
Palembang, 6 Oktober 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyampaikan arahan kebijakan strategis sekaligus membuka secara resmi kegiatan DSK Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Dalam arahannya, Andry menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan standar layanan bantuan hukum guna memastikan kebijakan yang diterapkan mampu memberikan layanan hukum yang efektif, berkualitas, serta dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
Materi pertama disampaikan oleh Valensa Tendan yang mewakili Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo. Paparan membahas evaluasi kebijakan dan regulasi standar layanan bantuan hukum dari perspektif regulator pusat, khususnya terkait penguatan mutu layanan dan keterjangkauan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Muhamad Mufid, memaparkan pelaksanaan standar layanan bantuan hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Pembahasan mencakup berbagai kendala teknis di lapangan serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
Sementara itu, advokat Rajabuddin menyampaikan perspektif praktis mengenai peran dan tantangan yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta pemberi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum yang optimal.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Para peserta dari berbagai wilayah turut menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta masukan berdasarkan pengalaman dan kondisi pelaksanaan layanan bantuan hukum di masing-masing daerah.
Melalui forum DSK ini, berbagai hasil evaluasi, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi masukan substantif bagi penyempurnaan kebijakan standar layanan bantuan hukum, sehingga implementasinya semakin efektif, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam DSK ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat kualitas kebijakan dan pelayanan hukum, khususnya dalam memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan hukum secara layak dan berkeadilan.

