
Palembang, 1 Oktober 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta” tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, yang dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan DSK Tahun 2026. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyampaikan arahan kebijakan strategis terkait pengenaan tarif tertentu pada pelayanan Paten dan Hak Cipta sekaligus membuka secara resmi kegiatan DSK.
Dalam pemaparan materi, Analis Hukum Ahli Muda, Putri Andini, menguraikan evaluasi dampak kebijakan terkait tarif tertentu pada pelayanan Paten dan Hak Cipta. Pembahasan mencakup aspek efektivitas kebijakan, penerimaan masyarakat, serta berbagai kendala dalam implementasinya. Hasil evaluasi menekankan pentingnya penguatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan kepada masyarakat agar akses terhadap layanan Kekayaan Intelektual semakin mudah dan optimal.
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Akademisi Universitas Internasional Batam, Yudhi Priyo Amboro, yang menyoroti kebutuhan biaya pada setiap tahapan layanan Paten dan Hak Cipta serta pentingnya memperluas akses bagi pemohon individu, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maupun lembaga riset.
Dalam paparannya, turut dibahas penyederhanaan proses verifikasi, dukungan dalam penyusunan klaim Paten, serta evaluasi terhadap biaya awal Hak Cipta dan pemeriksaan Paten agar fasilitas tarif tertentu dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan efektivitasnya dapat diukur.
Sementara itu, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Suzy Heranita, membahas aspek pemeliharaan Paten dan penerapan tarif tertentu. Materi mencakup kewajiban pembayaran biaya tahunan, prosedur pembayaran, serta fasilitas tarif sebesar 10 persen dan Rp0 bagi kelompok yang memenuhi persyaratan. Selain itu, dijelaskan pula ketentuan masa tenggang pembayaran selama enam bulan dengan denda sebesar 100 persen serta mekanisme pengajuan tarif tertentu mulai tahun keenam masa perlindungan Paten.
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Para peserta berkesempatan menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta masukan terkait implementasi kebijakan tarif tertentu pada layanan Paten dan Hak Cipta.
Melalui forum DSK ini, berbagai hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan akan dihimpun sebagai masukan substantif dalam upaya penyempurnaan kebijakan terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan Paten dan Hak Cipta. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan yang lebih efektif sekaligus mendorong layanan Kekayaan Intelektual yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.


