Palembang, Pada hari ini (Kamis,27/3/2025) Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Rapat Koordinasi Melalui Zoom Meeting tentang Sayembara Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara. Rapat ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni beserta JFT Analis KI dan JFU. 

Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko yang menyampaikan bahwa timeline penyampaian pengumpulan karya Aransemen Mars KI Indonesia Menggunakan Elemen Musik Tradisional diperpanjang sampai 5 Mei 2025 yang semula terjadwal sampai 31 Maret 2025 bersamaan dengan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual meliputi Kawasan Karya Cipta (KKC) dan Kawasan Desain Industri (KDI). 

Selanjutnya, dalam penayangan didepan video harus mencantumkan nama pencipta Mars KI Indonesia Bpk. Ir. Rajilu, M. Si. dan sebagai Pembina adalah Kakanwil Kemenkum serta Arangger. Adapun untuk Pemenang Sayembara ini terdapat 4 kategori yaitu juara 1 mendapatkan uang sebesar Rp 12 jt, juara 2 mendapatkan uang sebesar Rp 7 jt, juara 3 mendapatkan uang sebesar Rp 5jt dan juara favorit mendapatkan uang sebesar Rp 5jt.

Sayembara Aransemen Lagu "Mars" Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia adalah kompetisi mengaransemen lagu Mars KI dengan musik tradisional Nusantara. Sayembara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI. 

Tujuan sayembara adalah untuk menggali kreativitas peserta,melestarikan dan mempromosikan musik tradisional Nusantara, menyebarluaskan Mars KI Indonesia sebagai identitas lembaga, memupuk rasa cinta terhadap budaya lokal, memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual. 

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora mengungkapkan “Kanwil Kemenkum Sumsel mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini agar terciptanya kreaktivitas para peserta aransemen”.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel tetap membuka pelayanan menjelang libur Idul Fitri dan Cuti Bersama pada hari ini (Selasa, 25/03/2025). Pelayanan ini sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi libur menjelang Idul Fitri dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi yang sebagian besar sudah melaksanakan libur.

Dalam kesempatan ini, pemohon atas nama Welly Prayoga berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sumsel dengan merek dagang Roti Gembong Gemmoy dengan Nomor Pendaftaran IDM001302909 yang diajukan pada September 2024 dan terbit Maret 2025 (6 Bulan). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pendaftran Merek sampai Maret 2025 tercatat sebanyak 152 pemohon. Penyerahan Sertifikat Merek Roti Gembong Gemmoy diserahkan oleh Pegawai Pelayanan Kekayaan Intelektual yakni, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual,Yenni.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora mengungkapkan “Kanwil Kemenkum Sumsel akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin k0nsultasi maupun pencetakan sertifikat Hak Kekayaan Intelektualnya di tengah situasi Libur Menjelang Idul Fitri dan Libur Cuti Bersama Hari Raya Nyepi”.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan menghadiri Rapat Paripurna XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (24/3). Rapat paripurna ini memiliki agenda utama penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Ketua DPRD Prov Sumsel, Andie Dinialdie, anggota DPRD Sumsel, serta sejumlah pejabat daerah, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kebijakan daerah selama Tahun Anggaran 2024.

Dalam LKPJ yang disampaikan, Gubernur Sumatera Selatan memaparkan berbagai pencapaian pembangunan daerah di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna memperlancar konektivitas antarwilayah, peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, hingga program ketahanan pangan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok bagi masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora di tempat terpisah menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam rapat paripurna ini merupakan bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyampaian LKPJ ini," ujarnya.

Selain penyampaian LKPJ oleh Gubernur Sumsel, rapat ini juga membahas pembentukan 5 (lima) panitia khusus (Pansus) berdasarkan komposisi komisi-komisi yang ada di DPRD Sumsel. Kelima Pansus tersebut yakni Pansus 1 Bidang Pemerintahan, Pansus 2 Bidang Perekonomian, Pansus 3 Bidang Keuangan, Pansus 4 Bidang Pembangunan, dan Pansus 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pembentukan Pansus dalam rapat ini bertujuan untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terkait LKPJ yang telah disampaikan. Pansus-pansus yang terbentuk nantinya akan bertugas menganalisis serta memberikan rekomendasi atas laporan tersebut sebelum disahkan dalam sidang DPRD berikutnya.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kedatangan peserta Mudik Bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bumi Sriwijaya, Sabtu (22/3) dini hari.

