Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti menghadiri kegiatan Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” dan diselenggarakan di Lapas Kelas I Palembang, Senin (27/4).
Kegiatan tasyakuran tersebut dilaksanakan secara hybrid, terhubung langsung dengan pusat kegiatan di Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Imipas Agus Andrianto, beserta para Stakeholders. Acara ini menjadi momentum refleksi atas peran strategis pemasyarakatan dalam membina warga binaan serta mendukung sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa peringatan HBP ke-62 bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus berbenah dan berinovasi. “Melalui tema Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima, kita dituntut untuk menunjukkan kinerja yang nyata dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemasyarakatan harus mampu menjadi garda terdepan dalam proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial warga binaan,” tegasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme seluruh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas. “Transformasi pemasyarakatan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, akuntabel, serta memiliki semangat melayani,” tambahnya.
Sementara itu, prosesi tasyakuran di Lapas Kelas I Palembang dipimpin oleh Plh. Kakanwil Ditjenpas Kemenimipas Sumsel Mishbahuddin dan dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Tekniks Pemasyarakatan se-Sumsel. Kegiatan berlangsung dengan khidmat melalui doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan di Indonesia.
Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Sumsel menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
