
*Palembang* – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus bergerak cepat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Langkah ini dibuktikan dengan partisipasi aktif jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel yang mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dari Ruang Rapat Perencanaan dan Pelaporan Kantor Wilayah pada Selasa (9/6/2026) siang.
Rapat persiapan yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini diikuti secara saksama oleh sejumlah pejabat terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel. Tampak hadir dalam ruangan, Yenni selaku Ketua Tim di Area Pelayanan Publik, Dedy Zulian selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan, serta Maya Agustina selaku Ketua Tim Kerja Humas, TI, dan Protokol bersama jajaran tim kerja terkait. Sinergi ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan pusat pasca-koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka menentukan usulan lokus PEKPPP Prioritas maupun Mandiri tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, materi teknis dipaparkan secara lugas oleh perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Rurys Setyawan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan PEKPPP tahun ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta regulasi turunan dari Menteri PANRB. Rurys membedah tuntas kerangka penilaian yang mencakup enam aspek utama indikator penentu nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi pengaduan, hingga penciptaan inovasi pelayanan. Lebih lanjut, jajaran daerah diingatkan untuk cermat dalam pemenuhan data dukung dan penentuan ambang batas cakupan lokus evaluasi mandiri sebesar minimal 30 persen dari total organisasi penyelenggara di instansi.
Ditemui di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan atensi sekaligus instruksi tegas kepada seluruh tim kerja pelayanan publik di Sumatera Selatan. Ia menyatakan bahwa evaluasi tahunan seperti PEKPPP ini tidak boleh dianggap sekadar rutinitas administratif di atas kertas, melainkan harus dijadikan kompas utama untuk mengukur kepuasan masyarakat secara rill.
"Pemantauan dan evaluasi melalui skema PEKPPP ini adalah momentum berharga bagi Kemenkum Sumsel untuk bercermin sejauh mana asas pelayanan prima—mulai dari kepastian hukum, keterbukaan informasi, hingga fasilitas khusus bagi kelompok rentan—sudah dirasakan oleh warga. Saya menginstruksikan kepada seluruh ketua tim kerja dan anggota untuk segera merapatkan barisan, memetakan lokus pelayanan prioritas dengan matang, serta mengunggah bukti dukung yang valid dan dapat diakses sebelum batas akhir waktu pelaksanaan. Wajah instansi kita ditentukan dari kualitas pelayanan yang kita berikan, maka berikanlah pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari diskriminasi," tegas Maju Amintas Siburian.
Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen penuh untuk segera memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan demi mempertahankan dan mendongkrak capaian Indeks Pelayanan Publik instansi menjadi lebih unggul di tahun 2026.
