Palembang, 8 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan Rapat Tim Kerja Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH).
Rapat yang dipimpin oleh Yenni, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sekaligus Ketua Pokja, membahas pemantapan persiapan menghadapi penilaian kualitas pelayanan publik oleh Kementerian PANRB pada September–Oktober 2025.
Ketua Pokja menegaskan pentingnya kesiapan laporan data dukung RKT dan LKE B.09 serta penguasaan tugas oleh masing-masing anggota tim. Sementara itu, Maya Agustina memaparkan mekanisme penilaian dan alur proses evaluasi agar seluruh anggota memahami dengan baik saat menghadapi tim penilai.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas utama.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik bukan sekadar memenuhi standar penilaian, tetapi komitmen kita untuk memberikan layanan hukum yang semakin baik, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama tim, saya yakin Kanwil Kemenkum Sumsel dapat meraih predikat WBBM,” tegasnya.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa predikat WBBM harus dimaknai sebagai langkah berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan semangat integritas dan kebersamaan, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
