Palembang, 2 September 2025 — Upaya pelestarian warisan budaya kembali diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi dan Seminar Arkeolog Pelestarian Barang Sejarah Temuan Sungai Musi yang digelar di Bungalow Kampung Aer Pulau Kemaro, Selasa (2/9).

Acara ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, perwakilan Kementerian/Lembaga, serta stakeholder terkait.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan dasar hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran TNI AL Palembang, Sekretaris Daerah Kota Palembang, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, serta Polda Sumsel.

Asisten III Pemerintah Kota Palembang secara resmi membuka acara sekaligus menyampaikan pentingnya pelestarian barang bersejarah temuan Sungai Musi sebagai bagian dari identitas daerah.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mengangkat Pulau Kemaro sebagai kawasan tematik kampung budaya.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga serta melestarikan warisan sejarah agar tetap terjaga bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumsel, yang diwakili oleh M. Ferdi Pebriadi (JFT Analis KI Ahli Muda), juga turut serta dalam kegiatan ini.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait arkeologi dan pelestarian, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif bersama peserta.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kesadaran kolektif untuk menjaga warisan sejarah di Sungai Musi semakin meningkat, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Palembang sebagai kota bersejarah.

Palembang, Selasa 2 September 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian memberikan arahan kepada jajaran petugas pengamanan untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Maju yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, serta Tim Sekretariat Zona Integritas (ZI), menekankan pentingnya sikap ramah, profesional, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. “Tugas pengamanan bukan hanya soal menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang humanis, adil, dan bermartabat,” ujarnya.

Kakanwil menegaskan bahwa petugas pengamanan merupakan garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif, sekaligus wajah institusi di mata masyarakat. Karena itu, pelayanan prima harus menjadi budaya kerja sehari-hari.

Bulan Mahardika Subekti menambahkan, penerapan pelayanan prima sejalan dengan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kanwil Kemenkum Sumsel telah berpredikat WBK, sehingga target berikutnya adalah mewujudkan WBBM melalui layanan yang transparan, cepat, dan responsif,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Kakanwil berpesan agar seluruh jajaran terus menjaga komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin meningkat.

Palembang, 2 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan Sosialisasi Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Lurah Duku pada Selasa (02/09) pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan perangkat kelurahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kelompok Kadarkum Kelurahan Duku, Lurah Duku beserta jajarannya, Babinkamtibmas dan Babinsa, Ketua LPMK, Ketua Karang Taruna, Ketua RT dan RW, Linmas, serta tokoh masyarakat setempat.
Acara dibuka secara resmi oleh Lurah Duku, Ibu Laili Fitriati, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan apresiasinya terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum di wilayahnya.

Selanjutnya, Tim Penyuluh Hukum yang diwakili oleh Selvintrin, A.M.K., SH. dan Candra, SKM, SH. menyampaikan materi tentang kesadaran hukum. Materi tersebut meliputi pengertian dan budaya hukum, tujuan hukum, indikator kesadaran hukum, asas hukum, peran Kelompok Kadarkum, hingga keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan.

Tim juga menekankan pentingnya peran lurah sebagai non-litigation peacemaker serta peran paralegal dalam menyelesaikan persoalan hukum secara damai di masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab mengenai berbagai permasalahan hukum yang dialami masyarakat Kelurahan Duku.

Sebagai bentuk penguatan peran masyarakat, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian sertifikat paralegal CPLA dari Kementerian Hukum RI kepada dua orang paralegal Kelurahan Duku. Usai acara, Tim Penyuluh Hukum bersama Lurah meninjau langsung Posbankum di Kelurahan Duku sebagai wadah masyarakat mendapatkan akses keadilan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendorong masyarakat semakin sadar hukum.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara bijak melalui peran lurah, paralegal, dan Posbankum yang ada di kelurahan,” ungkapnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Duku semakin aktif berpartisipasi dalam membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan masing-masing.

Den Haag, 29 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan dan peningkatan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada 5 atlit sepak bola, dua atlet sepak bola pria dan tiga atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Dr. Supratman Andi Agtas yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dan Duta Besar Indonesia Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Belanda, Mayerfas, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Den Haag, Jumat 29 Agustus 2025.

Dari 5 atlit yang teleh mendapatkan persetujuan DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 26 Agustus tersebut baru 4 atlit yang diambil sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. keempat atlet tersebut adalah, Mauro Nils Zijlstra, Pauline Jeanette van de Pol, Isabel Corian Kopp, dan Isabelle Nottet kelimanya merupakan warga negara Belanda, yang memiliki darah keeturunan Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata, " Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia, khususnya di bidang olah raga, ujar Menkum.

Negara membutuhkan para atlit yang memiliki talenta, skil (kemampuan) dan transfer cnowlage dari para atlit sehingga dibutuhkan utk melengkapi dan memperkuat Tim Nas melalui turalisasi untuk kepentingan negara atau berjasa pada yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Naturalisasi pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara dilakukan melalui mekanisme yang cukup panjang dan ketat, dari mulai pengamatan para pemain dari Tim Teknis Pencari Bakatb PSSI, menggali infotmasi dengan pihak2 terkait, baik pelatih, dan klub untuk memastikan bahwa para pemain layak membela Tim Nas malalui proses naturalisasi.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait.

Serta partisipasi semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imigrasi) dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya pemain berkualitas dalam skuad Tim Nasional Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya untuk tim nasional sepak bola Pria dalam rangka mengikuti FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Round 4, ASEAN U23 Boys’ Championship 2025, AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers, AFC U23 Asian Cup, AFC Asian Cup 2027 Saudi Arabia.

Sementara untuk tim nasional sepak bola Wanita dalam rangka mengikuti ASEAN Women Championship 2025-2029, SEA Games 2025 Thailand, FIFA Women’s World Cup 2027 Qualifiers, SEA Games 2027 Malaysia, AFC Women Asian's Cup Qualifiers 2029, SEA Games 2029 Singapore, FIFA Women’s World Cup 2031 Qualifiers dan ASEAN Women Championship 2030.

Hal-hal tersebut diatas ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Menteri Hukum juga menambahkan bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional. “Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan” ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Palembang, 30 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, hadir sebagai narasumber dalam Seminar Internasional bertema “Urgensi Evaluasi Etika, Moral, dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri serta diikuti oleh notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan mahasiswa, baik secara daring maupun luring. Seminar membahas pentingnya peran notaris dan PPAT dalam menjaga integritas profesi hukum, serta bagaimana etika dan moral menjadi fondasi utama dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam paparannya, Alkana Yudha menekankan bahwa profesi notaris dan PPAT adalah garda depan pelayanan hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum. Namun kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan etika, dan menjunjung tinggi moralitas. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum bisa tergerus,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenkum Sumsel akan terus mendorong berbagai upaya pembinaan, peningkatan kapasitas, dan sinergi dengan organisasi profesi serta dunia akademik. “Seminar internasional ini menjadi wadah strategis untuk berbagi pengetahuan lintas negara sekaligus memperkuat kesadaran bahwa integritas tidak bisa ditawar. Kami berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan untuk memperkuat profesionalisme notaris dan PPAT, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas,” lanjutnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam penyelenggaraan seminar ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi merupakan kunci untuk memperkuat kualitas pelayanan hukum. “Kami mendukung penuh setiap upaya yang mengedepankan integritas dan etika dalam profesi hukum. Dengan begitu, kepastian hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui keterlibatan aktif dalam seminar ini, Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas dan integritas profesi hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Palembang, 28 Agustus 2025 – Kantor Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang menjadi tuan rumah kegiatan Sosialisasi Masyarakat Sadar Hukum dengan tema “Posbankum Dapat Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”. 

Acara yang digelar di lantai 2 Ruang Pertemuan Kelurahan Kuto Batu ini dihadiri oleh unsur Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang terdiri dari Ketua RT, RW, FKPM, Kader Posyandu, PKK, serta Majelis Taklim, bersama Lurah Kuto Batu beserta jajaran.

Kegiatan dibuka langsung oleh Lurah Kuto Batu, Kalsum, S.IP., M.Si, NL.P. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat. 

“Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga Kelurahan Kuto Batu, sehingga masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat,” ujarnya.

Kalsum juga menyampaikan bahwa Kelurahan Kuto Batu telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan memiliki paralegal bersertifikasi dengan gelar non akademik, yaitu Robby W, CPLA dan Rahmad Rizal, CPLA. Keberadaan paralegal ini diharapkan mampu memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan.

Sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Nelly Rusmania didampingi oleh Nursyiah, Nurdiana, dan Anggie Purnamasari Corrie menjelaskan bahwa kesadaran hukum di masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai. 

