
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dengan tema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Sumsel dari Ruang Teleconference.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, kemudian dilanjutkan sambutan dan arahan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Dalam arahannya, disampaikan pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan regulasi berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan hasil analisis implementasi kebijakan jaminan fidusia oleh Yogi Tracka selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Lampung dan Risbina Sinaga selaku Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Materi mencakup pelaksanaan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia, termasuk berbagai kendala serta upaya optimalisasi layanan.
Perspektif akademik turut disampaikan Selvia Oktaviana, Akademisi/Dosen Universitas Lampung, yang menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mendukung kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi hukum.
Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk memastikan layanan hukum terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
"Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan regulasi sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, pelayanan hukum dapat terus ditingkatkan agar semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat," ujar Maju.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti peserta dari berbagai wilayah. Forum menghasilkan kesimpulan bahwa evaluasi implementasi kebijakan jaminan fidusia diperlukan untuk memperkuat efektivitas layanan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung pelayanan administrasi hukum yang semakin mudah dan akuntabel.


