
PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung di The Excelton Hotel Palembang, Jumat (9/10/2026), dengan fokus pembahasan pada optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian layanan Kementerian Hukum di wilayah Sumatera Selatan. Ia menyampaikan bahwa core business layanan Kementerian Hukum mencakup lima bidang, yaitu Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, serta Strategi Kebijakan Hukum. Secara keseluruhan, kelima bidang tersebut mencatat total 195.516 layanan. Paparan juga mencakup jumlah permohonan dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan KI dan AHU.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja ini adalah penguatan Posbankum. Anggota Komisi XIII DPR RI, SN Prana Putra Sohe, menyoroti pentingnya memastikan Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif memberikan layanan dan manfaat nyata bagi masyarakat di desa dan kelurahan.
Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan bahwa sebanyak 3.258 Posbankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan, sehingga provinsi ini mencapai cakupan pembentukan 100 persen. Posbankum diharapkan menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum, mediasi penyelesaian sengketa, hingga rujukan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengapresiasi capaian Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memperluas pembentukan Posbankum. Menurutnya, capaian tersebut merupakan fondasi penting untuk memperluas akses keadilan, tetapi perlu diikuti dengan penguatan pelaksanaan layanan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas paralegal, keaktifan operasional Posbankum, konsistensi pemberian layanan, serta pelaporan yang transparan. Dengan demikian, keberadaan Posbankum tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti masukan Komisi XIII DPR RI, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan Posbankum agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan merupakan langkah awal dalam memperluas akses keadilan. Ke depan, kami akan terus mendorong penguatan operasional, peningkatan kapasitas paralegal, serta pendampingan agar Posbankum dapat memberikan layanan hukum yang optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Maju.
Melalui kunjungan kerja ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan melalui penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas paralegal, dan perbaikan pelaporan layanan Posbankum. Komitmen tersebut sejalan dengan capaian layanan Kementerian Hukum di Sumatera Selatan yang mencapai 195.516 layanan pada bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Strategi Kebijakan Hukum, disertai pemaparan capaian permohonan serta PNBP pada layanan KI dan AHU.


