Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Kemenkum Sumsel Ikuti DSK Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum

 WhatsApp Image 2026 09 29 at 13.07.46

Palembang, 29 September 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9).

Mengangkat tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”, kegiatan ini menjadi forum untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sekaligus merumuskan strategi peningkatan efektivitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Nur ’Ainun serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Sumsel mengikuti kegiatan dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady. Dalam arahannya, Andry menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan standar layanan bantuan hukum guna memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Habibi, Penyuluh Hukum BPHN Kemenkum, mewakili Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Disampaikan bahwa Starla Bankum menjadi pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum, sementara Stopela Bankum menjadi pedoman bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan. Penerapan standar tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Pemaparan berikutnya disampaikan Nurhasanah Harahap, Analis Kebijakan Ahli Muda, yang membahas tujuan kebijakan dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum yang adil, transparan, efektif, dan akuntabel. Sementara itu, Rosyidi Hamzah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, membahas prinsip bantuan hukum, kriteria penerima bantuan hukum, serta hak dan kewajiban pemberi maupun penerima bantuan hukum.

Dipandu moderator Muhammad Rizal, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan masukan mengenai implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum, pemenuhan hak masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

Melalui DSK ini, hasil evaluasi dan berbagai masukan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan Standar Layanan Bantuan Hukum. Dengan demikian, layanan bantuan hukum dapat terus diselenggarakan secara adil, efektif, akuntabel, dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

WhatsApp Image 2026 09 29 at 13.07.45

WhatsApp Image 2026 09 29 at 13.07.47

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI