PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan organisasi profesi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkum Sumsel menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VI DPD Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu 22 April 2026.
Kegiatan yang dihadiri oleh Analis Hukum Ahli Muda, Riyan Citra Utami, ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Amiruddin. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran APJI dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program strategis nasional, terutama melalui pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah membawahi sekitar 200 dapur di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Ketua Umum DPP APJI, Tashya Megananda Yukki, menyampaikan rasa optimisme bahwa sektor jasa boga akan terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui Program MBG diharapkan mampu membawa pengusaha jasaboga Sumsel "naik kelas" dan semakin kompetitif. "APJI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program makan bergizi bagi masyarakat," ujarnya dalam laporan kegiatan tersebut.
Sejalan dengan semangat penguatan organisasi, Kemenkum Sumsel menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum terkait legalitas badan usaha bagi asosiasi. Kemenkum Sumsel siap memfasilitasi pengesahan badan hukum asosiasi maupun pembentukan yayasan baru yang akan membawahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mendukung operasional dapur MBG agar memiliki payung hukum yang kuat dan kredibel di mata publik.
Sebagai bentuk dukungan nyata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menambahkan bahwa kepastian hukum adalah pondasi utama bagi setiap organisasi pengusaha untuk berkembang dan melakukan ekspansi. Dengan legalitas yang jelas, diharapkan peran APJI dalam program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan profesional. "Kami siap mendukung penuh dari sisi administrasi hukum agar kontribusi APJI dalam ketahanan pangan memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkas Maju Amintas Siburian.
