
Palembang– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendekatkan pelayanan hukum langsung kepada masyarakat dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah strategis melalui metode jemput bola tersebut diwujudkan lewat pembukaan stand layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada gelaran akbar Sultan Muda dan UMKM Fest yang diinisiasi oleh Bank Sumsel Babel, bertempat di Lobby The Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang pada Selasa (27/10).
Kehadiran loket pelayanan hukum ini diterjunkan langsung oleh Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di bawah naungan Divisi Pelayanan Hukum. Tim teknis yang bertugas memberikan edukasi serta konsultasi terdiri atas Penelaah Teknis Kebijakan Anggun Fuji Rahayu, Dhea Putri Agista, dan Purna Yudha Rujito, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi A Jefriansyah Corrie, didukung oleh tim helpdesk dan pengadministrasi kesekretariatan.
Festival ini dibuka secara resmi oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Suryadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki kreativitas, daya inovasi, serta kelincahan beradaptasi dengan teknologi. Potensi luar biasa ini perlu didorong agar generasi muda di Sumatera Selatan berani bertransformasi menjadi wirausahawan mandiri yang tidak sekadar mencari kerja, melainkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang tangguh, beretika, dan berdaya saing tinggi.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang hadir secara langsung mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menegaskan agar generasi muda piawai menggali potensi komoditas unggulan lokal, mulai dari sektor kuliner, kriya, fesyen, pertanian, hingga perikanan, sehingga produk UMKM lokal dapat percaya diri merambah pasar nasional dan global.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa kehadiran stand ini merupakan bukti konkret institusi dalam meruntuhkan sekat birokrasi dan mempermudah perizinan usaha.
"Kehadiran layanan AHU di tengah festival kewirausahaan adalah wujud kesungguhan Kemenkum Sumsel untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Pelaku UMKM harus menyadari bahwa kepemilikan legalitas badan usaha, khususnya Perseroan Perorangan yang sangat mudah dan ramah modal, merupakan kunci utama agar bisnis mereka naik kelas, terlindungi regulasi, serta memiliki akses pembiayaan perbankan yang kredibel. Kami ingin memastikan setiap ikhtiar wirausaha muda di Sumatera Selatan memiliki payung hukum yang kuat dan pasti sejak hari pertama beroperasi," tegas Budi Argap.
Sinergi bersama perbankan dan pemerintah daerah ini diharapkan terus memicu lahirnya ekosistem usaha daerah yang tertib administrasi, berkepastian hukum, dan berdampak bagi kemakmuran masyarakat.


