Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) dengan tema Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Daerah melalui Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini merupakan forum kolaboratif yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan di daerah dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Samrin terkait pengantar analisis kebijakan publik. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses sistematis yang mencakup tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan guna menyelesaikan permasalahan publik secara efektif dan berkelanjutan.
Materi kemudian dilanjutkan oleh Widhi Novianto yang membahas penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan secara ringkas, berbasis data, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta menggali pemahaman terkait analisis kebijakan dan penyusunan policy brief.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi langkah strategis dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan berdampak nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel semakin kompeten dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, penguatan kompetensi, serta pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
