Palembang — Dalam semangat berbagi dan peduli sesama, Kanwil Kemenkum Sumsel melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. Tiga ekor kambing disembelih pada Sabtu pagi (7/6) di Masjid Al-Jihad, dan daging kurban didistribusikan langsung kepada masyarakat sekitar kantor serta para pegawai non-ASN.

Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan Kanwil Kemenkum Sumsel yang tidak hanya menekankan nilai ibadah, tetapi juga mempererat silaturahmi antara instansi dan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, mengungkapkan bahwa momen Iduladha menjadi pengingat pentingnya keikhlasan dalam berbagi.

“Berkurban adalah bentuk nyata kepedulian dan kebersamaan. Kami ingin kehadiran Kemenkum Sumsel bukan hanya dirasakan melalui pelayanan hukum, tetapi juga melalui kepedulian sosial. Semoga apa yang dibagikan hari ini membawa keberkahan dan manfaat,” ujar Agato.

Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sekaligus Ketua Panitia Kurban, Hamsir, menuturkan bahwa seluruh proses pelaksanaan berjalan lancar dan melibatkan partisipasi aktif dari pegawai.

“Kegiatan ini terlaksana dengan semangat gotong royong. Kami pastikan bahwa penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib dan tepat sasaran. Semoga membawa manfaat dan mempererat tali silaturahmi antara kantor dan masyarakat sekitar,” kata Hamsir.

Selain pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara kolektif di lingkungan kantor, beberapa pegawai Kemenkum Sumsel juga melaksanakan ibadah kurban secara mandiri di kediaman masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa semangat berkurban tidak hanya hidup di lingkungan institusi, tetapi juga tertanam kuat dalam pribadi setiap insan Kemenkum Sumsel.

Melalui semangat kurban, Kanwil Kemenkum Sumsel tidak hanya menunaikan kewajiban ibadah, tetapi juga meneguhkan komitmen sebagai lembaga yang hadir untuk masyarakat tidak hanya dalam tugas kenegaraan, tetapi juga dalam kepedulian kemanusiaan.

Prabumulih — Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI No 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kemenkum Sumsel melalui Divisi Pelayanan Hukum melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Kota Prabumulih dan tiga notaris yang ditunjuk sebagai mitra fasilitator. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (4/6) di beberapa lokasi di Kota Prabumulih.

Tim Kemenkum Sumsel yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, bersama tim AHU turun langsung untuk memastikan proses pendirian dan pengesahan koperasi berjalan sesuai regulasi. Koordinasi dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Kota Prabumulih serta di kantor notaris Febri Ekarasti, Achmad Firdaus, dan Desi Indah Sari.

Kepala Dinas Koperasi Prabumulih, Junaidah, menyampaikan bahwa dari 45 desa di wilayahnya, seluruhnya telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus). Saat ini, 7 desa sudah menyelesaikan pengesahan koperasi (15,56%), 23 desa sedang dalam proses, dan 15 desa lainnya masih perlu didorong untuk mendaftar.

Namun demikian, Junaidah mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis, seperti pengisian berita acara musyawarah yang belum sesuai, fotokopi KTP yang tidak terbaca, hingga penggunaan nama singkatan yang tidak sesuai dengan identitas resmi, yang berdampak pada perlunya perbaikan berkas.

Selain itu, dari hasil koordinasi dengan ketiga notaris yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi, diperoleh data sebagai berikut, Notaris Febri telah menerima 11 berkas, 6 telah selesai, 1 dalam proses, dan 4 menunggu perbaikan, Notaris Firdaus menangani 9 berkas (8 dari Prabumulih dan 1 dari luar daerah), 4 sudah menunggu SK, sisanya masih terkendala data belum lengkap dan Notaris Desi menangani 8 berkas, 1 sudah terbit SK, 4 dalam proses, dan 3 menunggu perbaikan. Ia juga menyampaikan adanya keterbatasan akses sistem AHU/SABH saat hari libur, yang menghambat proses percepatan.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, menyatakan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan amanat strategis dari pemerintah pusat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

"Kemenkum Sumsel berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan koperasi Merah Putih, sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2025. Melalui kerja sama lintas sektor, kami berharap hambatan-hambatan teknis yang dihadapi di lapangan dapat segera teratasi," ujar Agato.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, notaris, dan masyarakat desa agar seluruh tahapan pendirian koperasi bisa berjalan efektif dan efisien.

Kegiatan koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi program prioritas nasional, serta menunjukkan komitmen Kemenkum Sumsel dalam mendorong tata kelola koperasi yang inklusif dan akuntabel.

Palembang, 5 Juni 2025 – Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) resmi meluncurkan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Portal Informasi Bantuan Hukum, Kamis (5/6), bertempat di Ruang Rapat Teleconference lantai dua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training), serta penandatanganan perjanjian kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Acara diikuti secara daring oleh 282 peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang berasal dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Sumatera Selatan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang diwakili oleh Koordinator Penyuluh Hukum turut serta mengikuti kegiatan ini.

Dalam laporannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menyampaikan bahwa program pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. “Target kita sebanyak 7.000 Posbankum Desa/Kelurahan. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 5.008 Posbankum di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Hukum RI dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keadilan merupakan hak semua warga negara. “Hadirnya Posbankum adalah manifestasi dari keadilan hukum yang menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah, terutama di desa dan kelurahan,” tegas beliau.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.

Khusus di wilayah Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 815 Posbankum telah terbentuk. Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang memasuki hari ketiga, dengan materi pelatihan meliputi teknik komunikasi bagi paralegal, penyusunan laporan dan dokumentasi hukum, hingga prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Peserta juga mendapatkan pelatihan simulasi pengisian link aktualisasi serta identifikasi titik lokasi Posbankum.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum secara merata dan berkeadilan.

Palembang — Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan orientasi CPNS yang digelar di Aula Musi, Kanwil Kementerian Hukum Sumsel, Selasa (3/6).

Sebelumnya, para CPNS ini telah mengikuti pembekalan secara serentak oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej sebagai bagian dari orientasi nasional CPNS Kementerian Hukum. Setelah itu, pembekalan dilanjutkan secara mandiri di masing-masing kantor wilayah, termasuk di Kanwil Kemenkum Sumsel, sebagai upaya memperkenalkan lingkungan kerja dan tugas-tugas spesifik di wilayah masing-masing.

Kegiatan orientasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur organisasi serta tugas dan fungsi (tusi) dari masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Kanwil. Para CPNS dibekali materi langsung oleh para pejabat struktural dan koordinator yang menjelaskan ruang lingkup kerja, mekanisme pelaksanaan tugas, serta peran strategis unit kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat.

Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yang mencakup sesi pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Orientasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses adaptasi CPNS terhadap lingkungan kerja baru serta dalam membentuk mentalitas sebagai aparatur sipil negara yang tangguh, profesional, dan berintegritas.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamota melalui pernyataan resminya, memberikan semangat dan motivasi kepada para CPNS serta menyampaikan harapannya terhadap kontribusi generasi baru ASN ini.

“CPNS adalah bagian dari fondasi masa depan Kanwil Kemenkum Sumsel. Saya berharap kalian bisa menjadi pribadi yang berdedikasi, profesional, dan mampu beradaptasi dengan cepat. Mari bersama-sama kita bangun kantor wilayah ini menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan bekal yang diperoleh selama proses orientasi, para CPNS diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meraih capaian yang cukup gemilang dalam satu dekade terakhir memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) nasional. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 dari seluruh rezim.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya pada kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI dalam rangka Hari KI Sedunia 2025 di Graha Pengayoman, Rabu, 4 Juni 2025.

Berdasarkan data dari DJKI, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Implementasi visi strategis untuk memajukan karya kreatif dan inovatif anak bangsa di era digital telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah permohonan yang signifikan hingga caturwulan pertama ini,” jelas Supratman.

Peningkatan permohonan ini merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi yang selama ini dijalankan oleh DJKI baik secara daring ataupun luring. Sepanjang Januari hingga April 2025, kegiatan ini diikuti oleh 4.009 peserta diseminasi dan 24.300 peserta edukasi KI dari berbagai penjuru nusantara.

*Transformasi Digital Pelindungan KI*

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan KI, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” kata Supratman.

Menurut Supratman, DJKI saat ini dinilai berhasil melaksanakan transformasi digital yang digalakkan oleh Kementerian Hukum untuk mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah bagi masyarakat. Tahun 2025, DJKI menambahkan fitur e-seal pada laman hakcipta.dgip.go.id sebagai proteksi tambahan berupa One-Time Password (OTP) untuk meningkatkan keamanan autentikasi pengguna.

Selanjutnya pada bidang penegakan hukum KI, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) telah menerima 27 aduan pelanggaran dan menyelesaikan 27 perkara. DJKI juga terus mengembangkan pelayanan untuk memberikan pelindungan maksimal kepada para pemilik karya melalui revisi undang-undang hak cipta dan desain industri yang saat ini sedang dirumuskan.

“Dalam menghadapi tantangan pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital, kita terus memperkuat penegakan hukum yang adaptif, termasuk mempertimbangkan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa,” terang Supratman.

*Kolaborasi Pelindungan KI*

Dalam mewujudkan transformasi digital, Supratman menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga demi memberikan pelindungan KI secara maksimal. Kementerian Hukum melalui DJKI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Selain itu, DJKI juga bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

“Khususnya untuk indikasi geografis kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar,” tutur Supratman.

Tidak hanya itu, BRIN juga berkomitmen untuk mendukung optimalisasi peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara.

“BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang Supratman.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelindungan KI di tingkat daerah, DJKI juga meningkatkan kolaborasi yang komprehensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pelindungan KI melalui program sosialisasi yang masif dan pendampingan intensif bagi pemilik karya di daerah.

DJKI juga melaksanakan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) sebagai salah satu program unggulan dengan melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang telah memaksimalkan potensi lokal dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif melalui pelindungan dan pemanfaatan KI.

“Sebagai wujud apreasiasi atas dedikasi seluruh jajaran, melalui acara ini kami memberikan penghargaan kinerja kepada tujuh kantor wilayah terbaik dalam memajukan KI,” ungkap Supratman.

*Pelestarian Budaya melalui KI*

Pelindungan KI tidak hanya fokus pada aspek modern, DJKI juga menaruh perhatian pada KI Komunal (KIK) seperti ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal sebagai warisan budaya tak benda yang menjadi identitas komunitas. Dalam rangka Hari KI Sedunia Tahun 2025, DJKI melaksanakan lomba aransemen Mars KI yang diciptakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dengan menggunakan musik tradisi nusantara.

Ini merupakan salah satu wujud komitmen DJKI dalam memberikan wadah pelestarian budaya melalui pendekatan KI. Lomba ini berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak (Mars KI Indonesia - 33 Nuansa Daerah). Supratman mengimbau untuk memutar mars dengan alunan tradisi nusantara pada setiap kegiatan terkait KI.

Menutup sambutannya, Supratman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan di bidang KI dan para penerima penghargaan. Pihaknya berpesan untuk terus meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi kepada masyarakat.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan, teruslah berkarya dan menginspirasi. Mari kita terus bergerak maju, menjadikan KI sebagai pilar utama kemajuan bangsa,” pungkas Supratman.

Sementara itu turut hadir pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, Kabid Pelayanan KI Yenni dan tim. Pada kesempatan ini Kanwil Kemenkum Sumsel juga menerima penghargaan Sertifikat Kawasan Karya Cipta Tuan Kentang yang ada di kota Palembang. Kakanwil Kemenkum Sumsel menyatakan jajarannya akan berkomitmen untuk terus mendukung program DJKI di wilayah.

*Palembang.* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, kali ini terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan enam Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Lubuklinggau, Selasa (3/6), di Ruang Rapat Kemenkum Sumsel.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, rapat dibuka dan dipandu langsung oleh Alfiyan Mardiansyah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, didampingi oleh para Ketua Tim Kerja Harmonisasi yang bertugas dalam proses pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap ketujuh rancangan regulasi tersebut.

Rapat harmonisasi juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, beserta Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, Trisko Defriyansa, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait.

Wali Kota Lubuklinggau Rachmat Hidayat menekankan pentingnya percepatan proses harmonisasi, mengingat regulasi yang tengah disusun sangat ditunggu oleh masyarakat untuk segera diterapkan. Beberapa raperwali yang diharmonisasi merupakan bagian dari janji kampanye beliau yang bersinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat, khususnya dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan masyarakat daerah.

