
Palembang, 24 September 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (24/9).
Kegiatan yang diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel tersebut mengangkat tema “Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024.”
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan DSK oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Utara dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, Ph.D. Dalam arahannya, Andry menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pewarganegaraan guna memastikan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Nyimas Lita Aprianty, S.H., M.H., yang membahas tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan, dasar hukum layanan, kemudahan permohonan berdasarkan Pasal 3A, persyaratan sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2024, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Pembahasan dilanjutkan oleh Praktisi Hukum Keolahragaan sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Dr. (c) Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H., yang menguraikan persyaratan dan prosedur memperoleh kewarganegaraan, mulai dari masa tinggal, kemampuan berbahasa, integrasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, hingga pengucapan sumpah dan pemberian kewarganegaraan.
Sementara itu, Dr. Andryan, S.H., M.H., memaparkan perspektif pelayanan publik dalam proses pewarganegaraan, termasuk skema pelayanan bagi orang asing yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia serta penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan yang dipandu moderator Hagai Zefanya, S.IP., MPA., kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta turut menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan masukan terkait pelaksanaan kebijakan pewarganegaraan di lapangan.
Melalui forum DSK ini, berbagai hasil evaluasi dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi masukan substantif dalam penyempurnaan kebijakan pewarganegaraan, sehingga pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dapat berjalan semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

