
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kamis (30/7), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Habibullah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Timur Fajri Nuryadin, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten OKU Timur Maya Eka Sari, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur Aulawi, serta Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten OKU Timur Setiya Budi AF.
Raperbup yang diajukan untuk memperoleh harmonisasi meliputi pengaturan mengenai pembentukan dan tata kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus pada RSUD Hayza Burhani Batumarta, RSUD Ogan Komering Ulu Timur, dan RSUD Martapura, kedudukan dan tata kerja Dinas Kesehatan beserta UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan, serta tiga rancangan peraturan yang mengatur bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, serta denda administratif dalam pemanfaatan ruang.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Timur, Fajri Nuryadin, menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang serta substansi setiap Raperbup yang diajukan untuk memperoleh fasilitasi harmonisasi.
"Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujar Maju Amintas.