“Kami berharap harmonisasi ini dapat segera rampung, karena produk hukum ini sangat krusial untuk pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Kota yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di antaranya Raperwali Kota Lubuklinggau tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Juara dan Raperwali tentang Pemberian Modal Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro,” ujar Rachmat.

Adapun harmonisasi ini mencakup pembahasan terhadap tujuh rancangan produk hukum daerah, antara lain Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2025–2029, Raperwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2025, Raperwali tentang Perubahan atas Perwali Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan Formal, Raperwali tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Lubuklinggau, Raperwali tentang Pedoman Pemberian Modal Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro, Raperwali tentang Standar Harga Satuan, serta Raperwali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Juara.

Setiap rancangan disampaikan secara komprehensif oleh masing-masing Ketua Tim Kerja Harmonisasi yang bertugas. Para perancang memberikan masukan teknis dan normatif guna memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan telah memenuhi aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan disharmonisasi kebijakan.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Kemenkum Sumatera Selatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui produk hukum yang berkualitas, terintegrasi, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel yang dihadiri oleh Staf di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan koordinasi pencatatan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan secara daring melalui zoom meeting pada hari ini Selasa (03/06/2025).

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr Andrieansjah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi data antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Hukum dalam melindungi Kekayaan Intelektual dalam rangka perlindungan hukum dan komersialisasi. "Kanwil Kemenkum harus berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan supaya dapat terlindungi Kekayaan Intelektual secara hukum"ujarnya.

Lebih lanjut, Beliau juga mengharapkan melalui kegiatan ini dapat menyusun strategi perlindungan kekayaan intelektual serta meningkatkan pemahaman prosedur dan manfaat kekayaan intelektual.

Tahun 2025 dicanangkan sebagai tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Untuk itu diharapkan tahun 2025 dapat dijadikan sebagai tahun untuk memperkuat KI dan memastikan warisan budaya Indonesia tidak hanya terlindungi secara fisik namun juga terlindungi secara hukum.

Direktur Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi menyampaikan "kementerian kebudayaan siap memfasilitasi kementerian hukum dimana dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pencatatan terhadap kebudayaan sehingga terlindungi secara hukum".

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora mengharapkan koordinasi ini dapat mendorong sinergi Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Hukum dalam melakukan pencatatan KI Komunal sehingga terlindungi secara hukum. "Melalui koordinasi dengan kementerian kebudayaan, kanwil Kemenkum Sumsel dapat mendorong sinergi dalam melindungi KI secara hukum"ujarnya.

Palembang, 3 Juni 2025 — Sebanyak 258 peserta dari berbagai desa dan kelurahan di Sumatera Selatan mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Angkatan II Tahun 2025, yang resmi dibuka pada Selasa pagi (3/6) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini merupakan bagian dari strategi pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) di desa/kelurahan sebagai ujung tombak akses keadilan masyarakat akar rumput.

Pelatihan dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Hukum, Asnedi, mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel. Dalam arahannya, Asnedi menekankan pentingnya peran paralegal di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat kecil.

"Paralegal dari masyarakat sendiri akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi warga dalam persoalan hukum yang seringkali diabaikan," ujarnya.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (3–5 Juni 2025) ini menggunakan platform daring dan dibagi ke dalam tiga kelas Zoom. Menariknya, materi pelatihan disampaikan oleh 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang telah berpengalaman di bidang advokasi dan bantuan hukum masyarakat.

Peserta dibekali 9 materi inti yang mencakup pengantar hukum dan demokrasi, keparalegalan, struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender Minoritas dan kelompok rentan, teknik komunikasi paralegal, prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dan teknik penyusunan dokumen laporan pengaduan dan kronologis.

Tak hanya berhenti di ruang pelatihan, peserta nantinya akan menjalani aktualisasi lapangan di Posbakum desa/kelurahan masing-masing selama tiga bulan, menjadikan pelatihan ini bukan sekadar teori semata, tetapi langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pelatihan ini merupakan implementasi nyata dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal, dan menjadi langkah konkret dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada masyarakat kecil.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat peran masyarakat dalam sistem hukum nasional serta memastikan bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Palembang_ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato PP Simamora, didampingi jajaran pimpinan dan tim, melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, Senin (2/6) Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai instrumen penting pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Agato PP Simamora menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel untuk memperkuat dukungan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) serta meningkatkan jumlah pendaftaran merek oleh pelaku usaha lokal. Beberapa produk unggulan yang potensial yang sudah terdaftar sebagai IG antara lain Kopi Semendo, Kopi Pagaralam, Kopi Muaraduo, Duku Komering, Gambir Toman Muba, dan potensi IG lain nya yang perlu Pendampingan teknis dan penguatan kapasitas MPIG yang menjadi fokus utama untuk melengkapi dokumen deskripsi IndiGio secara komprehensif.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya soal hukum, tetapi merupakan fondasi penting untuk mengangkat produk lokal agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Kami akan terus mendorong pelaku usaha dan komunitas agar memahami dan memanfaatkan KI sebagai aset strategis,” ujar Agato PP Simamora.

Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Yenni turut memaparkan pentingnya peningkatan literasi bagi masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran luas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan terlindungi secara hukum.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyambut baik upaya tersebut dan memberikan dukungan penuh dengan menginisiasi pelaksanaan klinik kekayaan intelektual serta layanan jemput bola (layanan KI bergerak) untuk pendaftaran merek di wilayah Sumatera Selatan. Razilu juga menyoroti potensi pengembangan merek, hakcipta dan lainya sebagai inovasi pelindungan usaha berbasis komunitas yang mampu mengangkat produk lokal ke pangsa pasar lebih luas.

“Kami percaya, dengan sinergi dan dukungan yang kuat dari Kanwil Kemenkum Sumsel, potensi kekayaan intelektual daerah ini dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Program jemput bola dan klinik KI adalah bentuk komitmen kami agar perlindungan KI dapat lebih mudah diakses,” kata Razilu.

Koordinasi ini merupakan bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual. Harapannya, tindak lanjut dari koordinasi ini dapat mendorong peningkatan daya saing produk lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah berbasis KI. (Humas)

Palembang, Pemohon atas nama Fuji Atminingsih berkunjung ke kanwil Kemenkum Sumsel dalam rangka pencetakan sertifikat Merek pada hari ini Senin (02/06/2025).

Merek adalah tanda yang dpat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa.

Pencetakan sertifikat merek merupakan salah satu pelayanan yang ada di kanwil Kemenkum Sumsel yang mudah. Pencetakan Sertifikat Merek hanya membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit.

Pada hari ini, pemohon atas nama Fuji Atminingsih mendaftarkan 2 (dua) merek yaitu merek terdaftar IMARAH, jenis pemohon UMKM, data kelas : 40 (pembuatan Kustom pameran dan display; jasa percetakan seni rupa; pencetakan litograf; sablon dan digital printing; layanan pencetakan inkjet; laminating; cetak offset; pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk keperluan promosi dan iklan pada barang orang lain; jasa sablon; jasa percetakan) Nomor pendaftaran IDM001248134. Kemudian pemohon juga mendaftarkan merek IMEJI dengan jenis pemohon UMKM, data kelas 40 (jasa percetakan; pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk keperluan promosi dan iklan pada barang orang lain), nomor pendaftaran IDM001282772.

"Pelayanan Percetakan Sertifikat Merek dapat memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga perlu didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Untuk itu, kanwil Kemenkum Sumsel terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan salah satunya mempermudah proses pencetakannya"ujar Agato PP Simamora.

Palembang – Dalam upaya mengawal kualitas hukum daerah, Kemenkum Sumatera Selatan menggelar Rapat Internal Tim Analis Hukum di Ruang Rapat Teleconference lantai 2. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jenazah serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Evadata milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Senin (2/6).

Rapat ini dihadiri oleh para analis hukum dari berbagai jenjang, mulai dari Ahli Pertama, Ahli Muda, hingga Ahli Madya. Dalam diskusi yang berlangsung intensif tersebut, tim menyatukan pandangan terhadap arah evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, menegaskan pentingnya akurasi dan sinergi dalam penginputan data pada sistem Evadata, yang kini menjadi instrumen kunci dalam pelaporan evaluasi perda.

