Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Simamora, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas di wilayah.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Ira Patriani selaku narasumber yang mengulas pengantar analisis kebijakan publik. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa jabatan fungsional analis kebijakan memiliki peran strategis sebagai motor intelektual dalam proses perumusan kebijakan, tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi berbasis data dan analisis yang komprehensif.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi terkait implementasi analisis kebijakan di wilayah masing-masing.
Forum kemudian ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menekankan pentingnya kolaborasi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan data dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui forum ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel semakin siap berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.
