Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati menghadiri Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (20/5).

Rapat Kerja yang mengusung tema “Wujudkan P5HAM Yang Berdampak Menuju Indonesia Emas” ini diikuti seluruh Kakanwil dan Kadiv Yankumham se-Indonesia serta perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, ⁠Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kemenpan RB, ⁠Bappenas, dan FNF Indonesia dengan total peserta sebanyak 285 orang. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 22 Mei 2024 ini bertujuan untuk menyusun dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam upaya Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra dalam laporannya menyampaikan bahwa selama dua hari mendatang para peserta rapat akan membahas sejumlah rencana aksi dan program strategis di bidang HAM guna mensukseskan pembangunan nasional. “Kami harapkan melalui rapat kerja ini pada akhirnya publik akan dapat merasakan penikmatan HAM yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar Dhahana.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly saat membuka acara menyampaikan Kemenkumham dalam hal ini Ditjen HAM mengusulkan pentingnya memasukan substansi Hak Asasi Manusia dalam RPJMN 2025-2029 maupun RKP 2025. “Tanggung jawab Pemerintah terhadap HAM meliputi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM. Tanggung jawab HAM tersebut, harus terinternalisasi ke dalam program pembangunan,” jelas Menkumham.

Menkumham juga menyampaikan bahwa Kemenkumham harus menyiapkan berbagai kebijakan HAM yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. “Diperlukan tools dalam melakukan pengukuran pelaksanaan dan permasalahan HAM. Oleh karena itu, saat ini, Kementerian Hukum dan HAM akan meluncurkan Indeks HAM. Dengan hasil pengukuran tersebut, kita dapat memetakan permasalahan HAM nasional yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan strategi kebijakan HAM, seperti Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan Rencana Aksi HAM,” lanjutnya.

Selain itu, Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. “Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM, DITJEN HAM menggunaan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Komunikasi HAM (SIMASHAM) yang saat ini sudah terbit versi 2 (dua),” jelas Menkumham.

Di akhir sambutannya, Menkumham mengapresiasi kinerja seluruh pihak dimana pada periode tahun 2024-2026, Pemerintah Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB dengan suara tertinggi. “Akhir kata, Saya berharap dari Rapat Kerja ini akan menghasilkan Solusi Strategis yang dapat menyempurnakan kebijakan, regulasi, proses dan prosedur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mewujudkan P5HAM,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Kadiv Yankumham, Kepala Bidang HAM, Karyadi dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Berti Andriani.

Jakarta - Kanwil Kemenkumham Sumsel yang dalam hal ini Efka Firsta dan Ahmad Iqbal selaku Analis SDM Aparatur Pertama dan berperan sebagai Administrator Aplikasi Seraya Kanwil Sumatera Selatan hadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Melalui Aplikasi Seraya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2024 di Hotel Sheraton Jakarta.

Dalam sambutannya, Plh Sekretaris Inspektorat Jenderal Ika Yusanti yang juga menjabat sebagai Inspektur Wilayah I mengajak seluruh para Administrator Aplikasi Seraya untuk menggelorakan semangat dalam melaporkan harta kekayaan. Hal ini disampaikan olehnya pada Kegiatan FGD Penyelenggaraan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melalui Aplikasi Seraya di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2024.

Lebih lanjut Ika menegaskan kembali bahwa melaporkan harta kekayaan merupakan salah satu kewajiban para ASN Kemenkumham, baik itu melalui LHKPN bagi Penyelenggara Negara maupun LHKASN bagi Pegawai ASN lainnya.

Oleh karena itu, Itjen yang berfungsi sebagai pengawas selalu mengawal dan memantau seluruh ASN dalam pelaporan harta kekayaan di setiap tahun anggaran.

Per tanggal 13 Mei 2024, pelaporan LHKASN Kemenkumham telah mencapai 99,85% tepat waktu. Sementara itu Sumatera Selatan dengan 29 Satuan Kerjanya, mendapatkan apresiasi dari Plh. Sesitjen karena capaiannya 100% pelaporan tercepat dari 44 Unit Kerja Kemenkumham.

Lebih lanjut, Ika juga mengingatkan akan pentingnya peran para Administrator Aplikasi Seraya dalam membantu mengingatkan dalam menuntaskan upayanya untuk mencapai kepatuhan pelaporan harta kekayaan 100%.

“Peran administrator menjadi sangat penting untuk menyukseskan pelaporan LHKAN melalui Aplikasi Seraya disetiap tahunnya”, ujar Ika.

Pelaksanaan FGD dilanjut dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan narasumber eksternal dari pihak Kemenpan RB.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya memberikan apresiasi kepada 29 Administrator Aplikasi Seraya di UPT Sumsel karena atas kerja sama dan kerja kerasnya ditahun 2024 berhasil menduduki peringkat ke-2 dari 44 Unit Kerja yang ada di lingkungan Kemenkumham untuk pelaporan LHKASN tercepat dan tepat waktu. Semoga di tahun berikutnya dapat mempertahankan semangat yg sama dan bahkan menambah semangat untuk menjadi peringkat pertama.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024, Senin (20/5). Upacara Harkitnas Ke-116 yang mengusung tema “Bangkit Untuk Indonesia Emas” ini dilaksanakan terpusat di Rutan Kelas I Palembang dengan diikuti oleh perwakilan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kota Palembang.

Kegiatan Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian di antaranya pembacaan teks pancasila, dan pembacaan teks UUD 1945. Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Harkitnas Ke-116 ini Plh. Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan, Wahyu Hidayat.

Inspektur Upacara saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa hari ini, kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. “Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru,” ungkapnya.

“Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Inspektur Upacara juga mengatakan bahwa Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. “Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Mohammad Ridwan, Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo, serta pejabat struktural Kanwil dan UPT.

Palembang - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Sumatera Selatan, telah menuntaskan pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan 1.116 calon haji (calhaj) asal Bangka Belitung (Babel) melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ke Madinah.

"Pemberangkatan calhaj Babel tiga kelompok terbang (kloter) telah selesai dilakukan beberapa hari terakhir, hari ini petugas libur tidak ada pemberangkatan dan dilanjutkan kembali fokus pemberangkatan calhaj asal Sumsel pada 21 Mei hingga 4 Juni 2024," kata Ketua Satgas Pemberangkatan Haji Imigrasi Palembang Adep Yoenoes, di Palembang, Ahad.

Dia menjelaskan pemberangkatan calhaj Babel dimulai pada 15 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 4 dengan jumlah 445 orang dan lima orang petugas pendamping. Kemudian pemberangkatan pada 17 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 5 dengan jumlah 445 orang dan lima petugas pendamping.

Pemberangkatan pada 18 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 6 merupakan kloter gabungan calhaj Sumsel 219 orang dan Babel 226 orang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dari Palembang ke Madinah.

Pemberangkatan calhaj Sumsel dan Babel pada musim haji 1445 Hijriah/2024 dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yakni Kloter 1 - 9 mulai 12 - 23 Mei 2024 berangkat dari Palembang ke Madinah. Sedangkan gelombang kedua Kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang ke Jeddah.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan menambahkan pihaknya menurunkan tiga tim untuk melayani pemberangkatan calhaj asal Sumsel dan Babel yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II pada 12 Mei hingga 4 Juni 2024.

Pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan peneraan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang.

"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang tergabung dalam 19 kloter itu diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 25 orang," ujar Ridwan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang sepekan ini telah menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik.

"Dengan melihat pelayanan keimigrasian sejak pemberangkatan perdana JCH, saya optimistis kegiatan pelayanan keimigrasian di Embarkasi Haji Palembang bisa dilakukan dengan baik pada saat pemberangkatan hingga 4 Juni dan pemulangan pada 22 Juni hingga 15 Juli 2024," katanya.

Sebelumnya Kepala Bidang PHU Embarkasi Haji Palembang Armet Dachil menjelaskan tahun ini dari Bandara SMB II diberangkatkan 8.506 calon haji dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung, dan 95 petugas haji dibagi dalam19 kloter.

"Sebelum berangkat ke Tanah Suci, para calon haji akan menginap satu malam di asrama haji untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, dan penyerahan biaya hidup (living cost)," ucapnya.