
Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks dengan tema “Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief Sebagai Instrumen Strategis Kebijakan Sumatera Utara”, Senin (25/5/2026), bertempat di Ruang Teleconference Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti secara daring oleh Tim BSK dan turut didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ferry Ferdiansyah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M.T. Silalahi.
Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi terkait pentingnya analisis kebijakan dan penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Dijelaskan bahwa relasi antara kepentingan publik (res publica) dan kepentingan privat (res priva) menjadi bagian penting dalam dinamika kebijakan publik yang terus berkembang.
Narasumber juga menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada penyelesaian masalah publik dan pemenuhan kepentingan masyarakat luas melalui pendekatan berbasis data, analisis, dan kebutuhan riil di lapangan.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif dan interaktif. Para peserta terlihat antusias berdiskusi terkait tantangan serta strategi penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Policy Talks tersebut sebagai wadah penguatan kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang analisis kebijakan. Menurutnya, kemampuan menyusun analisis kebijakan dan policy brief yang berkualitas sangat penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Nur’Ainun, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap proses analisis kebijakan berbasis data dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber sebagai penegasan pentingnya sinergi dan penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.


