
Palembang, 23 September 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (23/9).
Mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Majelis Pengawas Notaris Guna Mewujudkan Layanan Kenotariatan yang Efektif bagi Masyarakat di Kalimantan Selatan”, kegiatan ini membahas evaluasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 sebagai dasar pengaturan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, S.H., M.Si. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, Ph.D., menyampaikan arahan strategis mengenai pentingnya evaluasi implementasi kebijakan dan penguatan tata kelola Majelis Pengawas Notaris. DSK kemudian secara resmi dibuka oleh Andry Indrady.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, S.Kom., M.Si., menyampaikan hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, khususnya terkait kewenangan, keanggotaan, pengaturan teknis, serta sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.
Pembahasan dilanjutkan oleh Direktur Tata Negara, Dulyono, S.H., M.H., yang mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara itu, Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn., menyampaikan analisis dan evaluasi yuridis, terutama mengenai kelembagaan, tata kerja, pengawasan, serta independensi Majelis Pengawas Notaris.
Sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Eryck Yulianto, S.H., M.H., berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan pandangan dan masukan terkait tata kerja, kewenangan, mekanisme pemeriksaan, keanggotaan, serta penguatan tata kelola Majelis Pengawas Notaris.
Melalui forum DSK ini, hasil evaluasi dan berbagai masukan yang disampaikan akan dihimpun sebagai bahan substantif dalam penyempurnaan kebijakan terkait Majelis Pengawas Notaris. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris yang lebih efektif, profesional, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