Bertempat di Kanwil Kemenkum Sumsel, rombongan pemudik disambut langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sekaligus Ketua Koordinator Mudik, Bulan Mahardika Subekti. Bulan menjelaskan, sebanyak 48 peserta mudik bersama tiba di Kanwil Kemenkum Sumsel pada pukul 04.30 WIB dengan menggunakan 2 bus.

“Alhamdulillah seluruh peserta mudik tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehal walafiat. Saya ucapkan selamat datang di kampung halaman kepada seluruh pemudik, tetap jaga kesehatan dan keselamatan selama libur lebaran,” ujar Bulan yang disambut ucap syukur para pemudik.

“Saya juga selaku Ketua Koordinator Mudik Bersama mewakili seluruh Pimti Pratama dan jajaran Kanwil Kemenkum Sumel juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Semoga di hari kemenangan ini dapat memberikan semangat baru bagi kita semua, sehingga setelah kembali ke kantor nanti kita dapat semakin produktif memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara,” lanjut Bulan.

Pada kesempatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel juga menyiapkan cemilan dan santap sahur bagi pemudik yang menjalankan ibadah puasa.

Di kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menyampaikan bahwa kegiatan mudik bersama ini bukan hanya sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar Kemenkumham.

"Kami sangat bangga bisa menyambut para peserta mudik dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Ini adalah wujud komitmen kami dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan mudik yang aman dan nyaman. Saya berharap mudik bareng ini dapat memberikan kebahagiaan kepada seluruh peserta dan semoga dapat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga dengan penuh sukacita," ujar Agato.

21 Maret 2025 – Bertempat di Kantor Camat Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kegiatan sosialisasi Posbankum dan pendampingan pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) diselenggarakan untuk 20 Kepala Desa di Kecamatan Sirah Pulau Padang. 

Acara ini dihadiri oleh Camat Sirah Pulau Padang, Ardhi Tomiyansyah beserta jajarannya, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang diwakili oleh Koordinator Penyuluh Hukum Asnedi bersama tim.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait PJA, sebuah ajang bergengsi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya keadilan dan perdamaian. 

Dalam sambutannya, Koordinator Penyuluh Hukum Asnedi menyampaikan rasa bangganya atas antusiasme para Kepala Desa yang sangat tinggi dalam mengikuti seleksi PJA. 

“Kami sangat bangga melihat semangat luar biasa dari Kepala Desa Kecamatan Sirah Pulau Padang untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Ini adalah sosialisasi kelima yang kami lakukan di tingkat kecamatan dalam Kabupaten OKI, sebelumnya sudah dilakukan di Kecamatan Kayu Agung, Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, dan Jejawi. Kami berharap utusan dari setiap kecamatan dapat mewakili dan lulus seleksi nasional,” ujar Asnedi.

Camat Sirah Pulau Padang, Ardhi Tomiyansyah, juga memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya, meski para Kepala Desa sangat berminat untuk mengikuti ajang PJA, banyak yang belum mengetahui tentang Posbankum dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para Kepala Desa dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pendaftaran dengan baik.

Acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para Kepala Desa, terutama dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang hukum dan keadilan, serta memperkuat komitmen untuk membangun lingkungan yang lebih damai dan sejahtera di Kabupaten OKI.

Palembang. Segenap Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel ikuti Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (21/3). Apel diikuti pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM yang berpusat di Lapangan Upacara Kemenkum.

