
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui berbagai metode penyuluhan. Salah satunya dengan melaksanakan penyebaran informasi hukum melalui penyuluhan hukum tidak langsung di kawasan Taman Kambang Iwak Besak, Palembang, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 06.30 hingga 09.00 WIB ini menyasar masyarakat yang tengah berolahraga dan beraktivitas di kawasan Taman Kambang Iwak. Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel yang terdiri atas Yuliati, Novi Setia Nuryani, Nelly Rusmania, Selvintrin, dan Fitri Asnita, bersama peserta Maganghub Tahun 2025, turun langsung menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Menurutnya, penyebaran informasi hukum perlu dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kesadaran hukum harus dibangun melalui edukasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami terus mendorong para Penyuluh Hukum untuk menghadirkan metode penyampaian informasi yang inovatif, baik melalui media cetak maupun platform digital. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan,” ujar Argap.
Ia juga berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, serta memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia ketika menghadapi permasalahan hukum.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemasangan flyer yang memuat informasi mengenai layanan bantuan hukum cuma-cuma, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, masyarakat juga diberikan leaflet atau brosur yang berisi edukasi mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 234 sampai dengan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Materi yang disampaikan mencakup sejumlah ketentuan hukum, antara lain penyelenggaraan pawai dan unjuk rasa, memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa hak, kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, penyiaran atau penyebarluasan berita bohong (hoaks), gangguan ketenteraman lingkungan, hingga gangguan terhadap pemakaman jenazah.
Penyampaian informasi dilakukan secara komunikatif, persuasif, dan interaktif agar mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta memahami pentingnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penyuluhan secara langsung melalui media cetak, tim juga melaksanakan pembuatan video konten penyuluhan hukum untuk disebarluaskan melalui media sosial. Pemanfaatan platform digital ini menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan informasi hukum agar dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan fleksibel.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum.
Melalui kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung dan pemanfaatan media digital, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi hukum yang mudah diakses, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar, taat, dan berbudaya hukum.