“Evadata bukan sekadar alat pelaporan. Ini adalah jembatan menuju regulasi yang lebih berkualitas dan responsif terhadap dinamika masyarakat,” ungkapnya.

Lebih dari itu, rapat juga menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan seluruh tugas administratif, terutama dalam menyusun laporan analisis hukum, dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPHN. Tim juga telah menetapkan jadwal Focus Group Discussion (FGD) lanjutan pada 17 Juni 2025 guna memperdalam pembahasan dan menyempurnakan laporan akhir.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan mengapresiasi semangat tim yang terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.

“Kami ingin setiap perda yang dievaluasi benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Evadata, kita bergerak menuju tata kelola regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Agato.

Menurutnya, langkah-langkah evaluatif seperti ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkum Sumsel dalam membangun regulasi daerah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga solutif di lapangan. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara fungsi analisis hukum dan instrumen digital akan menjadi kunci dalam menyongsong era hukum yang modern dan adaptif.

Palembang – Sebanyak 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan resmi mengikuti pembukaan kegiatan Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (2/6). Kegiatan dilaksanakan secara tepusat di Graha Pengayoman Kemenkum RI dan diikuti oleh seluruh CPNS penempatan Kantor Wilayah se-Indonesia secara virtual.

Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kemenkumham membuka seleksi untuk 9070 formasi, dan mendapat antusiasme masyarakat sebanyak 491.651 pelamar. Jumlah ini menjadikan Kemenkumham menjadi instansi dengan pelamar terbanyak.

“Dari jumlah pelamar tersebut, terdapat sebanyak 8951 pelamar yang lulus untuk mengisi formasi Kementerian Hukum dan HAM, dengan formasi 7863 Kementerian Imipas, 863 Kementerian Hukum, dan 224 Kementerian HAM. Dimana ,” terang Sekjen.

“Selanjutnya, 863 CPNS Kemenkum tersebut akan mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait struktur organisasi dan pemahaman tusi selama 3 hari oleh narasumber yang sudah kita tetapkan,” lanjutnya.

Rangkaian kegiatan Orientasi CPNS ini dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Wamenkum dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS yang telah berhasil melewati proses seleksi ketat dan resmi bergabung di lingkungan Kemenkum.

“Saudara patut berbangga, karena Kementerian Hukum ini menurut UU Kementerian Negara merupakan Kementerian kelas A yang tidak mungkin dibubarkan. Saya ucapkan selamat datang sebagai calon birokrasi pemerintahan, untuk itu saudara harus paham apa itu birokrasi,” ujar Wamenkum.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkum juga memberikan pembekalan penting mengenai arah dan tantangan birokrasi modern, serta memperkenalkan secara komprehensif tugas dan fungsi Kementerian Hukum kepada seluruh peserta orientasi. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap struktur dan peran strategis institusi merupakan bekal utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional.

Selain itu, Wamenkum juga menekankan pentingnya penghayatan terhadap nilai-nilai dasar ASN, khususnya core values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membentuk budaya kerja yang unggul dan berintegritas.

“Setiap ASN juga harus menanamkan kualitas pribadi yang mencerminkan prinsip 3K, yaitu Kejujuran, Konsistensi, dan Komitmen. Ketiga nilai ini bukan hanya menjadi cerminan integritas pribadi, tetapi juga menjadi pondasi etika dalam pelayanan publik. ASN Kemenkum harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat," tegas Wamenkum.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora beserta Kadiv Pelayanan Hukum, Alkana Yudha turut hadir secara virtual dalam pembukaan orientasi tersebut. Kakanwil menyampaikan bahwa orientasi ini adalah momentum penting bagi para CPNS untuk memahami nilai-nilai dasar ASN serta budaya kerja di Kementerian Hukum.

“Saya ucapkan bergabung di Kanwil Kemenkum Sumsel. Ini adalah awal perjalanan yang penuh tanggung jawab dan pengabdian. Saya berharap seluruh CPNS dapat mengikuti orientasi ini dengan serius, menyerap nilai-nilai yang disampaikan, dan menjadikannya bekal dalam melayani masyarakat secara profesional dan humanis,” ujar Kakanwil Agato.