Menteri HAM Natalius Pigai dalam sambutannya menekankan pentingnya silaturahmi seluruh pegawai lintas Kementerian di masa transisi ini. Natalius Pigai berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap berkinerja meskipun ada kebijakan Work from Home (WFH) dan Work from Anywhere (WFA) yang diterapkan masing-masing Kementerian.
“Saya mewakili seluruh Pimpinan mengucapkan selamat mudik bagi pegawai yang mengikuti mudik bersama ini, semoga semua perjalanannya akan berjalan lancar tanpa hambatan”, ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya yang dipimpin langsung oleh Menteri HAM, Natalius Pigai. Adapun program “Mudik Aman Sampai Tujuan" ini dalam rangka melaksanakan kebijakan program pemerintah untuk mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik Idul Fitri 1446 H/ 2025.

Kepala Biro Umum Kemenkum RI, Risnan Somantri menyebut, ada total 1.160 peserta mudik tahun ini, dengan rincian pegawai Kemenko 35 orang, Pegawai Kemenkukum 784 orang, dari Kementerian HAM 37 dan Kementerian Imipas 304 orang.

Sebanyak 34 armada bus dengan 7 kota tujuan diberangkatkan untuk mengangkut pemudik sampai ke Kota tujuan. Adapun ke-7 kota dengan keberangkatan dari Jakarta yakni menuju Padang, Palembang, Lampung, Surakarta, Jogjakarta, Semarang dan Surabaya.
“Adanya mudik bersama ini menjadi momen kebahagiaan dan istimewa, bukan sekedar menjadi tradisi, tapi juga mempererat tali silaturahim, meningkatkan kebersamaan, serta mempermudah perjalanan sehingga mudik aman sampai tujuan”, kata Karo Umum.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menekankan beberapa poin penting terkait jadwal penyesuaian hari dan jam kerja pegawai jelang masa libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H, di antaranya pengaturan pegawai WFA/WFO serta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.

Palembang- Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling didampingi tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Sumsel ikuti zoom meeting progress report aktualisasi Diklat Paralegal Serentak Wilayah I yang meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, dan Bengkulu, diruang rapat Kadiv PPPH, Jumat (21/3).

Kegiatan dihadiri oleh Pembina serta Koordinator Wilayah I Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Djoko Pudjiraharjo, serta Koordinator Wilayah I, Audy Murfi, bersama anggota dan Koordinator Wilayah lainnya.

Hendrik Pagiling dalam kesempatan tersebut menyampaikan laporan terkait progres pelaksanaan Diklat Paralegal Angkatan I di wilayah Sumsel. Dalam laporan tersebut, sejumlah pencapaian penting telah dicapai, seperti pembentukan 65 Posbankum oleh para peserta Diklat Paralegal yang titik lokasinya kini sudah dapat diakses melalui Google Map. Selain itu, Kanwil Kemenkum Sumsel juga berhasil mendirikan hampir 200 Posbankum baru di berbagai Kabupaten/Kota, yang berpotensi terus berkembang.

Lebih lanjut, Hendrik mengungkapkan bahwa Kanwil Sumsel terus berupaya mengkoordinasikan pembentukan Posbankum secara intensif di daerah-daerah yang masih kekurangan jumlah Posbankum. Rencananya, setelah Lebaran Idul Fitri, akan diadakan Zoom Meeting lanjutan yang membahas teknis pelaksanaan aktualisasi kepada Peserta Diklat Paralegal Angkatan I. Kegiatan ini akan melibatkan BPHN sebagai Pembina, OBH terakreditasi di Sumsel sebagai Coach/Mentor, serta JFT Penyuluh Hukum dari Kanwil dan Pemda sebagai Fasilitator.

Pembina Wilayah I BPHN, Djoko Pudjiraharjo, memberikan apresiasi terhadap progres yang dicapai oleh Kanwil Sumsel, yang menurutnya menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal jumlah Posbankum baru dan titik lokasi Posbankum yang mulai tersebar di seluruh Provinsi Sumsel. Djoko berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam memperluas akses pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Progres yang telah dicapai oleh Kanwil Sumsel sangat membanggakan dan menunjukkan komitmen mereka dalam memperluas akses hukum kepada masyarakat. Semoga ini dapat menjadi motivasi untuk wilayah lainnya agar terus meningkatkan jumlah Posbankum dan memperluas pelayanan hukum,” ujar Djoko.

