Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis (IG). Pada Senin (29/9), jajaran Divisi Pelayanan Hukum menerima koordinasi dari Dinas Pariwisata serta Bappeda Litbang Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) terkait pencatatan KIK dan pendampingan pendaftaran IG Kain Jumputan Gambo.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Divisi Pelayanan Hukum, dibahas rencana pencatatan tiga KIK khas Sekayu, yakni Bongen Fest, Karnaval Sekayu, dan wisata air Bekarang yang telah berlangsung secara turun-temurun lebih dari tujuh tahun. Selain itu, juga dibahas fasilitasi pendaftaran IG Kain Jumputan Gambo yang menjadi salah satu warisan budaya dan ekonomi kreatif unggulan daerah.

Kepala Bidang KI, Yenni, memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata MUBA yang proaktif mencatatkan KIK. “Saat ini KIK MUBA yang tercatat di dashboard DJKI masih sangat sedikit, baru dua. Karena itu langkah ini sangat penting agar warisan budaya lokal mendapat pelindungan hukum dan dapat dikembangkan menjadi nilai ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Kanwil Kemenkum Sumsel turut memberikan asistensi teknis, mulai dari kelengkapan dokumen dukungan, pengisian formulir pencatatan, hingga penyusunan deskripsi produk IG. Proses ini diharapkan memperkuat legalitas KIK sekaligus membuka peluang promosi budaya MUBA di tingkat nasional maupun internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pencatatan KIK dan IG adalah langkah strategis untuk menjaga jati diri bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal bukan hanya soal hak hukum, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya agar tidak diklaim pihak lain. Kami ingin setiap potensi daerah di Sumatera Selatan, seperti di MUBA, memiliki pelindungan yang kuat dan dapat menjadi daya saing ekonomi berbasis kearifan lokal,” tegas Maju Amintas Siburian.

Dengan dukungan penuh dari Kemenkum Sumsel, diharapkan Kabupaten MUBA dapat segera melengkapi persyaratan pencatatan sehingga warisan budaya khas daerah, termasuk Kain Jumputan Gambo, dapat terlindungi secara resmi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Palembang, 29 September 2025 – Tim Kerja BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menghadiri Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”.

Dalam kesempatan tersebut, Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, yang dalam arahannya menekankan pentingnya memperkuat konsistensi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Sambutan juga disampaikan oleh Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang menekankan bahwa implementasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 harus dipahami secara menyeluruh agar dapat dijalankan secara efektif di seluruh wilayah.

Selanjutnya, narasumber memaparkan materi utama mengenai Analisis Implementasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai berbagai tantangan dalam penerapan standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum).

Sesi diskusi berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme peserta yang aktif bertanya dan memberikan masukan terkait dinamika penerapan standar layanan di lapangan. Kegiatan kemudian ditutup dengan closing statement dari para narasumber, yang menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat guna memperkuat efektivitas layanan bantuan hukum.

Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sehingga dapat memastikan hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan terpenuhi dengan baik.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah bertempat di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, Senin (29/9/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling.

Dalam sambutannya, Hendrik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah. “Peran perancang peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal pembentukan hukum di daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perancang mutlak diperlukan agar mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta implementatif di masyarakat,” ujarnya.

Hendrik menambahkan bahwa perubahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menuntut perancang untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, termasuk pemahaman metode omnibus law, pengharmonisasian peraturan daerah, serta teknik penyusunan sesuai kaidah yang berlaku. “Saat ini Kanwil Kemenkum Sumsel memiliki 22 orang perancang peraturan perundang-undangan ditambah 3 CPNS perancang. Melalui kegiatan pendalaman materi ini, kami berharap seluruh perancang dapat meningkatkan wawasan, kreativitas, dan kemampuan teknisnya,” jelasnya.

Usai dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Dedi Harapan, selaku Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, ia membawakan materi berjudul “Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah”, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun regulasi yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Penyampaian materi ini dipandu oleh moderator Zainul Arifin.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam keterangannya menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya strategis membangun tata kelola hukum yang lebih baik di daerah. “Perancang adalah garda terdepan dalam memastikan kualitas produk hukum. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas perancang sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar responsif, aplikatif, dan mendukung pembangunan di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, di mana peserta yang terdiri dari pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman. Melalui forum ini, diharapkan terjadi penguatan kapasitas dan konsolidasi peran perancang peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang responsif, berkualitas, dan aplikatif bagi masyarakat.

Palembang, Kementerian Hukum Sumsel melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menghadiri Workshop Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 pada Senin (29/09/2025) di Sriwijaya Ballroom Hotel Swama Dwipa Palembang.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan bapak DR H. M Al Fajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pdi. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa salah satu misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang diwakili oleh Riyan Citra Utami. Dalam kegiatan ini, Riyan menyampaikan materi tentang Kewenangan Kementerian Hukum dalam Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.

“Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan partai politik menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada “ujar Riyan Citra Utami, Analis Hukum Kemenkum Sumsel.

Selain itu, Riyan juga menambahkan “Kementerian Hukum tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyaluran atau pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik. Kementerian Hukum, berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik, termasuk aspek administrasi dan legalitas.”

Turut hadir dalam kegiatan ini, Riyan Citra Utami, Analis Hukum Kemenkum Sumsel, Marcocinta, Kabid Pol Dagri, Sekretaris Prov Sumsel : Kurniawan Kantihoko, Sekretaris Prov Sumsel, M Idrus, KPU Prov Sumsel, M Daswint Welly K, BPKAD Prov Sumsel, Edy Kurniady, Sekretaris Badan KesbangPol, Zulfan Ardiansyah, Biro Hukum Setda Prov Sumsel.

“Legalitas sangat berperan penting dalam suatu syarat administrasi karena dapat menjamin kepastian hukum. Untuk itu, syarat-syarat menuju legalitas harus benar-benar jelas dan lengkap “ujar Maju Amintas, Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang, 29 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi rutin sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan dan penyelarasan semangat kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas. Apel yang digelar di halaman kantor ini dipimpin oleh Asnedi, Penyuluh Hukum Madya, yang bertindak sebagai pembina apel.

Dalam arahannya, Asnedi menyampaikan bahwa apel pagi bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Kemenkum Sumsel. Ia menekankan bahwa setiap ASN memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

“Apel pagi merupakan kesempatan bagi kita untuk menyatukan semangat, mempertegas komitmen, dan memastikan seluruh jajaran bekerja dalam satu visi untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan publik yang berkualitas lahir dari disiplin, sinergi, dan semangat kolaborasi yang kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asnedi mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme, beradaptasi terhadap perubahan, serta memperkuat koordinasi antarbidang agar program kerja dapat terlaksana secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan budaya kerja positif sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi.

Apel pagi ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya peran ASN sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah turut menyampaikan apresiasinya atas semangat seluruh jajaran. Ia menegaskan bahwa kerja sama dan kekompakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul.

“Setiap ASN memiliki kontribusi penting dalam perjalanan organisasi ini. Oleh karena itu, mari kita terus jaga kekompakan, tingkatkan kinerja, dan tanamkan semangat pengabdian agar Kemenkum Sumsel semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Palembang. Suasana hangat mewarnai acara pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kota Palembang Periode 2025-2026, Kamis siang, (25/9). Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Alkana Yudha.

“Pengukuhan ini menjadi tonggak penting bagi jajaran notaris di Kota Palembang untuk semakin memperkuat peran dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran organisasi profesi ini juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya Kemenkum Sumsel, dalam membangun ekosistem hukum yang lebih berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Alkana dalam sambutannya di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel.

Selain itu, Alkana juga mengingatkan tentang pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). “Penerapan PMPJ bukan hanya kewajiban regulasi, tapi juga bentuk tanggung jawab profesi untuk mencegah penyalahgunaan jasa notaris, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip ini harus menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap notaris,” tegasnya.

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, Andrey Max Emmaan, mengaku kepengurusan baru ini siap bekerja lebih solid. “Kami ingin agar Pengda INI Palembang tidak hanya menjadi wadah bagi notaris, tetapi juga rumah bersama untuk saling belajar, bersinergi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga menambahkan bahwa kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya Kemenkum Sumsel. “Kolaborasi menjadi kunci. Kami ingin memastikan setiap program kerja sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam membangun ekosistem hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Dengan semangat kebersamaan, kami optimis Pengda INI Palembang dapat memberi kontribusi positif bagi Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua Pengurus Wilayah INI Provinsi Sumatera Selatan, Hari Fadly Basir, menyampaikan apresiasi atas pengukuhan kepengurusan baru Pengda INI Kota Palembang. “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Pengda Palembang yang baru saja dilantik. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi. Kami percaya kepengurusan baru akan mampu menghadirkan semangat baru, berinovasi, dan menjaga marwah profesi notaris di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan Pengda INI Kota Palembang dapat semakin solid, aktif berkolaborasi, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas profesi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Sumatera Selatan.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan ALSA Berbinar 2025 Local Chapter Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang mengangkat tema “Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hasil Buatan AI Perspektif Hukum Perdata”. Acara digelar pada Kamis (25/09/2025) di Amzulian Hall Fakultas Hukum UNSRI, Palembang.

Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh M. Ferdi Pebriadi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, bersama dengan akademisi dan praktisi hukum, antara lain Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. (Kabag Hukum Perdata FH UNSRI), Desia Banjarani, S.H., M.H. (Pembina BO ALSA LC UNSRI), dan Yulianti Nurmansyah, S.H., LL.M. (Managing Partner Nurmansyah Advocates). Kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi FH UNSRI yang tergabung dalam ALSA Local Chapter.

Dalam sambutannya, Secretary General ALSA LC UNSRI menjelaskan bahwa ALSA Berbinar merupakan program tahunan yang bertujuan memperluas wawasan hukum mahasiswa. Tahun ini, tema yang dipilih menyoroti tantangan kepastian hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum perdata.

Sementara itu, Pembina BO ALSA LC UNSRI mewakili Dekan FH UNSRI menyampaikan bahwa AI memiliki sisi positif yang membantu kebutuhan manusia, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami lebih dalam dinamika hukum kekayaan intelektual di era digital.

Sebagai narasumber, M. Ferdi Pebriadi memaparkan materi mengenai Pengenalan Kekayaan Intelektual serta menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi AI. Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif bersama peserta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Alkana Yudha, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan literasi hukum di kalangan akademisi dan mahasiswa.

“Isu hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual hasil buatan AI sangat relevan di era digital. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan semakin memahami pentingnya kepastian hukum dan perlindungan KI sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional,” ujar Alkana Yudha.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Kanwil dalam kegiatan akademik tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa sebagai calon intelektual muda bangsa. Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung kegiatan yang mendorong pemahaman hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual yang kini semakin berkembang dengan hadirnya teknologi AI,” tegas Maju Amintas Siburian.

Kegiatan ALSA Berbinar 2025 ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengupas isu hukum terbaru, khususnya terkait Kekayaan Intelektual di era Artificial Intelligence.

Palembang, 25 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menyelenggarakan Zoom Meeting Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kamis (25/9) pukul 10.00 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teleconference PP ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel dan menghadirkan narasumber dari Tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yaitu Kabag TU & Tatalaksana Dewi Ambarwati, serta Ibu Niken dan Ibu Azmi.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti, yang menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan fungsi inti sekaligus wajah dari instansi di hadapan masyarakat. Ia menekankan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap institusi, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kinerja dalam mendukung pembangunan hukum di daerah. Sosialisasi ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Permenkum RI Nomor M.Hh-6.Ot.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan ini, narasumber menyampaikan paparan terkait aspek dan prinsip evaluasi pelayanan publik, yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi pengaduan, hingga penguatan inovasi layanan. Penjelasan yang disampaikan secara komprehensif ini membuka ruang bagi peserta untuk berdiskusi aktif dalam sesi tanya jawab, di mana berbagai pertanyaan dan pengalaman praktis disampaikan guna memperkaya wawasan bersama.

Kegiatan yang berlangsung dengan baik dan lancar ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan kapasitas seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui sosialisasi ini pula, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan hukum yang prima, transparan, dan berintegritas demi mewujudkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan hukum di Sumatera Selatan.

Palembang – Tambahan tenaga baru akan segera memperkuat jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel). Hal ini terungkap dalam Rapat Persiapan Serah Terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom pada Kamis (25/09) dari Ruang Rapat Teleconference Kanwil Sumsel.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, serta diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Sumsel, Bulan Mahardika Subekti, dan pejabat fungsional Analis SDM Aparatur. Agenda utama adalah memastikan kesiapan teknis dan formasi PPPK yang akan segera ditempatkan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa total formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 berjumlah 676 orang, terdiri dari 328 PPPK Penuh Waktu dan 248 PPPK Paruh Waktu. Untuk Kanwil Kemenkum Sumsel, dialokasikan 6 orang PPPK Paruh Waktu dengan jabatan Operasional Layanan Operasional (formasi SLTA).

PPPK Paruh Waktu akan menjalani masa perjanjian kerja selama 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober 2025, dengan jam kerja 7,5 jam per hari. Pembayaran gaji dibebankan kepada masing-masing kantor wilayah melalui Anggaran Belanja Barang (52). Selama masa perjanjian kerja, PPPK Paruh Waktu hanya menerima gaji pokok, sedangkan tunjangan baru dapat diberikan setelah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menekankan pentingnya peran PPPK dalam mendukung pelayanan publik.

“Kami menyambut baik tambahan tenaga PPPK ini. Harapan kami, seluruh PPPK dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta terus mengembangkan kompetensi. Kehadiran mereka adalah energi baru untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.

