Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Analisis Tajam, Kebijakan Berkualitas: Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talk Penguatan Peran Analis Kebijakan di Yogyakarta

 WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.20.58 1

Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks: “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta secara daring pada Senin (15/06/2026) dari Ruang Koordinator BSK Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak bagi masyarakat.

Acara diawali dengan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, Febri Nurdian, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, Agung Rektono. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya peran analis kebijakan sebagai aktor strategis dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yang membahas berbagai aspek penguatan kapasitas analis kebijakan. Dalam penyampaiannya, narasumber menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh disusun secara asal-asalan, sekadar coba-coba, ataupun tanpa dasar yang jelas. Kebijakan yang tidak dirancang dengan baik berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang luas terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari proses yang berkualitas pula, melalui tata kelola kebijakan yang baik serta didukung oleh studi, penelitian, analisis, dan riset kebijakan yang komprehensif. Oleh karena itu, analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata yang berkembang di tengah masyarakat.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta dari berbagai wilayah menunjukkan antusiasme tinggi dengan menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan pengalaman terkait praktik analisis kebijakan di lingkungan kerja masing-masing.

Kegiatan diakhiri dengan penyampaian closing statement dari para narasumber yang mengajak seluruh analis kebijakan untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat kemampuan analitis, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.20.59

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI