Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik di Jawa Timur yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (28/04/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung kualitas kebijakan publik di daerah.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Diana Hertati yang mengulas penguatan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan publik di pemerintah daerah berbasis evidence-based policy. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa data statistik, hasil penelitian, evaluasi program, maupun praktik terbaik yang telah terbukti berhasil. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak bersifat asumtif, melainkan berbasis fakta dan analisis objektif.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta menggali pemahaman terkait implementasi analisis kebijakan berbasis bukti di wilayah masing-masing.
Forum kemudian ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan serta penguatan kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan.
“Reposisi strategis analis kebijakan sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dan bukti harus terus diperkuat dalam setiap proses pengambilan kebijakan,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, dengan harapan seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
