
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus mendorong akselerasi pelindungan aset intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang, Rabu (18/11) pagi.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Bidang Pelayanan KI yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pelayanan KI M. Ferdi Pebriadi bersama jajaran analis KI dan petugas helpdesk. Kehadiran tim bertujuan memantau optimalisasi tata kelola Sentra KI UKB sekaligus mengurai berbagai kendala teknis pendaftaran kekayaan intelektual para sivitas akademika.
Selain sinkronisasi data pencatatan hak cipta, tim layanan KI juga memberikan pendampingan konsultatif terkait rencana pendaftaran nama "Universitas Kader Bangsa" sebagai merek. Berdasarkan hasil penelusuran langsung pada Pangkalan Data KI, ditemukan adanya kemiripan nama merek yang telah terdaftar pada kelas yang sama (Kelas 41) pada tahun 2025, meskipun UKB sendiri telah berdiri sejak tahun 2021. Tim Kanwil menyarankan agar pihak kampus tidak mengajukan pendaftaran secara langsung guna menghindari potensi penolakan sistem, serta merekomendasikan pendampingan lebih lanjut melalui konsultan KI untuk menyusun strategi hukum pelindungan merek institusi.
Pada kesempatan yang sama, pengurus Sentra KI UKB turut menyampaikan kendala tindak lanjut atas permohonan Paten inovasi produk "Garam Rendah Natrium dari Nipah" yang telah diajukan sejak tahun 2023 namun belum menerima notifikasi pembaruan status pada akun pemohon. Menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen segera berkoordinasi dengan pihak DJKI pusat guna menelusuri status pemeriksaan substantif dan memberikan kepastian solusi teknis bagi peneliti UKB.
Ditemui secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan lumbung inovasi strategis yang harus dikawal kepastian hukumnya sejak dini.
"Sentra KI di lingkungan kampus memegang peranan krusial sebagai jembatan yang menghubungkan hasil riset akademisi dengan perlindungan hukum dan hilirisasi ekonomi. Kanwil Kemenkum Sumsel hadir tidak hanya untuk mendorong kuantitas pendaftaran, tetapi juga memastikan setiap karya intelektual sivitas akademika—baik hak cipta, merek institusi, maupun invensi paten—terlindungi secara presisi tanpa terkendala hambatan administratif. Kami akan terus mengawal tindak lanjut permohonan paten maupun konsultasi merek UKB bersama DJKI demi tumbuhnya ekosistem riset dan inovasi unggulan di Sumatera Selatan," tegas Budi Argap.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dan Universitas K

ader Bangsa diharapkan semakin solid dalam mengoptimalkan layanan fasilitasi pelindungan KI di kalangan akademisi.