Menurutnya, kesadaran hukum sering kali bersifat heteronom, yaitu muncul karena adanya faktor eksternal seperti pengawasan, ancaman sanksi, maupun aturan kepegawaian. 

“Kesadaran hukum yang ideal adalah kesadaran yang otonom, lahir dari hati nurani untuk mematuhi aturan serta meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum,” jelasnya.

Selain itu, para peserta juga mendapat penjelasan mengenai skema layanan Posbankum, termasuk peranannya dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait permasalahan hukum yang dihadapi sehari-hari.

Menutup kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya. 

“Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kami berharap melalui Posbankum, masyarakat semakin terbuka untuk mencari solusi hukum yang tepat dan memperoleh akses keadilan,” tegasnya.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dengan Universitas Tridinanti Palembang dalam rangka memperkuat fasilitasi pengajuan Hak Cipta dan Paten. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2021 tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan pembentukan Klinik KI di lingkungan Universitas Tridinanti.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, bersama tim yang terdiri dari Yulkhaidir (Analis KI Ahli Muda), Dio Gestianda (Analis Kekayaan Intelektual), dan Syafiq Aditya Pratama (Pemroses Permohonan KI). Tim Kanwil Kemenkum Sumsel diterima oleh Wakil Rektor III Universitas Tridinanti, Ibnu Aziz. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa Universitas Tridinanti sebelumnya telah meraih penghargaan dari DJKI atas pendaftaran hak cipta terbanyak di Sumatera Selatan pada tahun 2022.

“Koordinasi ini kami lakukan sebagai bentuk sinergi untuk mendorong semakin banyak karya inovasi mahasiswa maupun dosen yang dapat dilindungi melalui Hak Cipta dan Paten. Kami berharap Universitas Tridinanti terus menjadi pelopor pendaftaran KI di Sumsel,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian.

Pihak Universitas melalui Wakil Rektor III menyampaikan bahwa Klinik KI masih aktif berjalan dengan kewajiban pencatatan hak cipta karya ilmiah mahasiswa dan dosen. Untuk paten sederhana maupun paten, Universitas berkomitmen segera menindaklanjuti. Selain itu, Universitas juga mendorong Kanwil Kemenkum Sumsel untuk aktif terlibat dalam program pemberdayaan, termasuk pameran yang mereka selenggarakan.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (27/8). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih (KMP).

Koordinasi ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum RI Nomor M.H.H.10.02-142 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Merek Kolektif Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tim dari Divisi Pelayanan Hukum yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, bersama pejabat fungsional KI, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan tersebut kepada jajaran Dinas Koperasi baik di tingkat Kota Palembang maupun Provinsi Sumsel.

Dalam pertemuan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, diketahui terdapat 107 Koperasi Merah Putih di 18 kecamatan yang seluruhnya telah memiliki badan hukum. Sementara itu, jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi-koperasi tersebut masih dalam tahap pendataan. Sedangkan dari data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, tercatat sebanyak 3.286 Koperasi Merah Putih telah terbentuk. Pihak dinas menyatakan dukungan penuh terhadap program Kanwil Kemenkum Sumsel dan siap melakukan sosialisasi kepada koperasi-koperasi tersebut agar segera mendaftarkan mereknya.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, menyampaikan bahwa dorongan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk melindungi identitas produk barang dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Sumatera Selatan.

Jakarta, 28 Agustus 2025 – Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Sari Pasifik Jakarta, 25–28 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta tindak lanjut dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan hukum adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

“Melalui Indeks Reformasi Hukum, kita berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berorientasi pada hasil, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

IRH menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian ini berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memastikan regulasi relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Hasil sementara penilaian menunjukkan capaian yang menggembirakan:
- Kategori Kementerian/Lembaga (K/L):
Sebanyak 66 K/L (71,0%) meraih predikat AA (Istimewa), dengan 12 K/L di antaranya memperoleh nilai sempurna (100).
(Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 hanya terdapat 2 K/L dan tahun 2024 sebanyak 11 K/L yang meraih nilai sempurna).
- Kategori Pemerintah Daerah (Pemda):
Sebanyak 99 Pemda (17,9%) berhasil memperoleh predikat AA (Istimewa), dengan 9 Pemda meraih nilai sempurna (100).
(Pada tahun 2023 tidak ada Pemda yang meraih nilai sempurna, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 Pemda).

Dalam sambutan penutupnya, Andry menekankan bahwa penilaian IRH tidak hanya sebatas evaluasi, melainkan refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia.

