Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Pos Bantuan Hukum dan Penguatan Keluarga Sadar Hukum di Lempuing Jaya

IMG-20261120-WA0148

Ogan Komering Ilir – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong peningkatan kesadaran hukum dan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum se-Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis (19/11/2026).

 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lempuing Jaya, Desa Lubuk Seberuk, ini diinisiasi oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan diikuti oleh 18 Kepala Desa beserta paralegal se-Kecamatan Lempuing Jaya.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa merupakan langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses bantuan hukum.

 

“Pos Bantuan Hukum bukan sekadar fasilitas pelayanan, tetapi merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap setiap Posbankum dapat berfungsi secara optimal, didukung oleh paralegal yang aktif dan kompeten, serta didukung dengan pelaporan layanan yang tertib dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan paralegal, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan,” ujar Argap.

 

Ia juga mendorong agar Kelompok Keluarga Sadar Hukum terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki pengetahuan untuk mengakses layanan hukum ketika menghadapi permasalahan.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hj. Uswatun Hasanah; Camat Lempuing Jaya yang diwakili Kasi Trantib, Muji; Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, H. Asnedi; Kanit Resnarkoba Polres OKI yang diwakili Iptu Kristianto; Analis HAM Ahli Pertama Kanwil Kemenham Sumatera Selatan, Jam’an Muharam; serta jajaran perangkat desa, paralegal, dan undangan lainnya.

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hj. Uswatun Hasanah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa beserta perangkatnya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini juga menjadi sarana monitoring untuk memastikan layanan Posbankum di setiap desa berjalan optimal, termasuk tertib dalam melaporkan setiap layanan yang diberikan melalui aplikasi atau laman resmi yang telah ditentukan.

 

Ia juga menekankan bahwa Kadarkum dan Posbankum merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Kadarkum berperan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, sedangkan Posbankum mendekatkan akses informasi, konsultasi, dan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

 

Dalam pemaparannya, Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, H. Asnedi, menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum merupakan wujud nyata kepedulian negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum dan keadilan.

 

“Kadarkum dan Posbankum memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kadarkum menjadi sarana untuk membangun kesadaran serta budaya hukum masyarakat, sementara Posbankum hadir untuk mendekatkan pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, sinergi keduanya perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan hukum,” jelas Asnedi.

 

Lebih lanjut, Asnedi menekankan pentingnya tertib administrasi dan pelaporan layanan Posbankum. Setiap layanan yang diberikan oleh paralegal perlu didokumentasikan dan dilaporkan melalui sistem yang telah disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Melalui sistem tersebut, perkembangan layanan Posbankum dapat dipantau secara berjenjang hingga tingkat pimpinan, sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara lebih terukur.

 

Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pelaporan layanan Posbankum secara daring melalui laman resmi Kementerian Hukum. Berdasarkan data pelaporan yang ditampilkan, tingkat pelaporan Posbankum di Kecamatan Lempuing Jaya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, para Kepala Desa dan paralegal didorong untuk lebih aktif melaporkan setiap layanan yang telah diberikan agar seluruh aktivitas pelayanan dapat tercatat dengan baik.

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi pelaporan, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan Buku Saku Posbankum kepada para peserta. Penyerahan buku saku dilakukan secara simbolis kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hj. Uswatun Hasanah. Buku tersebut diharapkan menjadi panduan bagi Kepala Desa dan paralegal dalam memahami mekanisme serta tata cara pelaksanaan dan pelaporan layanan Posbankum.

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para Kepala Desa dan paralegal menyampaikan berbagai pertanyaan serta pengalaman terkait pelayanan dan penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan desa masing-masing. Diskusi ini menjadi ruang berbagi informasi sekaligus memperkuat pemahaman peserta mengenai peran dan mekanisme pelayanan Posbankum.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Posbankum di Kecamatan Lempuing Jaya, serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya, dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kedisiplinan pelaporan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, paralegal, dan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang semakin dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Dengan penguatan Kadarkum dan optimalisasi Posbankum, diharapkan terwujud masyarakat yang tidak hanya sadar dan taat hukum, tetapi juga memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan keadilan.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI