Jakarta – Delapan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berhasil meraih penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar pada 10 Desember 2024 lalu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghormati, menjamin, melindungi, dan menegakkan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
“Dalam strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2045, pembangunan diarahkan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan hak asasi manusia, dengan tujuan Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Adapun delapan satuan kerja yang berhasil menerima penghargaan predikat Unit Kerja P2HAM yaitu Bapas Kelas II Ogan Komering Ulu Induk, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Lapas Kelas IIB Muara Enim, Lapas Kelas IIB Sekayu, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, LPKA Kelas I Palembang, Rutan Kelas IIB Baturaja, dan Rutan Kelas IIB Prabumulih.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menyampaikan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh delapan satuan kerja tersebut. “Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga bukti bahwa Kemenkumham Sumsel berkomitmen untuk terus memajukan pelayanan berbasis HAM. Kami berharap prestasi ini dapat memotivasi satuan kerja lain untuk semakin mengedepankan hak-hak asasi manusia dalam setiap kegiatan dan pelayanan,” tutup Ilham.
Peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2024 yang mengusung tema “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045” bertepatan dengan 76 tahun sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 silam.
Puncak peringatannya dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra), Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Otto Hasibuan), Menteri HAM (Natalius Pigai), Wakil Menteri HAM (Mugiyanto), dan Ketua Komnas HAM (Atnike Nova Sigiro).
