
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang di Kanwil Kemenkum Sumsel pada Kamis (27/8).
Rapat harmonisasi strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, yang dalam hal ini diwakili oleh Zainul Arifin selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Guna memastikan seluruh substansi teknis terakomodasi secara matang, jajaran pejabat teras Pemerintah Kota Palembang hadir secara langsung, dipimpin oleh Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM Edison, didampingi Kepala Dinas DPMPTSP Muhammad Fadly, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Fenty Apriana, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Arpansah, serta Ketua Tim Perundang-Undangan Setda Kota Palembang Rudiansyah.
Adapun dua instrumen hukum yang dibedah bersama dalam forum tersebut mencakup sektor vital pembangunan kota jangka panjang dan pelayanan dasar masyarakat. Rancangan pertama mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Palembang Tahun 2026–2045 yang dirancang sebagai peta jalan investasi dua dekade ke depan, sedangkan rancangan kedua memuat regulasi tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan demi fleksibilitas dan peningkatan mutu layanan kesehatan warga kota. Dalam sesi pemaparan, Staf Ahli Walikota Edison menjelaskan latar belakang serta urgensi penerbitan kedua aturan tersebut untuk mendorong akselerasi ekonomi dan penguatan fasilitas kesehatan di Kota Palembang.
Menanggapi pemaparan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Sumsel langsung melakukan penelaahan mendalam pasal demi pasal. Secara garis besar, tim perancang menilai bahwa materi muatan serta kewenangan pembentukan kedua raperwali tersebut sudah selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kendati demikian, tim memberikan catatan koreksi taktis pada aspek teknik penulisan hukum yang belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pihak pemrakarsa dari Pemkot Palembang menyambut positif catatan tersebut dan langsung melakukan penyesuaian draf di tempat.
Ditemui di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas sinergi yang terbangun erat bersama Pemerintah Kota Palembang. Ia menegaskan bahwa harmonisasi terhadap regulasi investasi jangka panjang (2026–2045) serta fleksibilitas pengelolaan BLUD Puskesmas memerlukan kepastian hukum yang sangat solid agar terhindar dari celah hukum di masa mendatang.
"Dua Raperwali yang diharmonisasikan hari ini menyangkut pilar fundamental kemajuan daerah, yaitu iklim investasi hingga 2045 dan optimalisasi layanan kesehatan masyarakat. Tim perancang kita di bawah arahan Ibu Nur'Ainun memastikan bahwa setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya sinkron secara vertikal dan horizontal, tetapi juga adaptif terhadap regulasi nasional terbaru, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2026. Kami berharap aturan yang telah diselaraskan ini segera diundangkan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Palembang serta mempercepat peningkatan mutu layanan puskesmas bagi seluruh masyarakat," tegas Maju Amintas Siburian.
Seluruh rangkaian rapat koordinasi berjalan dengan lancar, tertib, dan interaktif. Kegiatan kemudian ditutup dengan pencetakan draf Raperwali final sebanyak dua rangkap yang dibubuhi paraf oleh masing-masing perwakilan pihak, dilanjutkan dengan serah terima berita acara harmonisasi sebagai tanda keabsahan selesainya tahapan penyelarasan hukum tersebut.
