
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar Sosialisasi Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Fatriansyah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan notaris terhadap penerapan PMPJ sebagai bagian dari tanggung jawab profesi serta upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.
Sosialisasi menghadirkan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Selatan, Hari Fadly Basir, dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, Yandes Effriady, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan pentingnya penerapan PMPJ dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, termasuk langkah-langkah mengenali dan memverifikasi identitas pengguna jasa serta memahami risiko yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sosialisasi juga membahas ketentuan terbaru terkait penerapan PMPJ bagi notaris.
Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesional notaris.
"Melalui sosialisasi ini, kami berharap para notaris semakin memahami pentingnya penerapan PMPJ dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab profesi, tetapi juga berperan dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar Budi.
Kegiatan diikuti oleh para notaris dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman dan kepatuhan notaris terhadap penerapan PMPJ semakin meningkat sehingga pelaksanaan tugas jabatan dapat berjalan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


