
PALEMBANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dan jajaran mengikuti Rapat Forum Validasi Awal Bersama Pemerintah Daerah terkait Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), yang dilaksanakan secara virtual (29/7).
Rapat tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto. Dalam arahannya, Sucipto menjelaskan bahwa forum validasi awal merupakan tindak lanjut pembentukan Tim Kerja Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda sekaligus bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.
Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan dukungan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum terhadap rencana penguatan keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Penguatan tersebut dinilai penting dalam membangun koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki aspek hukum.
Dalam pemaparannya, Sucipto menyampaikan bahwa keterlibatan Kementerian Hukum diharapkan mampu memberikan perspektif hukum dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di daerah. Selain itu, peran tersebut juga dapat mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, serta meminimalkan potensi tumpang tindih kebijakan maupun ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Pembahasan mencakup landasan hukum keterlibatan Kantor Wilayah dalam Forkopimda, mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga strategi implementasi penguatan peran tersebut sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Kementerian Hukum dapat memberikan pertimbangan dan perspektif hukum sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan harmonis, berkualitas, serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Maju.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sumsel siap mendukung implementasi penguatan peran tersebut di daerah melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki kepastian hukum.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan proyek perubahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah menyampaikan surat pernyataan dukungan. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi kelembagaan dan mengoptimalkan kontribusi Kementerian Hukum dalam Forkopimda.
