
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Banyuasin di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Selasa (7/7/2026). Harmonisasi dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kaidah penyusunan regulasi yang baik.
Tujuh Raperbup yang diharmonisasikan seluruhnya mengatur tata cara pengelolaan pajak daerah, yaitu Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, serta Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atas Pokok Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur'Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Ali Sadikin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Edhi Haryono, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuasin Nuraina.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Sadikin menjelaskan latar belakang penyusunan ketujuh Raperbup sebagai bagian dari penguatan tata kelola administrasi perpajakan daerah. Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan hasil harmonisasi terhadap substansi, rumusan norma, dan teknik penyusunan peraturan.
Berdasarkan hasil pembahasan, ketujuh Raperbup telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski demikian, Tim Perancang memberikan sejumlah catatan penyempurnaan terkait teknik penyusunan dan penulisan agar sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Menanggapi hasil harmonisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan menerima seluruh masukan yang diberikan dan akan segera melakukan penyempurnaan terhadap draf Raperbup sesuai hasil pembahasan. Setelah proses harmonisasi selesai, masing-masing draf dicetak rangkap dua, diparaf oleh para pihak, dan dilanjutkan dengan penandatanganan serta serah terima berita acara harmonisasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah agar setiap regulasi memiliki kepastian hukum, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Harmonisasi tidak hanya memastikan kesesuaian substansi dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga menjamin kualitas penyusunan regulasi sehingga dapat diimplementasikan secara optimal. Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, khususnya dalam mendukung pengelolaan pajak daerah yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Maju Amintas.
