Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Kemenkum Sumsel Rampungkan Harmonisasi Dua Raperwali Kota Pagar Alam

 WhatsApp Image 2026 09 17 at 11.52.14

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali mengawal kualitas regulasi daerah dengan merampungkan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) rancangan peraturan kepala daerah Kota Pagar Alam di Kantor Wilayah pada Rabu (16/9) pagi. Forum telaah hukum ini membedah Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Raperwali tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pagar Alam Tahun 2025–2029.

Rapat pembahasan hukum tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah. Dari jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam, hadir secara langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dahnial Nasution, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Fherla Yudhi Aguslan, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Irawan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam, Dahnial Nasution, memaparkan urgensi penyelarasan kedua produk hukum tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2026 diperlukan guna menyesuaikan target program pembangunan dengan dinamika fiskal dan prioritas daerah. Sementara itu, regulasi RAD PUG Tahun 2025–2029 menjadi pedoman penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah di Pagar Alam untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemkot Pagar Alam yang menempuh tahapan harmonisasi regulasi secara tertib dan tepat waktu.

“Harmonisasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan arah kebijakan pembangunan Pagar Alam tidak hanya adaptif terhadap target kinerja tahunan, tetapi juga ramah terhadap kelompok rentan melalui pengarusutamaan gender. Regulasi yang inklusif membutuhkan kepastian hukum yang kuat agar dapat diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi. Kemenkum Sumsel di bawah komando Ibu Nur’Ainun terus mendampingi pemerintah daerah agar regulasi yang dilahirkan berbobot, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan warga Kota Pagar Alam,” tegas Maju Amintas Siburian.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pemarafan draf naskah rangkap dua oleh kedua belah pihak serta serah terima resmi berita acara harmonisasi sebagai legalitas menuju tahapan pengundangan daerah.

WhatsApp Image 2026 09 17 at 11.52.11WhatsApp Image 2026 09 17 at 11.52.13

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI