Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) memfasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Songket Palembang pada Kamis (30/04/2026) di Ruang Divisi Pelayanan Hukum.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan Bappedalitbang Kota Palembang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu produk unggulan daerah. Tim Bidang Pelayanan KI yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama jajaran turut memberikan pendampingan dalam proses pengajuan tersebut.

Pihak Bappedalitbang Kota Palembang menyampaikan bahwa proses penyusunan dokumen persyaratan telah dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Songket Palembang. Proses ini juga telah melalui pendampingan intensif dari Kanwil Kemenkum Sumsel selama lebih dari satu tahun.

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, proses pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis dalam melindungi identitas dan kualitas khas produk daerah.

Pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Songket Palembang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis, diharapkan Songket Palembang dapat lebih dikenal luas serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun internasional.

Hingga saat ini, Sumatera Selatan telah memiliki sejumlah produk yang telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, yang mencerminkan kekayaan potensi daerah di bidang kekayaan intelektual.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap produk khas daerah merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya.

“Pendaftaran Indikasi Geografis bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga upaya untuk menjaga nilai budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap Songket Palembang dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif melalui perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bersama 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sumatera Selatan, sebagai langkah evaluasi dan percepatan kinerja triwulan I Tahun Anggaran 2026, Kamis (30/4).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, mewakili Kepala Kantor Wilayah, dengan melibatkan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum dari unsur Penyuluh Hukum. Sebagai Panwasda, Kanwil Kemenkum Sumsel bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja OBH, memastikan kesesuaian standar layanan, memverifikasi dokumen melalui Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM), serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

Seluruh OBH diminta segera menginput LPJ penanganan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi melalui SIDBANKUM paling lambat 8 Mei 2026. “BPHN akan memonitor, dan OBH tanpa realisasi berpotensi mengalami penyesuaian hingga pemotongan anggaran,” lanjutnya.

Selain itu, penandatanganan adendum kedua direncanakan pada Minggu ketiga bulan Mei 2026. OBH juga diminta mengunggah ulang BAST periode September–November 2025 akibat gangguan sistem sebelumnya.

“Jika tidak diunggah ulang, akan berpotensi menjadi temuan BPK,” pungkas Bulan.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan bantuan hukum.

“Bantuan hukum bukan sekadar program, tetapi bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya minta seluruh OBH bekerja lebih cepat, lebih tertib, dan tetap menjaga integritas, agar layanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Kakanwil.

Melalui monitoring ini, diharapkan OBH dapat meningkatkan kinerja, tertib administrasi, dan memastikan layanan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Rapat Peningkatan Kinerja pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Nur'Ainun bersama jajaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja dan capaian program pembinaan hukum di daerah.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mohamad Aliamsyah, yang menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Ia mengingatkan agar seluruh satuan kerja dapat segera bergerak selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Selanjutnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran kantor wilayah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa setiap program kerja harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola hukum di daerah, tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan indikator utama Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang meliputi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, peningkatan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pembinaan Pos Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kanwil Kemenkum Sumsel ditetapkan sebagai Kanwil Tipe A dengan beban kerja pembinaan yang signifikan, yaitu lebih dari 3.000 beban kerja. Cakupan tersebut meliputi koordinasi pada 17 kabupaten/kota, pembinaan 3.258 desa/kelurahan dalam program Pos Bantuan Hukum, pengawasan terhadap 14 pemberi bantuan hukum, serta pengintegrasian 46 anggota JDIH.

Untuk mendorong peningkatan kinerja pada Triwulan II, disampaikan sejumlah strategi percepatan, antara lain pelaksanaan inovasi yang berdampak nyata, penguatan kolaborasi antar tim kerja, peningkatan koordinasi dengan unit pembina di pusat, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih komprehensif dan solutif.Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kendala teknis di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran dalam meningkatkan kualitas pembinaan hukum di Sumatera Selatan. “Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran dapat semakin terarah dalam melaksanakan program kerja serta mampu menghadirkan layanan hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan melalui keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talk bertema “Akselerasi Peran Analis Kebijakan dalam Mendorong Kebijakan Daerah yang Adaptif di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”, Kamis (30/04/2026).

Kegiatan yang diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini dihadiri oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel.

Forum tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan diawali dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Masan Nurpian. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Ikmal Idrus.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menyampaikan pentingnya peran analis kebijakan dalam menjawab persoalan publik yang dinamis. Disampaikan bahwa analis kebijakan tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi lebih pada bagaimana menghadirkan solusi konkret terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui analisis yang tajam dan berbasis data.

Materi juga menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif, ringkas, dan tepat sasaran bagi para pengambil keputusan. Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menggali pemahaman terkait praktik analisis kebijakan yang aplikatif di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan di daerah.

“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, kami mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin adaptif, solutif, dan berdampak nyata,” ujar Maju.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan peran analis kebijakan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan hukum yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di Sumatera Selatan.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Lubuklinggau — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di daerah melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Hukum dan Kesra Pemerintah Kota Lubuklinggau, serta Universitas Bina Insan, Rabu (29/04/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pendaftaran merek kolektif, mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang KI, serta memperkuat kerja sama melalui pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Sentra KI.

Dalam koordinasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau, tim memperoleh informasi terkait keberadaan 72 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Saat ini, sebagian koperasi masih dalam tahap pembangunan gerai, sementara beberapa lainnya telah beroperasi, meskipun mayoritas masih bergerak di sektor simpan pinjam. Menyikapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel mendorong rencana strategis pendaftaran merek kolektif bagi KDMP pada tahun 2027 guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha koperasi.

Selanjutnya, koordinasi dengan Bagian Hukum dan Kesra Pemkot Lubuklinggau disambut positif, khususnya terkait rencana pembentukan Perda KI serta pembaruan MoU. Pemerintah Kota Lubuklinggau menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti usulan tersebut, termasuk peluang memasukkan Perda KI ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sementara itu, Universitas Bina Insan menyambut baik rencana pembentukan Sentra KI melalui kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Sumsel. Kehadiran Sentra KI diharapkan menjadi pusat edukasi, sosialisasi, serta pendampingan pendaftaran KI bagi masyarakat dan civitas akademika, sehingga mampu meningkatkan jumlah permohonan KI sekaligus melindungi karya dan inovasi yang dihasilkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa langkah koordinatif ini merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan layanan KI di daerah.

“Penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa potensi daerah dapat terlindungi secara hukum sekaligus memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Maju.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Sentra KI serta dorongan pembentukan regulasi daerah di bidang KI merupakan langkah konkret dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di Sumatera Selatan.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kota Lubuklinggau dapat menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pengembangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Selatan.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, beserta jajaran mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum periode B04 Tahun 2026 secara virtual, Rabu (29/4). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia.

Nico Afinta dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk membedah capaian kinerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi seluruh jajaran. #Terdapat tujuh agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, mulai dari capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, penanganan isu aktual, hingga penguatan layanan publik seperti Pos Bantuan Hukum, Indikasi Geografis, pemeriksaan notaris, harmonisasi peraturan daerah, serta tindak lanjut temuan BPK dan Itjen," ujar Nico.

Kakanwil Maju Amintas Siburian menegaskan komitmen jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan.

"Kami akan melakukan evaluasi mendalam di tingkat wilayah berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh unit eselon 1," ujar Maju.

Ia menambahkan bahwa fokus utama ke depan adalah percepatan kinerja pada poin-poin yang menjadi catatan agar target pada periode berikutnya dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel.

Maju juga menekankan pentingnya sinergi antara Divisi untuk memastikan layanan seperti pendaftaran Kekayaan Intelektual dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

"Seluruh atensi dari pusat terkait temuan pemeriksaan akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan demi menjaga integritas organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum di wilayah Sumatera Selatan," tutup Maju.

PALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) terus memperkuat pengembangan kekayaan intelektual (KI) di daerah melalui kegiatan koordinasi ke sejumlah instansi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (29/04/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sumsel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama tim yang terdiri dari Dio Gestianda, Yogi Prasetyo, Syafira Aquaristha, dan Anastasha. Koordinasi dilakukan ke tiga lokasi, yaitu STIT Mamba’ul Hikam PALI, BRIDA PALI, dan Dekranasda Kabupaten PALI.

Pada kunjungan ke STIT Mamba’ul Hikam PALI, tim disambut oleh perwakilan biro umum. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan rencana kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka pembentukan Sentra KI. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta pencegahan pelanggaran KI, sekaligus memberikan pendampingan pendaftaran KI di lingkungan akademik. Penandatanganan kerja sama direncanakan akan dilaksanakan secara serentak pada 12 Mei 2026.

Selanjutnya, koordinasi dilakukan ke BRIDA PALI dan diterima oleh Sekretaris BRIDA. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa tahun 2026 merupakan tahun tematik paten, sehingga diperlukan upaya inventarisasi potensi KI, khususnya di bidang paten. BRIDA PALI juga menginformasikan bahwa terdapat sekitar 269 inovasi dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berpotensi untuk didorong menjadi kekayaan intelektual.

Kegiatan dilanjutkan ke Dekranasda Kabupaten PALI, di mana tim memperoleh informasi terkait potensi KI di bidang ekonomi kreatif. Saat ini telah terdapat lima motif batik yang telah tercatat hak ciptanya, yaitu Motif Wastu Bumiayu, Padma Ayu, Bunga Makara, Nuri Ayu, dan Songket Padma Ayu Candika. Selain itu, terdapat satu motif batik yang belum didaftarkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk proses pencatatan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholder terkait dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah, sekaligus menggali potensi KI yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa pembentukan Sentra KI dan inventarisasi potensi daerah merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

“Kami terus mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual di daerah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Dengan optimalisasi potensi KI, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Maju.

Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dan perlindungan terhadap karya serta inovasi masyarakat.

Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (29/04/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penguatan peran sekretariat wilayah FKK sebagai penggerak koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di daerah.

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Daryono yang mengulas penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Dalam paparannya, disampaikan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman terkait prinsip dasar analisis kebijakan serta penyusunan risalah kebijakan yang berkualitas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran antar analis kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan di wilayah, sehingga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta menggali pemahaman terkait materi yang disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas tim sekretariat wilayah FKK merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas kebijakan di daerah.

“Penguatan kapasitas analis kebijakan dan tim sekretariat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang akuntabel, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kami mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya sinergi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan data dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan notaris pengganti pada Rabu (29/04/2026) di Ruang Tamu Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, yang mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik tiga notaris pengganti, yaitu Dolly Lukita Simanjuntak, M Ihsan Triantama, dan Rahmi Fadhilah.

Ketiga notaris tersebut dilantik sebagai notaris pengganti untuk mengisi kekosongan sementara selama notaris definitif menjalankan cuti. Dolly Lukita Simanjuntak ditugaskan menggantikan notaris di Kabupaten Banyuasin, M Ihsan Triantama di Kota Palembang, serta Rahmi Fadhilah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan masa tugas menyesuaikan periode cuti masing-masing notaris.

Prosesi pelantikan berlangsung dengan tertib dan khidmat, diawali dengan pembukaan, pembacaan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah, penandatanganan berita acara, hingga pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama.

Dalam sambutannya, Kakanwil Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa keberadaan notaris pengganti memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di bidang kenotariatan.

“Pelantikan notaris pengganti ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak terhambat. Saya berharap para notaris yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Maju.

Ia juga menekankan agar para notaris pengganti mampu menjaga profesionalisme dalam menjalankan kewenangan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat selama masa penugasan.

Kegiatan pelantikan ini menjadi bentuk komitmen Kemenkum Sumsel dalam menjamin keberlangsungan layanan kenotariatan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas di wilayah Sumatera Selatan.

PALI, — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten PALI dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI), pembaruan nota kesepahaman (MoU), serta inventarisasi potensi KI di daerah pada hari ini Selasa (28/04) di Pali.

Kegiatan yang berlangsung di Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan Pemkab PALI, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI. Tim Kanwil yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama jajaran melakukan koordinasi lintas perangkat daerah guna mendorong penguatan perlindungan KI di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan dengan Bagian Hukum Pemkab PALI, disampaikan pentingnya pembentukan Perda KI sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Hukum terkait fasilitasi pembentukan regulasi di bidang kekayaan intelektual. Pemerintah Kabupaten PALI menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk mendorong agar Perda KI dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, meskipun terdapat tantangan efisiensi anggaran.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Bagian Kerja Sama terkait pembaruan MoU antara Kanwil Kemenkum Sumsel dan Pemkab PALI yang telah berakhir pada Desember 2025. Pemerintah daerah menyatakan antusiasme dan akan menindaklanjuti pembahasan draf kerja sama tersebut.

Sementara itu, dalam koordinasi bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI, dibahas inventarisasi potensi KI, baik personal maupun komunal, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini tercatat sebanyak 71 koperasi telah terbentuk, meskipun belum seluruhnya beroperasi secara mandiri. Pemerintah daerah juga berencana mengusulkan pembiayaan melalui APBD Perubahan Juli 2026 guna mendorong pendaftaran merek kolektif secara menyeluruh.

Adapun potensi KI yang berhasil diidentifikasi antara lain fasilitasi 20 permohonan merek, potensi Indikasi Geografis berupa “Beras Padi Anyar PALI” yang memiliki karakteristik khas, serta potensi hak cipta berupa “Tanjak Kepak Nuri”.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa penguatan regulasi melalui pembentukan Perda Kekayaan Intelektual menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta mendorong pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa upaya koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah.

"Pemerintah Daerah perlu segera mendorong pembentukan Perda Kekayaan Intelektual serta mempercepat pendaftaran potensi KI agar tidak kehilangan peluang perlindungan dan pemanfaatan secara maksimal"ujarnya.

Dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah maka hak kekayaan intelektual tersebut memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional maupun global.

Lubuklinggau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau dalam rangka inventarisasi potensi kawasan karya cipta di Kota Lubuklinggau.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/4) tersebut dihadiri oleh tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel yang terdiri dari Yulkhaidir, analis Kekayaan Intelektual Muda beserta tim yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Industri, Yudi Cahaya Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Yudi menyampaikan bahwa terdapat potensi kawasan karya cipta di daerah Ceremeh, di mana terdapat 22 pengrajin batik/wastra yang tergabung dalam kelompok “Batik Asri”, yang mayoritas merupakan ibu-ibu setempat.

Selain itu, dibahas pula potensi Indikasi Geografis (IndiGeo) Kota Lubuklinggau, seperti rencana pendaftaran “Batik Duren” yang sempat tertunda akibat pergantian kepemimpinan di pemerintah kota. Terdapat pula motif batik “Tunjuk Langit” yang terinspirasi dari tanaman obat, namun dinilai masih memerlukan penguatan identitas dan reputasi.

Potensi lain yang turut diangkat adalah “Duren Tembago” dari daerah Jukung serta “Kopi Robusta Malus” yang memiliki cita rasa khas. Disperindag sebelumnya telah berkoordinasi dengan BRIDA Lubuklinggau, namun belum terdapat tindak lanjut yang signifikan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Sumsel menyarankan agar Disperindag dapat menjalin koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, guna mendorong proses pengurusan dan pendaftaran potensi Indikasi Geografis tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa inventarisasi potensi kawasan karya cipta dan Indikasi Geografis merupakan langkah strategis dalam mendorong perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan agar setiap potensi, seperti batik khas, produk pertanian, hingga hasil olahan lokal di Kota Lubuklinggau, dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum yang optimal"tegas Maju.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat identitas daerah, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

*Palembang.* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut ambil bagian dalam kajian analisis strategi kebijakan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan, dengan fokus pada “Analisis Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum,” Rabu, (29/4), secara virtual.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian melalui Kepala Bagian Tata Usaha Umum menyampaikan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan implementasi sistem kerja berbasis tim berjalan optimal di daerah. “Diperlukan kejelasan tata kelola, terutama terkait peran dan kewenangan dalam tim kerja, agar pelaksanaan di wilayah lebih efektif,” ujarnya.

Berdasarkan paparan dalam diskusi, implementasi sistem kerja berbasis tim di lingkungan Kementerian Hukum pada prinsipnya telah berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi. Sistem ini juga dinilai meningkatkan kolaborasi lintas fungsi serta mendorong fleksibilitas kerja melalui penerapan Flexible Working Arrangement (FWA).

Namun demikian, hasil evaluasi juga mengungkap sejumlah catatan penting. Dari aspek efisiensi, masih ditemukan keterbatasan SDM serta dukungan teknologi digital yang belum merata. Dari sisi kecukupan, belum adanya pedoman teknis atau SOP yang baku menyebabkan implementasi sistem kerja berbasis tim berjalan beragam di setiap unit. Sementara dari aspek pemerataan, distribusi beban kerja dinilai belum sepenuhnya proporsional dan masih dipengaruhi pola kerja hierarkis.

Kegiatan yang dikemas dalam diskusi publik naskah kebijakan ini menghadirkan Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Ika Ahyani Kurniati, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, serta perwakilan Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa Kantor Wilayah.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan naskah kebijakan dan policy brief yang menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pimpinan dalam menyempurnakan sistem kerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Kemenkum Sumsel menyambut baik langkah ini sebagai upaya mewujudkan organisasi yang lebih lincah, adaptif, dan berorientasi hasil.