Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) turut mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan XXV dan XXVI, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (12/11).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian.
Rapat Paripurna kali ini mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
Hendrik Pagiling menyatakan, “Kehadiran Kemenkum Sumsel dalam rapat paripurna ini sebagai bentuk dukungan terhadap proses legislasi daerah yang berjalan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”
Rapat Paripurna ke XXV dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang memaparkan hasil pembahasan badan anggaran APBD 2026, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS telah mempertimbangkan perkembangan ekonomi lokal dan regional, serta disesuaikan dengan RKPD 2026.
Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna ke XXVI, Gubernur memberikan penjelasan terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Kemenkum Sumsel hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat diakhiri dengan suasana kondusif dan terciptanya sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan APBD 2026.
