
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap empat rancangan regulasi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (23/09/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Rapat dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten PALI yang terlibat dalam penyusunan rancangan regulasi.
Empat rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten PALI tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Rancangan Peraturan Bupati PALI tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Rancangan Peraturan Bupati PALI tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI; serta Rancangan Peraturan Bupati PALI tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten PALI.
Dalam rapat tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan penjelasan mengenai substansi dan tujuan pengajuan harmonisasi terhadap keempat rancangan. Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hasil harmonisasi menunjukkan bahwa rancangan telah disusun berdasarkan kewenangan pembentukan dan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dari sisi teknik penyusunan agar sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa harmonisasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah disusun secara tepat, selaras, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kanwil Kemenkum Sumsel terus mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan substansi, kewenangan, serta teknik penyusunan rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Maju Amintas.
Menurutnya, sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah diperlukan agar regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Melalui proses harmonisasi ini, kami berharap setiap rancangan regulasi yang dihasilkan dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten PALI,” tambahnya.
Terhadap tanggapan dan masukan Tim Perancang, pihak Pemerintah Kabupaten PALI menyetujui hasil pembahasan dan akan melakukan perbaikan terhadap draft sesuai dengan catatan yang telah disampaikan.
Kegiatan harmonisasi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
