Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Cegah Kriminalisasi Sengketa Perdata, Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Samakan Persepsi Penerapan KUHP Baru

 WhatsApp Image 2026 09 16 at 12.55.30

Palembang – Upaya mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan di tengah masyarakat serta memperkuat konsistensi penegakan hukum pidana nasional terus dimatangkan oleh jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Melalui koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Tim Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk menggelar diskusi dan wawancara terkait penelaahan pertimbangan hukum penerapan KUHP baru di Ruang Teleconference Kanwil pada Rabu (16/9) pagi.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya Norma Doryana, bersama Analis Hukum Ahli Muda Margaretha Uly Pakpahan, Anita Savitri, serta Pengolah Data dan Informasi Suanggra Lilik Purwanti, disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian, dengan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Benni Risky. Pertemuan teknis ini turut melibatkan jajaran pegawai Bidang Pelayanan AHU, fungsional Penyuluh Hukum, serta fungsional Analis Hukum kantor wilayah.

Diskusi dan wawancara ini difokuskan pada pengkajian pertimbangan hukum penerapan KUHP baru terhadap sengketa perdata yang kerap bertransformasi menjadi perkara pidana, terutama pascaberlakunya regulasi pembaruan hukum pidana nasional. Langkah ini krusial untuk menyamakan persepsi aparat penegak hukum dan birokrasi terkait batas tegas antara wanprestasi dalam hubungan kontraktual dengan delik pidana murni, memetakan potensi celah kriminalisasi perkara perdata, serta memperdalam pemahaman unsur delik demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam tata kelola kelembagaan, keberadaan Law Center di Kanwil Kemenkum Sumsel memegang peranan strategis sebagai simpul koordinasi sekaligus garda terdepan layanan konsultasi hukum bagi publik. Law Center difungsikan sebagai filter awal (early legal assessment) guna mengidentifikasi persoalan hukum sejak dini dan mengarahkan masyarakat pada saluran penyelesaian yang tepat, termasuk melalui jalur non-pidana, sebelum suatu perselisihan meluas ke ranah peradilan. Sinergi ini sekaligus memperkokoh tugas Tim Pendapat Hukum pada Direktorat Pidana Ditjen AHU yang rutin memberikan pertimbangan hukum pidana bagi instansi pemerintah dan masyarakat.

Saat membuka diskusi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Ditjen AHU dan kantor wilayah ini merupakan respons cepat dalam menyikapi dinamika implementasi regulasi pidana terbaru di daerah.

“Pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru mengedepankan asas legalitas berkeadilan, pembatasan kriminalisasi, serta optimalisasi penyelesaian secara non-pidana (restorative justice). Kolaborasi antara Direktorat Pidana Ditjen AHU dengan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel, khususnya melalui peran Law Center, merupakan langkah strategis agar kita berada dalam satu frekuensi yang sama. Sengketa murni perdata tidak boleh serta-merta ditarik ke ranah pidana hanya karena adanya tekanan pihak tertentu. Melalui pengkajian ini, kami memastikan pemberian pendapat hukum maupun filter awal di wilayah berjalan cepat, objektif, dan presisi, sehingga hak-hak hukum masyarakat tetap terlindungi secara proporsional,” tegas Maju Amintas Siburian.

Pelaksanaan agenda dilanjutkan dengan pengisian instrumen wawancara teknis serta penyusunan rekomendasi rujukan hukum. Hasil kajian ini nantinya akan dirumuskan sebagai pedoman baku penanganan sengketa perdata yang berpotensi dipidanakan, sekaligus menjadi wadah komunikasi berkelanjutan antara Law Center Kemenkum Sumsel dan Direktorat Pidana Ditjen AHU.

#KementerianHukum
#DitjenAHU
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumsel
#MajuAmintasSiburian

WhatsApp Image 2026 09 16 at 12.55.28WhatsApp Image 2026 09 16 at 12.55.29

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI