
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut ambil bagian dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026). Dalam forum nasional yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi Daerah se-Indonesia pada 17–19 November 2026 ini, Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Koordinator Tim Kerja Kepegawaian, Tommy.
Mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045", kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, serta komitmen bersama dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di seluruh tanah air.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T., yang sekaligus menandai dimulainya rangkaian forum koordinasi yang dihadiri perwakilan Komisi Informasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel menuju Indonesia Emas 2045. Melalui transparansi informasi, masyarakat memiliki ruang seluas-luasnya untuk mengetahui kebijakan pemerintah, memahami proses tata kelola, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, mengapresiasi dukungan dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan kembali dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas untuk kedua kalinya, seraya berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi daerah sekaligus memperkuat kelembagaan Komisi Informasi di seluruh Indonesia.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sejalan dengan upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Sumatera Selatan.