Dengan semakin berkembangnya jumlah Posbankum, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan hukum yang mereka butuhkan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau.

Palembang, 20 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lahat terkait Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. Rapat berlangsung pada Kamis (20/3) pukul 14.00-15.30 WIB di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel Hendrik Pagiling selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lahat, H. Rudi, SH., MM., serta Kepala Bidang Pembinaan SD, Jasjuli, S.Pd., MM.

Dalam rapat tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lahat menjelaskan substansi Raperbup yang diajukan untuk harmonisasi. Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan kemudian melakukan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan regulasi. Secara umum, Raperbup ini telah sesuai dengan kewenangan pembentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, dari hasil pembahasan, terdapat beberapa aspek teknis penulisan yang perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, ditemukan beberapa catatan dalam penormaan regulasi agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pemrakarsa Raperbup menerima dan menyetujui masukan yang diberikan oleh tim perancang serta akan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan harmonisasi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara harmonisasi dan serah terima dokumen draft Raperbup yang telah disempurnakan.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan regulasi yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dapat memiliki kepastian hukum serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato PP Simamora didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,Hendrik Pagiling, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan turut serta dalam rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diadakan secara daring, Kamis (20/3).

Rapat dibuka oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Roberia, menghadirkan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draf Rancangan Peraturan Menteri Hukum.

Dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai stakeholder, baik dari Kantor Wilayah maupun Pemerintah Daerah, guna memperkaya substansi dari peraturan yang sedang disusun.

Dalam sesi selanjutnya, tim dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan memaparkan mengenai draft Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Aplikasi e-Harmonisasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi bersama dengan JF Perancang dari 33 Kanwil Hukum yang bergabung dan Perwakilan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah yang tergabung melalui Virtual terkait kelibahan maupun kekurangan jika ada dalam pemanfaatan Aplikasi E-Harmonisasi sebelum Rancangan Peraturan Menteri Hukum ini nantinya terbit.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali memberikan pelayanan terbaik dalam penerbitan Sertifikat Apostille. Pada Kamis (20/3), dua pemohon mengunjungi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendapatkan layanan legalisasi dokumen melalui Apostille.

Apostille merupakan layanan legalisasi dokumen publik yang disederhanakan dengan penerbitan sertifikat tunggal oleh Kementerian Hukum sebagai Competent Authority. Proses ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Pada hari tersebut, pemohon pertama, Sdri Rena, seorang akademisi, datang pada pukul 11:00 WIB untuk mengurus dokumen yang akan digunakan di Korea Selatan. Ia berencana melanjutkan studi S2 di Jeonbuk National University jurusan Bisnis Administrasi selama tiga tahun. Berkas yang diajukan meliputi Akta Kematian Ibu, Kartu Keluarga, Ijazah S1, Transkrip Nilai S1, dan Akta Kelahiran. Proses penerbitan sertifikat Apostille untuk Rena selesai dalam waktu 15 menit dengan bantuan pegawai bidang Pelayanan AHU, Loko Dinata.

Pemohon kedua, Sdri Iin, juga seorang akademisi, tiba pada pukul 11:30 WIB. Ia mengajukan Apostille untuk dokumen Ijazah S1 dan Kartu Keluarga guna keperluan studi S2 di Keimyung University, Korea Selatan, jurusan Public Health. Dengan bantuan pegawai bidang Pelayanan AHU, Anggun Fuji Rahayu, proses legalisasi dokumen Iin selesai dalam waktu 15 menit.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pegawai bidang Pelayanan AHU yang telah melaksanakan tugas dengan cepat dan profesional. “Pelayanan penerbitan Sertifikat Apostille di Kanwil Kemenkum Sumsel berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Agato.

Pelayanan ini membuktikan bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel mendukung kemudahan akses legalisasi dokumen bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen resmi untuk keperluan internasional. Dengan waktu penerbitan yang hanya berkisar 15-30 menit, layanan ini menjadi solusi efektif bagi para pemohon yang memerlukan legalisasi dokumen secara cepat dan efisien.

Dengan keberhasilan pelaksanaan layanan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk berbagai keperluan di luar negeri.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan penguatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah secara virtual, Rabu (19/3). Hadir mewakili Kakanwil dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan beserta staf Bidang AHU.

Direktur Jenderal AHU, Widodo dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkokoh pemahaman tentang peran Ditjen AHU dalam menjaga stabilitas hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia (RI). Widodo menegaskan, pentingnya peran Ditjen AHU dalam menciptakan sistem hukum yang transparan, anti-korupsi, dan akuntabel, serta memastikan bahwa semua fungsi administratif hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini adalah kesempatan emas untuk kita semua memperkuat pemahaman mengenai tugas Ditjen AHU yang sangat strategis, serta berkomitmen untuk memberikan supremasi hukum yang transparan, serta memastikan sistem hukum kita bebas dari praktik korupsi dan juga terus bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Widodo.

Lebih lanjut, Widodo juga mengapresiasi kinerja seluruh Kantor Wilayah Ditjen AHU yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pengelolaan administrasi hukum.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Kanwil yang telah berkontribusi dalam peningkatan PNBP Ditjen AHU. Ini mencerminkan komitmen kita semua dalam menjalankan tugas dengan lebih baik,” tambah Widodo.

Dalam Kesempatan yang sama Sesditjen AHU, Hantor Situmorang menambahkan bahwa penguatan fungsi dan tugas Ditjen AHU ini sangat relevan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan hukum di Indonesia, serta memastikan transparansi dalam setiap proses yang dilakukan.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora di kesempatan terpisah menyatakan dukungan penuh terhadap tugas dan fungsi Ditjen AHU dalam menjalankan pelayanan hukum yang berkualitas dan profesional di wilayah Sumatera Selatan.

“Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di wilayah, kami berkomitmen untuk bersinergi dengan Ditjen AHU dalam meningkatkan layanan administrasi hukum, seperti pelayanan keperdataan, fidusia, pewarganegaraan, administrasi badan hukum, dan legalisasi dokumen. Kami juga siap mendukung upaya digitalisasi layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses administrasi hukum secara cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Kakanwil.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni beserta Seluruh Tim Kekayaan Intelektual mengikuti Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual melalui Zoom Meeting pada hari ini, Kamis (20 Maret 2025).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Direktur Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual Kombes Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. Dalam kesempatan ini, Arie Ardian Rishadi menjelaskan bahwa Tugas dan Fungsi Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual adalah menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Penyelesaian Sengketa ini dikelompokkan menjadi penyelesaian sengketa Laternatif (Konsultasi, negosiasi,mediasi, konsolidasi), arbitrase, melalui Pengadilan Perdata Niaga, Pidana Direktorat Penegakkan Hukum (Polri, Bea Cukai).

Arie juga menambahkan bahwa Selain penyidik kepolisian RI PPNS di Lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak KI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud UU RI No /81KUHAP. 

Di era globalisasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sering terjadi di dunia maya adalah pelanggaran Hak Cipta karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial dengan mendownload dan mengupload konten-konten yang berada di media sosial tersebut. Untuk itu diperlukan pilar sistem hak cipta. Pilar Hak Cipta itu sendiri bertujuan mendefinisikan kembali ruang lingkup perlindungan hak cipta dan hak terkait, mengevaluasi kembali pembatasan dan pengecualian hak cipta dan dapat merumuskan norma-norma baru dalam pengelolaan hak atas pemanfaatan hak cipta. Pilar Hak Cipta itu adalah regulasi / peraturan, penegakkan hukum dan manajemen. 

Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual sangat bermanfaat karena dapat meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Kekayaan Intelektual sehingga tercipta masyarakat yang lebih inovatif, kreatif, dan berdaya guna”ungkap Agato PP Simamora.