“Hasil kegiatan ini harus menjadi pijakan dalam mempercepat transformasi hukum, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan cita-cita besar mewujudkan World Class Government,” tegasnya.

Mulai tahun 2026–2029, kegiatan ini tidak hanya menjadi program prioritas Kementerian Hukum, tetapi juga akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan ditutupnya kegiatan Penilaian IRH 2025, Kementerian Hukum mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan kerja sama, sinergi, dan komitmen dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, inklusif dan berkeadilan.

Palembang– Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara. Atas dasar tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025, bertempat di Kanwil setempat, Kamis (28/8).

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

“Pemberian Bantuan Hukum merupakan hak dan keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, sebagai bentuk pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil serta kesamaan di hadapan hukum,” ujarnya.

Kakanwil Maju A Siburian juga menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Kepala BPHN RI Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025, kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum Triwulan III resmi ditandatangani oleh 14 OBH terakreditasi dan terverifikasi di Sumatera Selatan
.
“Dengan adanya penambahan anggaran ini, diharapkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat semakin optimal dan memberikan manfaat nyata. Selain itu, kami berharap OBH juga berperan aktif dalam mendukung target kinerja BPHN Tahun 2025, termasuk pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan yang telah terbentuk 100% di Sumsel,” tambahnya.

Maju Siburian menekankan pentingnya peran paralegal desa/kelurahan sebagai juru damai yang dekat dengan masyarakat, serta perlunya sinergi dan kolaborasi OBH dalam pendampingan hukum di tingkat akar rumput.

Acara penandatanganan ini diakhiri dengan harapan agar seluruh pihak dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin di Sumatera Selatan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, Para Pejabat Fungsional dan Pelaksana, perwakilan Panitia Pengawas Daerah, serta Direktur/Ketua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi se-Sumatera Selatan.

Palembang, 28 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi ke Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Sumsel, Kamis (28/8). Kegiatan ini diterima langsung oleh Kasubsi Bansidik, Ipda Dedy Gunawan.

Rombongan Kanwil Kemenkum Sumsel dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, bersama jajaran tim PPNS Bidang KI. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi terkait mekanisme penyidikan, tindak lanjut pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, serta program pembinaan teknis bagi PPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam diskusi, pihak Polda Sumsel menekankan pentingnya PPNS Kanwil Kemenkum Sumsel memiliki KTA aktif dan sertifikat kompetensi guna menunjang penegakan hukum. Selain itu, disampaikan juga adanya program Latkatpuan Penyidikan yang dapat diikuti PPNS setiap tahun sebagai bentuk peningkatan kapasitas.

Kasubsi Bansidik menegaskan bahwa PPNS Kanwil Kemenkum Sumsel dapat melaksanakan penyidikan sesuai kewenangan dengan tetap berkoordinasi bersama kepolisian. Diharapkan sinergi ini semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas terjalinnya koordinasi strategis ini.
“Penegakan hukum kekayaan intelektual membutuhkan sinergi yang solid antara PPNS dan kepolisian. Dengan adanya koordinasi ini, kami optimis perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual di Sumatera Selatan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Maju Amintas.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan peran PPNS dalam penegakan hukum serta memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Polda Sumsel, demi mewujudkan kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual.

Palembang, 28 Agustus 2025 — Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menghadiri Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kantor Wilayah Kemenkum Lampung. Diskusi kali ini mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas”.

Dalam kesempatan tersebut, Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Bapak Benny Daryono, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Bapak Dwi Harnanto. Selanjutnya, narasumber menyampaikan materi mengenai evaluasi dampak kebijakan Permenkum No. 21 Tahun 2021, yang menyoroti syarat serta tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, hingga pembubaran badan hukum perseroan terbatas.

Materi juga diperkuat dengan rekomendasi kebijakan strategis, di antaranya pembentukan mekanisme kontingensi dan penguatan interoperabilitas antar-lembaga.
Setelah sesi pemaparan, diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif bertanya dan memberikan masukan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam pernyataannya menegaskan bahwa evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan regulasi yang diterapkan benar-benar efektif menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. “Melalui forum diskusi ini, kita dapat melihat sejauh mana kebijakan yang sudah berjalan memberikan dampak, sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan agar tata kelola perseroan terbatas semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan Closing Statement dari para narasumber, yang menekankan pentingnya evaluasi kebijakan sebagai pijakan dalam menyempurnakan regulasi dan mendorong tata kelola perseroan terbatas yang lebih efektif.