
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Perancang mengikuti kegiatan Uji Petik dan Permohonan Masukan atas Pedoman Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (23/09).
Kegiatan yang berlangsung dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap konsep pedoman yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) oleh Kantor Wilayah.
Kegiatan diawali dengan pemaparan Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, Aisyah Lailiyah, yang menyampaikan kondisi perencanaan pembentukan Perda serta pentingnya penerapan perencanaan berbasis bukti (evidence-based), pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan analisis dampak dalam proses penyusunan Perda.
Selanjutnya, Aisyah menjelaskan penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan pembentukan Perda, mulai dari tahap persiapan, penelaahan dokumen teknis, pemetaan kewenangan, hingga penelaahan substansi usulan Rancangan Perda.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan, Nunuk Febrianingsih, mengenai konsep Pedoman Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Perda. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan yang terstandar bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembentukan Perda.
Dalam paparannya, Nunuk juga menjelaskan sejumlah aspek teknis pelaksanaan pedoman, meliputi penelaahan dokumen teknis, penelaahan substansi, rekomendasi kelayakan, monitoring dan evaluasi Prolegda/Propemperda, serta pelaporan secara digital melalui SiLancar pada aplikasi SiRenkum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keterlibatan Kantor Wilayah dalam kegiatan uji petik tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan masukan terhadap penyempurnaan pedoman pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembentukan Perda.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan tugas di daerah, sehingga pedoman yang disusun dapat menjadi acuan yang jelas, terukur, dan mendukung pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi perencanaan pembentukan Perda di daerah,” ujar Maju Amintas.
Maju Amintas menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel mendukung penguatan peran Kantor Wilayah dalam memastikan proses perencanaan pembentukan Perda berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan kewenangan daerah, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, dan masukan terhadap substansi pedoman sebagai bahan penyempurnaan sebelum pedoman tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembentukan Perda oleh Kantor Wilayah.
