Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Kemenkum Sumsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan, Bahas Penguatan Pengawasan Notaris

 WhatsApp Image 2026 09 03 at 11.42.06

PALEMBANG, 3 September 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan Notaris. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Sumsel dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung secara daring, Kamis (3/9/2026).

Mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris”, kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus ruang bertukar perspektif dalam memperkuat kebijakan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum RI, Andry Indrady. Dalam arahannya, pentingnya evaluasi kebijakan ditekankan sebagai bagian dari upaya memastikan regulasi tetap relevan dan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan Notaris secara efektif.

Memasuki sesi pemaparan, Ismail, selaku Ketua Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut, kebijakan telah berjalan dengan baik sebagai pedoman dalam pemeriksaan Notaris. Namun, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan, antara lain dalam aspek registrasi laporan, pembentukan Majelis Pemeriksa, jangka waktu penyelesaian perkara, pengelolaan protokol, sistem informasi pengawasan, serta peningkatan kompetensi Majelis Pengawas.

Selanjutnya, Harmoni Napitupulu, selaku Analis Hukum Ahli Madya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, memaparkan materi mengenai kebijakan dan arah penguatan pengawasan Notaris. Ia menyampaikan bahwa pengawasan Notaris merupakan bagian dari pembinaan sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat yang perlu dilaksanakan melalui proses yang pasti, berjenjang, dan akuntabel.

Penguatan tersebut, lanjutnya, perlu didukung melalui standardisasi secara nasional, penguatan kelembagaan, transformasi digital, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Yuli Kemala, selaku Wakil Ketua II Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2024–2027, menyampaikan materi mengenai dampak pelaksanaan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kepastian hukum dan profesionalisme Notaris. Menurutnya, kebijakan tersebut telah memberikan pedoman pemeriksaan yang jelas, objektif, dan berjenjang, sekaligus memberikan ruang bagi Notaris untuk menyampaikan pembelaan diri dalam proses pemeriksaan.

Pemaparan para narasumber kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan masukan mengenai implementasi kebijakan, berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Notaris, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan.

Keikutsertaan Kemenkum Sumsel dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam bidang kebijakan hukum, khususnya terkait pembinaan dan pengawasan Notaris. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkantor wilayah diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan responsif.

Kegiatan ditutup dengan Closing Statement dari para narasumber yang menekankan pentingnya penguatan pengawasan Notaris yang pasti, seragam, dan akuntabel. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas regulasi dan kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui Diskusi Strategi Kebijakan ini, Kemenkum Sumsel terus berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pengawasan Notaris yang semakin profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

WhatsApp Image 2026 09 03 at 11.42.05

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI