadi pemisahan Kementerian, layanan yang kita berikan tetap terintegrasi dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” lanjutnya.

Selanjutnya, Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Yeni Sulistiowati dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi 2, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dimana Ombudsman terlibat di dalamnya.

“Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan Ombudsman RI kepada 5 Unit Layanan Kemenkumham, didapatkan nilai akhir sebesar 87,56 atau zona hijau. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83,81,” terang Yeni.

“Meskipun nilai yang dihasilkan sudah relatif baik dengan Opini Kualitas Tinggi, tetapi ada beberapa aspek yang tetap harus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yakni melakukan peningkatan kompetensi pelaksana, perbaikan ketersediaan pelayanan khusus, melakukan publikasi maklumat dan moto layanan, melakukan pembinaan terhadap pengelola pengaduan, serta komitmen dalam penyelesaian pengaduan,” lanjut Yeni.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora di tempat terpisah menyampaikan akan melaksanakan setiap rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman RI terhadap. “Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik prima yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Kakanwil.

Palembang_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora, menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Sofyan Antonius, di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, Senin, (03/2/2025).

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut Agato, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Kemenkum dan BPKP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan pengawasan dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran negara. Ia juga menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat krusial dalam menjaga integritas lembaga pemerintah.

Apalagi, menurutnya, pihaknya akan terus memberi perhatian serius pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, memastikan seluruh program serta asta cita Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar dan berdampak.

"Kami sangat berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPKP untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di Kemenkum Sumsel dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan Sofyan Antonius, mengajak Kemenkum Sumsel untuk bersama sama melaksanakan program pengawasan yang dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran.

“BPKP siap mendukung Kemenkum dalam memperkuat pengawasan, sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami juga berharap adanya program pengawasan yang lebih intensif dapat mempercepat proses pelayanan publik di berbagai sektor,” ujarnya.

Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Kadiv Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, dan Kabag TU dan Umum Bulan Mahardika Subekti.