
Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks: “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Menuju Kebijakan Hukum yang Adaptif dan Berbasis Bukti” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, responsif, dan berbasis bukti.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Laila Yunara, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Selanjutnya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Taufiqurrahman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Memasuki sesi utama, para narasumber menyampaikan materi mengenai peran strategis Analis Kebijakan dalam mendukung proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen atau regulasi yang disusun oleh pemerintah, melainkan rangkaian keputusan dan tindakan nyata yang harus dilaksanakan secara konsisten serta dievaluasi secara berkelanjutan.
Narasumber juga menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas harus didasarkan pada data, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan evidence-based policy, setiap kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan publik secara tepat, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan antusiasme tinggi dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait implementasi analisis kebijakan di wilayah masing-masing.
Kegiatan diakhiri dengan penyampaian closing statement dari para narasumber yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Analis Kebijakan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kebijakan hukum yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Tim Kerja BSK Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan diharapkan semakin memperkuat kompetensi dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mendukung penyusunan kebijakan publik yang berdampak dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