Dengan tambahan SDM melalui formasi PPPK 2024, Kanwil Kemenkum Sumsel optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel menggelar rapat Sponsorship Lapan_Sapa 2025 bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaksanaan kegiatan Lapan_Sapa 2025 pada Rabu (24/09/2025) bertempat di Kantor DPMPTSP Provinsi Sumsel. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi dan mitra strategis, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel, Bank Sumsel Babel, OJK, BPOM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kanwil Kemenag, Kadin, dan HIPMI.

Rapat ini merupakan langkah awal pemantapan kegiatan Lapan_Sapa 2025 yang akan dilaksanakan secara maraton mulai 30 September hingga 31 Oktober 2025 di 12 titik, mencakup 15 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini mengusung konsep “jemput bola pelayanan” dengan fokus pada penerbitan 1.200 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru, layanan pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, edukasi dan sosialisasi, akses jejaring bisnis, serta pameran produk unggulan UMKM.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sumsel, Lusapta Yudha Kurnia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi dari seluruh sponsorship yang terlibat. Ia berharap kegiatan ini akan membawa dampak langsung bagi peningkatan legalitas dan daya saing pelaku UMKM, menciptakan "Sultan-Sultan Baru", dan mempercepat pertumbuhan wirausaha mandiri di Sumsel. Dengan melibatkan berbagai sektor dan layanan dalam satu rangkaian kegiatan, Lapan_Sapa 2025 menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem usaha dan mendorong kebangkitan ekonomi lokal secara inklusif.

Lapan Sapa dapat menjadi salah satu Langkah dalam meningkatkan pelayanan yang dapat mencakup Masyarakat luas umumnya dan UMKM khususnya. Di lain tempat, Maju Amintas Kakanwil kemenkum Sumsel menyampaikan dukungannya dalam kegiatan Lapan Sapa dan telah membentuk tim yang bertugas dalam kegiatan ini. “Kanwil Kemenkum Sumsel sangat mendukung penuh kegiatan Lapan Sapa ini supaya Masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dan kanwil kemenkum sumsel juga telah membentuk tim yang terlibat langsung dalam kegiatan ini”tuturnya.

Palembang, 25 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Apostille Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah nyata dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan internasional.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi pratama, pejabat struktural, serta perwakilan instansi terkait. Sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Kemenkum Sumsel dalam mendukung implementasi layanan hukum yang cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Maju Amintas Siburian menjelaskan bahwa layanan Apostille merupakan terobosan besar yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Melalui layanan ini, proses legalisasi dokumen yang sebelumnya memerlukan pengesahan dari berbagai instansi kini dapat dilakukan melalui satu pintu.

“Layanan Apostille menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan proses legalisasi dokumen yang lebih sederhana dan efisien. Kini, dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, akta nikah, surat kuasa, dan berbagai dokumen penting lainnya dapat diakui oleh lebih dari 120 negara anggota Konvensi Apostille,” ungkapnya.

Maju menambahkan, pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur layanan Apostille perlu terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dalam proses legalisasi dokumen, terutama yang berkaitan dengan keperluan pendidikan, pekerjaan, perkawinan, maupun kepentingan hukum di luar negeri.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi wadah diskusi agar pemahaman publik semakin kuat. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen Kemenkum Sumsel dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan terpercaya,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan informasi yang komprehensif, dalam kegiatan ini Kanwil Kemenkum Sumsel menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Gunawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dian Merdiansyah selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda, serta Sumantri selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Ketiganya memberikan pemaparan mendalam terkait aspek hukum, teknis, serta pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam penyelenggaraan layanan Apostille.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel menegaskan peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan hukum di daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat Indonesia di tingkat internasional.

Palembang, 25 September 2025 – Upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin terus digencarkan. Salah satunya melalui Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang digelar oleh Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta secara daring pada Kamis (25/9).

Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sumsel turut hadir dalam forum ini bersama peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Diskusi dibuka oleh Soleh Joko Sutopo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil D.I. Yogyakarta, yang menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan layanan bantuan hukum. “Bantuan hukum bukan sekadar regulasi, tetapi wujud nyata hadirnya negara bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Andry Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang menekankan bahwa Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum harus menjadi panduan dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Para narasumber memaparkan implementasi dan evaluasi standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum) serta strategi optimalisasi layanan di wilayah kerja Kemenkum D.I. Yogyakarta. Materi ini membuka ruang diskusi yang hidup, dengan peserta antusias berbagi pengalaman, kendala, hingga solusi dalam pelaksanaan bantuan hukum di daerah masing-masing.

Kegiatan ditutup dengan closing statement yang menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar bantuan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya.

Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan dukungannya terhadap penguatan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin. Semangat ini sejalan dengan misi besar Kemenkum untuk menghadirkan hukum yang melindungi, bukan membebani, serta memastikan layanan bantuan hukum makin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.