Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Perkuat Tata Kelola RSUD, Kemenkum Sumsel Dampingi Penyusunan Raperbup Sekayu

 WhatsApp Image 2026 09 15 at 14.44.45

Musi Banyuasin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan pendampingan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dalam kegiatan In-House Training Sosialisasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan RSUD Sekayu, Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 RSUD Sekayu tersebut menjadi forum penguatan pemahaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal RSUD Sekayu. Kegiatan dihadiri oleh jajaran RSUD Sekayu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Direktur RSUD Sekayu yang diwakili Kepala Bagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu, Yulrizal. Dalam sambutannya, Yulrizal menjelaskan bahwa penyesuaian Peraturan Internal RSUD Sekayu diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan internal rumah sakit dengan perkembangan regulasi kesehatan terbaru serta mendukung visi dan misi Bupati Musi Banyuasin.

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan tugas, tata kelola, dan pelayanan RSUD Sekayu sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur ‘Ainun, yang hadir secara daring, menegaskan pentingnya perubahan regulasi tersebut. Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen memfasilitasi tahapan pra-harmonisasi, baik dari aspek teknis penyusunan maupun substansi materi muatan, sehingga regulasi yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan akreditasi rumah sakit dapat disusun secara optimal.

Selanjutnya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, Yunita, menyampaikan bahwa Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal RSUD merupakan instrumen penting dalam mengatur hubungan kerja serta tata kelola antara pemilik dan pengelola rumah sakit.

Penyesuaian regulasi tersebut diarahkan agar selaras dengan visi dan misi Bupati Musi Banyuasin serta ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Melalui pembahasan bersama, diharapkan dapat diperoleh masukan konstruktif untuk menghasilkan rancangan peraturan yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Memasuki sesi inti, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel yang terdiri atas Alfiyan Mardiansyah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya beserta tim memberikan pemaparan dan pendampingan teknis mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal RSUD Sekayu.

Pembahasan mencakup aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi norma yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif untuk membedah berbagai kendala teknis maupun substansi hukum dalam penyusunan Raperbup tersebut.

Melalui kegiatan ini tercipta pemahaman yang lebih komprehensif bagi jajaran RSUD Sekayu dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tata cara penyusunan dan perumusan kebijakan internal rumah sakit. Selain itu, kegiatan menghasilkan sejumlah masukan dan catatan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan sebagai bahan tindak lanjut dalam proses pra-harmonisasi.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pendampingan penyusunan regulasi merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendorong terwujudnya peraturan daerah dan kebijakan yang berkualitas, harmonis, serta memberikan kepastian hukum.

“Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya RSUD Sekayu, dalam menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kami siap memberikan pendampingan dari aspek teknik penyusunan maupun substansi agar regulasi yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Maju Amintas.

Lebih lanjut, Maju Amintas menyampaikan bahwa regulasi internal rumah sakit memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya regulasi yang jelas, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan kesehatan, diharapkan RSUD Sekayu dapat memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tata kelola dan memberikan pelayanan kesehatan yang semakin optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.

WhatsApp Image 2026 09 15 at 14.44.46

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI