
Palembang, 30 September 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyelarasan substansi regulasi sekaligus penguatan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Rapat pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum guna memperoleh masukan, saran, serta pandangan terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri Hukum yang sedang disusun.
Dalam pembahasan tersebut, keterlibatan unit kerja yang menangani tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan regulasi dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan layanan informasi publik di setiap unit kerja.
Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan secara bersama-sama, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki substansi yang selaras, tetapi juga dapat diterapkan secara optimal oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Keikutsertaan Kemenkum Sumsel dalam pembahasan ini menjadi wujud komitmen untuk mendukung penguatan tata kelola informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

