Jakarta – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel), Agato P P Simamora hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 dan Launching Transformasi Digital yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (7/1).
Acara diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Resolusi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan launching Transformasi Digital Kementerian Hukum. Menteri Hukum juga meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kemenkum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pentingnya pencanangan Zona Integritas sebagai langkah konkret untuk mencapai beberapa tujuan besar seperti Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain itu Penguatan Akuntabilitas Kinerja, di mana setiap individu dituntut untuk bekerja dengan integritas dan menghasilkan kinerja yang terukur serta Pencegahan Korupsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“pencanangan ini adalah wujud konkret impelemntasi RB yang menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, Kemenkum berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, dan membuka ruang partisipasi pengawasan masyarakat”, kata Menteri Hukum.
Agato sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah diambil oleh Kementerian Hukum melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital. Ia mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel siap berkomitmen dan mendukung pelaksaan reformasi birokrasi, juga transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.
“Ini adalah wujud komitmen kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja Kementerian Hukum, termasuk di Kanwil Kemenkum Sumsel.” tambah Agato.
Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Wakil Menteri Hukum dan penguatan dari Sekretaris Jenderal serta Inspektur Jenderal. Sesi ini juga mencakup diskusi panel dan tanya jawab dengan para Kepala Biro (Karo) dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) yang membahas berbagai hal terkait pencapaian dan tantangan dalam implementasi ZI.
Mengikuti secara terpisah via zoom meeting dari Kanwil Kemenkum Sumsel, diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, Kepala Bagian Umum Bulan Mahardika Subekti beserta jajaran pegawai.
