
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti rapat sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 secara virtual, Jumat (2/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelaksanaan reformasi hukum di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Sekretariat Nasional (TSN), Muhammad Ilham Fadhlan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional. Dalam arahannya disampaikan bahwa terdapat sejumlah perubahan pada pedoman variabel dan indikator yang menjadi dasar dalam penilaian IRH Tahun 2027.
Disampaikan pula bahwa pelaksanaan IRH Tahun 2027 berada pada masa transisi menuju pedoman penilaian yang baru. Pedoman tersebut telah ditandatangani pada 24 September dan selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai acuan dalam proses penilaian dan penyiapan data dukung.
“Pedoman yang baru ini perlu dipelajari dan dipahami bersama. Terdapat beberapa hal yang berbeda dengan pedoman tahun sebelumnya, termasuk perubahan kategori dan predikat penilaian. Perbedaan antara pedoman Tahun 2026 dan Tahun 2027 juga telah diberikan penekanan dalam bahan sosialisasi,” disampaikan dalam arahan kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, Tim Sekretariat Nasional (TSN) telah menyiapkan bahan sosialisasi yang telah dibagikan kepada Tim Sekretariat Wilayah (TSW). Ke depan, TSW diharapkan dapat berperan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah, sementara TSN akan memberikan pendampingan selama proses tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi breakroom masing-masing wilayah. Pada sesi tersebut, peserta mendapatkan paparan dari Isti dalam materi “Sosialisasi IRH pada Pemerintah Daerah Tahun 2027”.
Dalam paparannya, disampaikan sejumlah materi penting terkait pelaksanaan IRH Tahun 2027, di antaranya pembaruan nilai dalam penilaian IRH, alur hubungan para pihak dalam pelaksanaan IRH, serta timeline atau tahapan waktu pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2027.
Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta berkesempatan membahas berbagai hal terkait perubahan pedoman, mekanisme penilaian, serta kesiapan data dukung yang diperlukan dalam pelaksanaan IRH Tahun 2027.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia serta Tim Sekretariat Wilayah (TSW) seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa perubahan pedoman IRH Tahun 2027 perlu disikapi dengan kesiapan dan koordinasi yang baik, khususnya dalam memastikan pemenuhan data dukung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kita perlu memahami setiap perubahan dalam pedoman IRH Tahun 2027 agar proses penyiapan data dukung dan pelaksanaannya di daerah dapat berjalan dengan baik. Koordinasi antara Kantor Wilayah, Tim Sekretariat Wilayah, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara tepat dan sesuai pedoman,” ujar Maju Amintas.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penilaian IRH Tahun 2027 serta mampu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan data dukung sesuai dengan pedoman terbaru.
Pelaksanaan IRH menjadi salah satu instrumen dalam mengukur pelaksanaan reformasi hukum di daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
