
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengimbau seluruh badan hukum, khususnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Perkumpulan agar segera melaporkan pembaruan data korporasi melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut penting untuk menjaga status badan hukum tetap aktif sekaligus menghindari sanksi administratif hingga pemblokiran layanan yang dapat menghambat aktivitas perusahaan.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya batas waktu pelaporan pembaruan data pada 31 Oktober 2026. Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut hingga 31 Desember 2026 akan diberikan peringatan tertulis. Apabila sampai batas waktu tersebut perusahaan tetap tidak melakukan pembaruan, tahapan berikutnya adalah penerapan sanksi administratif pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky, saat menerima kunjungan salah satu perusahaan pers di Palembang yang melakukan konfirmasi terkait kebijakan pembaruan data korporasi tersebut, Senin (2/11).
Benni menjelaskan bahwa pemblokiran berpotensi menghambat sejumlah aktivitas perusahaan, termasuk layanan perpajakan melalui e-Faktur, pemindahan aset, serta transaksi keuangan melalui KPPN.
“Kami mengimbau perusahaan segera memenuhi kewajiban pelaporan agar aktivitas usaha dan administrasi tidak terkendala,” jelas Benni.
Ia menerangkan, kewajiban tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 11 Februari 2026 yang mengatur pelaporan dan verifikasi data korporasi. Pembaruan data mencakup perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan keuangan, serta informasi kepengurusan dan pemilik manfaat atau Beneficial Ownership dari suatu perseroan.
Pelaporan tersebut, lanjutnya diperlukan untuk memastikan badan hukum masih menjalankan aktivitasnya dan memiliki administrasi yang tertib. Informasi kepemilikan manfaat dan kepengurusan juga perlu diperbarui untuk memastikan rekam jejak korporasi selama lima tahun terakhir dapat teridentifikasi dengan baik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menambahkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan merupakan bagian penting dalam menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum untuk badan hukum.
“Kami mengimbau seluruh perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban pembaruan data ini. Segera lakukan pengecekan dan pelaporan sebelum berakhirnya masa peringatan,” tegas Budi Argap.
Untuk mempermudah proses pengurusan, Kanwil Kemenkum Sumsel menyarankan agar perusahaan menggunakan jasa notaris yang sama sejak awal pendirian badan hukum. Hal ini dapat membantu menjaga kesinambungan administrasi, memudahkan penelusuran riwayat perubahan badan hukum, serta memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pembaruan data.
Selain itu, pemilik perusahaan dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mengetahui status pelaporan korporasi, termasuk apakah perusahaan telah melakukan pembaruan atau masih tercantum dalam daftar sementara korporasi nonaktif. Pengecekan dapat dilakukan melalui https://korporasinonaktif.ahu.go.id/.
